Organisasi Kementerian Keuangan dari Masa ke Masa

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa 451 451 BAGAN ORGANISASI BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2015 PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA PUSAT KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO PUSAT KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL BADAN KEBIJAKAN FISKAL SEKRETARIAT BADAN BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK BAGIAN UMUM BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BIDANG KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI BIDANG KEBIJAKAN KEPABEANAN INTERNASIONAL BIDANG KEBIJAKAN PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK I BIDANG KEBIJAKAN PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN BIDANG KEBIJAKAN PNBP DAN HIBAH BIDANG KEBIJAKAN BELANJA PUSAT DAN PEMBIAYAAN BIDANG KEBIJAKAN SUBSIDI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG ANALISIS FISKAL BIDANG ANALISIS NERACA PENDAPATAN NASIONAL BIDANG ANALISIS MONETER DAN NERACA PEMBAYARAN BIDANG ANALISIS EKONOMI INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN INVESTOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN BIDANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH BIDANG KEBIJAKAN KEUANGAN INKLUSIF BIDANG PEMANTAUAN SISTEM KEUANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KEBIJAKAN FISKAL PERUBAHAN IKLIM BIDANG KERJASAMA INTERNASIONAL DAN PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM BIDANG FORUM G20 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KERJASAMA EKONOMI DAN KEUANGAN ASEAN BIDANG KERJASAMA EKONOMI DAN KEUANGAN INTERREGIONAL BIDANG KERJASAMA EKONOMI DAN KEUANGAN BILATERAL BIDANG KERJA SAMA PERDAGANGAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KEBIJAKAN PAJAK INTERNASIONAL BAGIAN TATA USAHA BIDANG KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH BIDANG FORUM MULTILATERAL BIDANG PENGEMBANGAN MODEL DAN PENGOLAHAN DATA MAKRO BIDANG DUKUNGAN KESEKRETARIATAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN BIDANG OECD BIDANG EVALUASI DAN HUBUNGAN PERWAKILAN LUAR NEGERI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

452 452 BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 2015 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAGIAN UMUM BIDANG PENJENJANGAN PANGKAT DAN PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG PENGELOLAAN TES TERPADU BIDANG PENGELOLAAN BEASISWA BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN KEUANGAN BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN TATA USAHA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan BAGAN ORGANISASI PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN 2015 BIDANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BIDANG MANAJEMEN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG PERENCANAAN STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG ARSITEKTUR DAN ANALISIS KAPASITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG PENGEMBANGAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI DAN BASIS DATA I SUBBIDANG PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI DAN BASIS DATA II SUBBIDANG PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DAN INFRASTRUKTUR TIK SUBBIDANG MANAJEMEN TINGKAT LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG MANAJEMEN SISTEM APLIKASI SUBBIDANG MANAJEMEN JARINGAN DAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG MANAJEMEN ASET DAN KONFIGURASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG LAYANAN PENGGUNA SUBBIDANG DUKUNGAN TEKNIS TINGKAT I SUBBIDANG DUKUNGAN TEKNIS TINGKAT II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN BIDANG KEAMANAN INFORMASI DAN KELANGSUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG MANAJEMEN LAYANAN DATA SUBBIDANG TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI SUBBIDANG PENGENDALIAN KEAMANAN INFORMASI SUBBIDANG MANAJEMEN RISIKO DAN KELANGSUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG MANAJEMEN BASIS DATA I SUBBIDANG MANAJEMEN BASIS DATA II SUBBIDANG MANAJEMEN PENYAJIAN INFORMASI SUBBIDANG MANAJEMEN PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG OPERASIONAL PUSAT DATA SUBBIDANG BINA KEPATUHAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG PENGENDALIAN MUTU SISTEM INFORMASI BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa 453 453 BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN 2015 BIDANG PERIZINAN DAN KEPATUHAN PROFESI AKUNTANSI BIDANG PERIZINAN DAN KEPATUHAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA BIDANG PENGEMBANGAN PROFESI KEUANGAN BIDANG PEMERIKSAAN PROFESI AKUNTANSI SUBBIDANG PERIZINAN PROFESI AKUNTANSI SUBBIDANG ANALISIS DAN PELAPORAN PROFESI AKUNTANSI SUBBIDANG KEPATUHAN PROFESI AKUNTANSI SUBBIDANG PERIZINAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA SUBBIDANG ANALISIS DAN PELAPORAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA SUBBIDANG KEPATUHAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA SUBBIDANG PENGEMBANGAN PROFESI AKUNTANSI SUBBIDANG PENGEMBANGAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA SUBBIDANG PEMERIKSAAN PROFESI AKUNTANSI I SUBBIDANG PEMERIKSAAN PROFESI AKUNTANSI II SUBBIDANG PEMERIKSAAN PROFESI AKUNTANSI III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN BIDANG PEMERIKSAAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA SUBBIDANG PEMERIKSAAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA I SUBBIDANG PEMERIKSAAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA II SUBBIDANG PEMERIKSAAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA III BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

454 454 BAGAN ORGANISASI PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN 2015 BIDANG PENGELOLAAN PROGRAM MENTERI DAN WAKIL MENTERI BIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN NEGARA BIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI BELANJA DAN KEKAYAAN NEGARA SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM MENTERI SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM WAKIL MENTERI SUBBIDANG ADMINISTRASI MENTERI SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI PERPAJAKAN SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI KEPABEANAN DAN CUKAI SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI PEMBIAYAAN NEGARA SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI PENGANGGARAN SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI BELANJA DAN TRANSFER DAERAH SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI KEKAYAAN NEGARA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN BIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI SUMBER DAYA APARATUR DAN PENGAWASAN SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI SUMBER DAYA APARATUR SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATALAKSANA DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PENGOLAHAN DATA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN RUMAH TANGGA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa 455 455 BAGAN ORGANISASI PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 2015 BIDANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI BIDANG LAYANAN TEKNIS PENGGUNA SUBBIDANG REGISTRASI SUBBIDANG VERIFIKASI SUBBIDANG SERTIFIKASI DIGITAL SUBBIDANG LAYANAN PENGGUNA SUBBIDANG PUBLIKASI DAN KERJA SAMA SUBBIDANG MONITORING DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK BIDANG KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN SISTEM SUBBIDANG PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SUBBIDANG PEMELIHARAAN SISTEM APLIKASI BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN RUMAH TANGGA SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBIDANG PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SISTEM 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

456 456 BAGAN ORGANISASI LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN 2016 ~ DIREKTUR UTAMA DIREKTORAT KEUANGAN DAN UMUM DIREKTORAT PENGEMBANGAN LAYANAN DAN MANAJEMEN RISIKO DIREKOTRAT INVESTASI DIREKTORAT BEASISWA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIVISI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI DIVISI KEUANGAN DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN UMUM DIVISI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN LAYANAN DIVISI KERJASAMA DAN KOMUNIKASI DIVISI KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO DIVISI REKRUTMEN DAN SELEKSI BEASISWA DIVISI PELAYANAN BEASISWA DIVISI PENGELOLAAN ALUMNI DAN TALENTA DIVISI INISIASI DANA ANALISIS INVESTASI DIVISI PENGELOLAAN INVESTASI DIREKTORAT FASILITAS RISET DAN REHABILITASI DIVISI RISET DAN REHABILITASI DIVISI PELAYANAN RISET DAN REHABILITASI SATUAN PEMERIKSAAN INTERN Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa 457 457 BAGAN ORGANISASI KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DITJEN PAJAK 2016 KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEKSI OPERASIONAL I SEKSI PENJAMINAN KUALITAS LAYANAN SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPATUHAN INTERNAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI OPERASIONAL II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak BAGAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN 2016 KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN SEKSI PENGUMPULAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN SEKSI PEMELIHARAAN DAN PELAYANAN DOKUMEN SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPATUHAN INTERNAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PEMINDAIAN DOKUMEN DAN PEREKAMAN DATA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tanggal 18 Agustus 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan BAGAN ORGANISASI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN 2016 PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN BIDANG PENERIMAAN DAN PENYIIMPANAN DOKUMEN BAGIAN UMUM DAN KEPATUHAN INTERNAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN SUBBAGIAN RUMAH TANGGA, KEPEGAWAIAN, DAN KEPATUHAN INTERNAL BIDANG PEMINDAIAN DOKUMEN DAN PEREKAMAN DATA SEKSI PEMINDAIAN DOKUMEN SEKSI PEREKAMAN DAN TRANSFER DATA SEKSI PENJAMINAN KUALITAS PENGOLAHAN SEKSI PENGUMPULAN DAN PENERIMAAN DOKUMEN SEKSI PENYIMPANAN DAN PEMINJAMAN DOKUMEN Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2016 tanggal 10 November 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan

458 458 ʹͲͳ͹ BAGAN ORGANISASI LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA 2017 ~ DIREKTUR UTAMA DIREKTUR OPERASIONAL DAN MANAJEMEN RISIKO DIREKTUR PENGADAAN DAN PENDANAAN LAHAN DIVISI PERENCANAAN LAHAN DIVISI PENDANAAN LAHAN DIVISI ADMINISTRASI TANAH DAN LITIGAS DIVISI RISET, KONSULTASI, DAN MANAJEMEN RISIKO DIVISI PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN ASET DIVISI KONSTRUKSI DAN PEMELIHARAAN DIREKTUR KEUANGAN DAN DUKUNGAN ORGANISASI DIVISI ANGGARAN DAN AKUNTANSI DIVISI PERBENDAHARAAN DIVISI DUKUNGAN ORGANISASI DAN TEKNOLOGI DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, MANAJEMEN KINERJA, DAN KEPATUHAN INTERNAL DIREKTUR PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN DIVISI PENGEMBANGAN USAHA, KOMUNIKASI, DAN HUBUNGAN KEMITRAAN DIVISI PENDAYAGUNAAN PROPERTI I DIVISI PENDAYAGUNAAN PROPERTI II DIVISI HUKUM DAN PERJANJIAN i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor-54/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara tanggal 17 April 2017 BAGAN ORGANISASI PUSAT INVESTASI PEMERINTAH 2017 DIREKTUR UTAMA DIREKTUR KEUANGAN, UMUM, DAN SISTEM INFORMASI DIREKTUR KERJASAMA PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN DIREKTUR PENGELOLAAN ASET PIUTANG DIREKTUR HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DIVISI ANGGARAN DIVISI UMUM DAN SDM DIVISI AKUNTANSI DAN SETELMEN DIVISI SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI DIVISI KERJAAMA PENDANAAN DIVISI PENYALURAN PEMBIAYAAN I DIVISI PENYALURAN PEMBIAYAAN II DIVISI HUKUM I DIVISI HUKUM II DIVISI MANAJEMEN RISIKO DIVISI PENGELOLAAN ASET PIUTANG I DIVISI PENGELOLAAN ASET PIUTANG II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa 459 459 BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN 2017 SEKRETARIAT KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN DIREKTUR ASESMEN DAN KEBIJAKAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN DIVISI MANAJEMEN PERKANTORAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, KEUANGAN, DAN UMUM SUBDIVISI MANAJEMEN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI DIREKTUR MANAJEMEN RISIKO DAN HUKUM DIVISI MANAJEMEN RISIKO DIVISI HUKUM DIVISI ASESMEN DAN KEBIJAKAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN III DIVISI ASESMEN DAN KEBIJAKAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN I DIVISI ASESMEN DAN KEBIJAKAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN II SUBDIVISI PERSIDANGAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.01/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan

460 460 BAGAN ORGANISASI KEMENTERIAN KEUANGAN 2018 ~ DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO BADAN KEBIJAKAN FISKAL BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN MENTERI KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL WAKIL MENTERI KEUANGAN INSPEKTORAT JENDERAL 8 (delapan) STAF AHLI MENTERI KEUANGAN PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa 461 461 BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL 2018 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN BIRO HUKUM BIRO ADVOKASI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI BIRO MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA DAN PENGADAAN SEKRETARIAT JENDERAL BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN PENGELOLAAN KINERJA DAN RISIKO BAGIAN PENGANGGARAN BAGIAN PERBENDAHARAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN ORGANISASI I BAGIAN ORGANISASI II BAGIAN KETATALAKSANAAN I BAGIAN KETATALAKSANAAN II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN HUKUM PAJAK DAN KEPABEANAN BAGIAN HUKUM ANGGARAN, PERIMBANGAN KEUANGAN, PERBENDAHARAAN, DAN PNBP BAGIAN HUKUM KEKAYAAN NEGARA, PERUSAHAAN, DAN INFORMASI HUKUM BAGIAN HUKUM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN HUKUM UMUM KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN ADVOKASI I BAGIAN ADVOKASI II BAGIAN ADVOKASI III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGADAAAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN MANAJEMEN INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN MUTASI DAN KEPANGKATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN MANAJEMEN STRATEGI KOMUNIKASI BAGIAN MANAJEMEN PUBLIKASI BAGIAN MANAJEMEN HUBUNGAN KELEMBAGAAN NEGARA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KINERJA BAGIAN PEMILIHAN DAN ASISTENSI PENGADAAN BAGIAN UTILISASI DAN OPTIMILISASI BARANG MILIK NEGARA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BAGIAN JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN MANAJEMEN HUBUNGAN MEDIA, KELEMBAGAAN MASYARAKAT, DAN PROTOKOL BAGIAN HUKUM SEKTOR KEUANGAN DAN PERJANJIAN BAGIAN PENGHARGAAN, PENEGAKAN DISIPLIN, DAN PENSIUN BIRO UMUM BAGIAN ADMINISTRASI KEMENTERIAN BAGIAN RUMAH TANGGA BAGIAN KEUANGAN BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN MANAJEMEN PENGELOLAAN DATA DAN LAYANAN INFORMASI BAGIAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI DAN EDUKASI PUBLIK BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN KOMUNIKASI BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL BAGIAN ADVOKASI IV BAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA BAGIAN DUKUNGAN TEKNIS BAGIAN OTOMASI PROSES BISNIS DAN MANAJEMEN INFORMASI BAGIAN MANAJEMEN BARANG MILIK NEGARA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

462 462 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2018 DIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN, DAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN UMUM BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN ADVOKASI BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUBDIREKTORAT ANALISIS EKONOMI MAKRO DAN PENDAPATAN NEGARA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA NEGARA I SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA NEGARA II SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA NEGARA III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PERTANIAN, KELAUTAN DAN KEHUTANAN SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEKERJAAN UMUM, AGRARIA, DAN TATA RUANG SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PERHUBUNGAN, KEPARIWISATAAN, DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG KEUANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEPRESIDENAN SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG AGAMA DAN LEMBAGA TINGGI NEGARA SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG POLITIK SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG HUKUM SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBDIREKTORAT PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI SUBDIREKTORAT PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM NON MINYAK DAN GAS BUMI SUBDIREKTORAT PENERIMAAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN SUBDIREKTORAT POTENSI DAN PENGAWASAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT TRANSFORMASI SISTEM PENGANGGARAN SUBDIREKTORAT STANDAR BIAYA SUBDIREKTORAT EVALUASI KINERJA PENGANGGARAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA I SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA II SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN JAMINAN SOSIAL SUBDIREKTORAT HARMONISASI PENGANGGARAN REMUNERASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN PENGANGGARAN RISIKO FISKAL SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG ENERGI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN SUBDIREKTORAT MITRA PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAINNYA SUBDIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PENGANGGARAN SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG KESEHATAN SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS ANGGARAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN, DAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA SUBDIREKTORAT PERATURAN DAN DUKUNGAN TEKNIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEMENTERIAN/LEMBAGA SUBDIREKTORAT POTENSI, PENERIMAAN, DAN PENGAWASAN KEMENTERIAN/LEMBAGA I SUBDIREKTORAT POTENSI, PENERIMAAN, DAN PENGAWASAN KEMENTERIAN/LEMBAGA II SUBDIREKTORAT POTENSI, PENERIMAAN, DAN PENGAWASAN KEMENTERIAN/LEMBAGA III SUBDIREKTORAT PERATURAN DAN DUKUNGAN TEKNIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEMENTERIAN/ LEMBAGA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa 463 463 BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR DIREKTORAT TRANSFORMASI TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI DIREKTORAT TRANSFORMASI PROSES BISNIS DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL DIREKTORAT INTELIJEN PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BAGIAN KEUANGAN BAGIAN PERLENGKAPAN BAGIAN UMUM SUBDIREKTORAT PERATURAN KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA SUBDIREKTORAT PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI INDUSTRI SUBDIREKTORAT PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERDAGANGAN, JASA DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA SUBDIREKTORAT PERATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PERATURAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SUBDIREKTROAT PERATURAN PEMO TONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI SUBDIREKTORAT BANTUAN HUKUM SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PERENCANAAN PEMERIKSAAN SUBDIREKTORAT TEKNIK DAN PENGENDALIAN PEMERIKSAAN SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN TRANSAKSI KHUSUS SUBDIREKTORAT KERJASAMA DAN DUKUNGAN PEMERIKSAAN SUBDIREKTORAT PENAGIHAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SUBDIREKTROAT PENYIDIKAN SUBDIREKTORAT FORENSIK DAN BARANG BUKTI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT EKSTENSIFIKASI SUBDIREKTORAT PENDATAAN SUBDIREKTORAT PENILAIAN I SUBDIREKTORAT PENILAIAN II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENGURANGAN DAN KEBERATAN SUBDIREKTORAT BANDING DAN GUGATAN I SUBDIREKTORAT BANDING DAN GUGATAN II SUBDIREKTORAT PENINJAUAN KEMBALI DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT POTENSI PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT DAMPAK KEBIJAKAN SUBDIREKTORAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMANTAUAN SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI DAN EVALUASI PENERIMAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN MUTASI DAN KEPANGKATAN SUBDIREKTORAT PENYULUHAN PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT PELAYANAN PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT HUBUNGAN MASYARAKAT PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT KERJASAMA DAN KEMITRAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PELAYANAN OPERASIONAL SUBDIREKTORAT PENDUKUNG OPERASIONAL SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN SISTEM DAN INFRASTRUKTUR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL SUBDIREKTORAT INVESTIGASI INTERNAL SUBDIREKTORAT TRANSFORMASI ORGANISASI SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI SUBDIREKTORAT ANALISIS DAN EVALUASI SISTEM INFORMASI SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PERANGKAT KERAS SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN APLIKASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYULUHAN SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PELAYANAN SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT MANAJEMEN TRANSFORMASI SUBDIREKTORAT PERJANJIAN DAN KERJA SAMA PERPAJAKAN INTERNASIONAL SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA PERPAJAKAN INTERNASIONAL SUBDIREKTORAT PERTUKARAN INFORMASI PERPAJAKAN INTERNASIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT INTELIJEN STRATEJIK SUBDIREKTORAT INTELIJEN PENGGALIAN POTENSI SUBDIREKTORAT INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM SUBDIREKTORAT OPERASI INTELIJEN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

464 464 BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2018 DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN DIREKTORAT TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA DIREKTORAT KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN KEUANGAN BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BAGIAN PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN BAGIAN UMUM SUBDIREKTORAT IMPOR SUBDIREKTORAT EKSPOR SUBDIREKTORAT KLASIFIKASI BARANG SUBDIREKTORAT NILAI PABEAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PEMBEBASAN SUBDIREKTORAT FASILITAS PERTAMBANGAN SUBDIREKTORAT FASILITAS IMPOR TUJUAN EKSPOR SUBDIREKTORAT TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR SUBDIREKTORAT PERIZINAN DAN FASILITAS CUKAI SUBDIREKTORAT PELUNASAN DANPENGEMBALIAN CUKAI SUBDIREKTORAT POTENSI CUKAI DAN KEPATUHAN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT MULTILATERAL SUBDIREKTORAT BILATERAL SUBDIREKTORAT REGIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT KEBERATAN SUBDIREKTORAT BANDING SUBDIREKTORAT UPAYA HUKUM SUBDIREKTORAT PERATURAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SUBDIREKTORAT STRATEGI DAN PERENCANAAN SISTEM INFORMASI SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SUBDIREKTORAT PENGENDALIAN KEAMANAN INFORMASI, MANAJEMEN LAYANAN, DAN EVALUASI SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DAN LAYANAN DATA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN SUBDIREKTORAT PENGAWASAN KEPATUHAN DAN INVESTIGASI INTERNAL SUBDIREKTORAT PENJAMINAN KUALITAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PERENCANAAN AUDIT SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN AUDIT I SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN AUDIT II SUBDIREKTORAT MONITORING, EVALUASI, DAN PENJAMINAN KUALITAS AUDIT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT INTELIJEN SUBDIREKTORAT PENINDAKAN SUBDIREKTORAT PATROLI LAUT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENERIMAAN SUBDIREKTORAT PERENCANAAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN TRANSFORMASI SUBDIREKTORAT MANAJEMEN RISIKO KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT REGISTRASI KEPABEANAN SUBDIREKTORAT PROGRAM PRIORITAS DAN AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR SUBDIREKTORAT FASILITAS KAWASAN KHUSUS SUBDIREKTORAT KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI SUBDIREKTORAT PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN KINERJA SUBDIREKTORAT NARKOTIKA SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN SUBDIREKTORAT SARANA OPERASI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa 465 465 BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2018 DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN UMUM BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL BAGIAN KEUANGAN SUBDIREKTORAT KOORDINASI DAN KONSOLIDASI PELAKSANAAN ANGGARAN SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN I SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN II SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT OPTIMALISASI KAS SUBDIREKTORAT KEBIJAKAN TREASURY DEALING ROOM DAN MANAJEMEN RISIKO SUBDIREKTORAT MANAJEMEN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SUBDIREKTORAT MANAJEMEN KAS PINJAMAN DAN HIBAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT KEBIJAKAN INVESTASI DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN SUBDIREKTORAT PENGANGGARAN, PENGELOLAAN KINERJA DAN RISIKO INVESTASI SUBDIREKTORAT HUKUM SUBDIREKTORAT INVESTASI BADAN USAHA MILIK NEGARA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PERATURAN DAN STANDARDISASI TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM SUBDIREKTORAT TARIF, REMUNERASI, DAN INFORMASI BADAN LAYANAN UMUM SUBDIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM I KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBDIREKTORAT STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN SUBDIREKTORAT BIMBINGAN AKUNTANSI INSTANSI DAN BENDAHARA UMUM NEGARA SUBDIREKTORAT AKUNTANSI PUSAT DAN PELAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT TRANSFORMASI KELEMBAGAAN SUBDIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN KERJASAMA KELEMBAGAAN SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERBENDAHARAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INTERNAL SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI EKSTERNAL SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN IV SUBDIREKTORAT ANALISIS DAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN ANGGARAN SUBDIREKTORAT MANAJEMEN REKENING LAINNYA DAN PEMBINAAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SUBDIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM II SUBDIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM III SUBDIREKTORAT PEMBINAAN PROSES BISNIS DAN HUKUM SUBDIREKTORAT SETELMEN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN PENGELOLAAN KAS SUBDIREKTORAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH/BADAN USAHA MILIK DAERAH SUBDIREKTORAT KREDIT PROGRAM DAN INVESTASI LAINNYA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT SUBDIREKTORAT STATISTIK DAN ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SUBDIREKTORAT SISTEM AKUNTANSI SUBDIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLA PERBENDAHARAAN SUBDIREKTORAT PEMBAYARAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, PERHITUNGAN PIHAK KETIGA, DAN KEBIJAKAN TUNTUTAN GANTI RUGI SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN TRANSFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

466 466 BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 2018 DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT PENILAIAN DIREKTORAT LELANG DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL BAGIAN PERLENGKAPAN BAGIAN UMUM BAGIAN KEUANGAN SUBDIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA I SUBDIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA II SUBDIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA III SUBDIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN I SUBDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN II SUBDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PIUTANG NEGARA I SUBDIREKTORAT PIUTANG NEGARA II SUBDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN I SUBDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA I SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA II SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN KEPEGAWAIAN SUBDIREKTORAT STANDARDISASI PENILAIAN PROPERTI SUBDIREKTORAT KUALITAS PENILAI PEMERINTAH SUBDIREKTORAT ANALISIS DATA DAN INFORMASI PENILAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT BINA LELANG I SUBDIREKTORAT BINA LELANG II SUBDIREKTORAT BINA LELANG III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PERATURAN PERUNDANGAN SUBDIREKTORAT BANTUAN HUKUM SUBDIREKTORAT HUBUNGAN MASYARAKAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI SUBDIREKTORAT PENGOLAHAN DATA DAN LAYANAN OPERASIONAL SUBDIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN III SUBDIREKTORAT STANDARDISASI PENILAIAN BISNIS DAN SUMBER DAYA ALAM Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa 467 467 BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 2018 DIREKTORAT DANA TRANSFER UMUM DIREKTORAT DANA TRANSFER KHUSUS DIREKTORAT KAPASITAS DAN PELAKSANAAN TRANSFER DIREKTORAT EVALUASI DAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL BAGIAN HARMONISASI KEBIJAKAN DAN KEHUMASAN SUBDIREKTORAT DANA BAGI HASIL SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI UMUM SUBDIREKTORAT DANA INSENTIF DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DANA KEISTIMEWAAN SUBDIREKTORAT DANA DESA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SEKTOR PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SEKTOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SUBDIREKTORAT HIBAH DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN POTENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SUBDIREKTORAT SINKRONISASI, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SUBDIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN PENATAAN DAERAH SUBDIREKTORAT PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT EVALUASI PENGELOLAAN DANA TRANSFER SUBDIREKTORAT EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SUBDIREKTORAT DATA KEUANGAN DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBDIREKTORAT DATA NON KEUANGAN DAERAH SUBDIREKTORAT TRANSFORMASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH SUBDIREKTORAT PENYALURAN DANA TRANSFER SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BAGIAN UMUM, ADVOKASI, DAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA SUBDIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN DANA TRANSFER SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN APLIKASI, BASIS DATA, INFRASTRUKTUR DAN OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

468 468 BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO 2018 DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH DIREKTORAT SURAT UTANG NEGARA DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH DIREKTORAT PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DIREKTORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMEN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN LAYANAN INFORMASI BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL, KINERJA, DAN HARMONISASI PERATURAN BAGIAN UMUM BAGIAN KEUANGAN SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN ANALISIS PINJAMAN DAN HIBAH SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH MULTILATERAL SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH BILATERAL I SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH BILATERAL II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PORTOFOLIO SURAT UTANG NEGARA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PENDALAMAN PASAR SURAT UTANG NEGARA SUBDIREKTORAT ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR SURAT UTANG NEGARA SUBDIREKTORAT HUKUM DAN EVALUASI TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN TRANSAKSI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PROYEK DAN ASET SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SUBDIREKTORAT ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SUBDIREKTORAT PERATURAN DAN ANALISIS HUKUM KEUANGAN SYARIAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT MITIGASI RISIKO ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SUBDIREKTORAT MITIGASI RISIKO BADAN USAHA MILIK NEGARA SUBDIREKTORAT MITIGASI RISIKO LEMBAGA KEUANGAN DAN INSTRUMEN MITIGASI RISIKO KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA SUBDIREKTORAT DUKUNGAN PEMERINTAH SUBDIREKTORAT PERATURAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBIAYAAN SUBDIREKTORAT ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN ANALISIS KEWAJIBAN KONTINJENSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT ANALISIS DAN PENGUJIAN TRANSAKSI KEWAJIBAN PEMBIAYAAN SUBDIREKTORAT SETELMEN TRANSAKSI SUBDIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN SUBDIREKTORAT MONITORING DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN RISIKO ASET DAN KEWAJIBAN NEGARA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI SUBDIREKTORAT HUBUNGAN INVESTOR Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa 469 469 BAGAN ORGANISASI BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2018 PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA PUSAT KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO PUSAT KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL BADAN KEBIJAKAN FISKAL SEKRETARIAT BADAN BAGIAN ORGANISASI DAN KEPATUHAN INTERNAL BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK BAGIAN UMUM BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BIDANG TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN KINERJA BIDANG PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN KINERJA BIDANG PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN KINERJA BIDANG PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN KINERJA BIDANG PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN KINERJA BIDANG PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN KINERJA BIDANG PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

470 470 BAGAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 2018 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAGIAN UMUM BIDANG PENJENJANGAN PANGKAT DAN PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG PENGELOLAAN TES TERPADU BIDANG PENGELOLAAN BEASISWA BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN KEUANGAN BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DIKLAT BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN TATA USAHA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa 471 471 BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL 2018 INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT JENDERAL SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL BAGIAN ORGANISASI DAN ANALISIS HASIL PENGAWASAN BAGIAN KEPATUHAN DAN VERIFIKASI KEKAYAAN PEGAWAI BAGIAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT BIDANG INVESTIGASI BAGIAN UMUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT V SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT VI SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT VII SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

472 472 BAGAN ORGANISASI PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN 2018 BIDANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BIDANG MANAJEMEN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG PERENCANAAN STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG ARSITEKTUR DAN ANALISIS KAPASITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG PENGEMBANGAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI DAN BASIS DATA I SUBBIDANG PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI DAN BASIS DATA II SUBBIDANG PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DAN INFRASTRUKTUR TIK SUBBIDANG MANAJEMEN TINGKAT LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG MANAJEMEN SISTEM APLIKASI SUBBIDANG MANAJEMEN JARINGAN DAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG MANAJEMEN ASET DAN KONFIGURASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG LAYANAN PENGGUNA SUBBIDANG DUKUNGAN TEKNIS TINGKAT I SUBBIDANG DUKUNGAN TEKNIS TINGKAT II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN BIDANG KEAMANAN INFORMASI DAN KELANGSUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG MANAJEMEN LAYANAN DATA SUBBIDANG TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI SUBBIDANG PENGENDALIAN KEAMANAN INFORMASI SUBBIDANG MANAJEMEN RISIKO DAN KELANGSUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG MANAJEMEN BASIS DATA I SUBBIDANG MANAJEMEN BASIS DATA II SUBBIDANG MANAJEMEN PENYAJIAN INFORMASI SUBBIDANG MANAJEMEN PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG OPERASIONAL PUSAT DATA SUBBIDANG BINA KEPATUHAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SUBBIDANG PENGENDALIAN MUTU SISTEM INFORMASI BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBIDANG PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa 473 473 BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN 2018 BIDANG PERIZINAN DAN KEPATUHAN PROFESI AKUNTANSI BIDANG PERIZINAN DAN KEPATUHAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA BIDANG PENGEMBANGAN PROFESI KEUANGAN BIDANG PEMERIKSAAN PROFESI AKUNTANSI SUBBIDANG PERIZINAN PROFESI AKUNTANSI SUBBIDANG ANALISIS DAN PELAPORAN PROFESI AKUNTANSI SUBBIDANG KEPATUHAN PROFESI AKUNTANSI SUBBIDANG PERIZINAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA SUBBIDANG ANALISIS DAN PELAPORAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA SUBBIDANG KEPATUHAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA SUBBIDANG PENGEMBANGAN PROFESI AKUNTANSI SUBBIDANG PENGEMBANGAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA SUBBIDANG PEMERIKSAAN PROFESI AKUNTANSI I SUBBIDANG PEMERIKSAAN PROFESI AKUNTANSI II SUBBIDANG PEMERIKSAAN PROFESI AKUNTANSI III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN BIDANG PEMERIKSAAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA SUBBIDANG PEMERIKSAAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA I SUBBIDANG PEMERIKSAAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA II SUBBIDANG PEMERIKSAAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PROFESI KEUANGAN LAINNYA III BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

474 474 BAGAN ORGANISASI PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN 2018 BIDANG PENGELOLAAN PROGRAM MENTERI DAN WAKIL MENTERI BIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN NEGARA BIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI BELANJA DAN KEKAYAAN NEGARA SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM MENTERI SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM WAKIL MENTERI SUBBIDANG ADMINISTRASI MENTERI SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI PERPAJAKAN SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI KEPABEANAN DAN CUKAI SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI PEMBIAYAAN NEGARA SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI PENGANGGARAN SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI BELANJA DAN TRANSFER DAERAH SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI KEKAYAAN NEGARA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN BIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI SUMBER DAYA APARATUR DAN PENGAWASAN SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI SUMBER DAYA APARATUR SUBBIDANG ANALISIS DAN HARMONISASI PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN BAGIAN TATA USAHA SUBBAGIAN TATALAKSANA DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PENGOLAHAN DATA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN RUMAH TANGGA Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa 475 475 BAGAN ORGANISASI LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW 2018 DIREKTORAT PROSES BISNIS DIREKTORAT PROSES BISNIS DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU SUBDIREKTORAT INTEGRASI PROSES BISNIS SUBDIREKTORAT EVALUASI PROSES BISNIS DAN DAMPAK KEBIJAKAN SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR SUBDIREKTORAT TATA KELOLA DAN PERANCANGAN TEKNOLOGI INFORMASI SUBDIREKTORAT MANAJEMEN KUALITAS LAYANAN DAN PENGELOLAAN DATA KEPALA SEKRETARIAT LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW BAGIAN ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAGIAN KEUANGAN, RUMAH TANGGA, DAN PERENCANAAN STRATEGIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Nasional Single Window

476 476 ʹͲͳͻ BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2019 DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI SUMBER DAYA APARATUR DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT TRANSFORMASI PROSES BISNIS DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL DIREKTORAT INTELIJEN PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BAGIAN KEUANGAN BAGIAN PERLENGKAPAN BAGIAN UMUM SUBDIREKTORAT PERATURAN KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA SUBDIREKTORAT PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI INDUSTRI SUBDIREKTORAT PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PERDAGANGAN, JASA DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA SUBDIREKTORAT PERATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PERATURAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SUBDIREKTROAT PERATURAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI SUBDIREKTORAT ADVOKASI SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PERENCANAAN PEMERIKSAAN SUBDIREKTORAT TEKNIK DAN PENGENDALIAN PEMERIKSAAN SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN TRANSAKSI KHUSUS SUBDIREKTORAT KERJASAMA DAN DUKUNGAN PEMERIKSAAN SUBDIREKTORAT PENAGIHAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN SUBDIREKTROAT PENYIDIKAN SUBDIREKTORAT FORENSIK DAN BARANG BUKTI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT EKSTENSIFIKASI SUBDIREKTORAT PENDATAAN SUBDIREKTORAT PENILAIAN I SUBDIREKTORAT PENILAIAN II KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENGURANGAN DAN KEBERATAN SUBDIREKTORAT BANDING DAN GUGATAN I SUBDIREKTORAT BANDING DAN GUGATAN II SUBDIREKTORAT PENINJAUAN KEMBALI DAN EVALUASI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT POTENSI PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT DAMPAK KEBIJAKAN SUBDIREKTORAT KEPATUHAN DAN PENGAWASAN WAJIB PAJAK SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PENERIMAAN PERPAJAKAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN MUTASI DAN KEPANGKATAN SUBDIREKTORAT PENYULUHAN PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT PELAYANAN PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT HUBUNGAN MASYARAKAT PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT KERJASAMA DAN KEMITRAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DATA INTERNAL SUBDIREKTORAT PPENGELOLAAN DATA EKSTERNAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL SUBDIREKTORAT INVESTIGASI INTERNAL SUBDIREKTORAT TRANSFORMASI ORGANISASI SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEGAWAI SUBDIREKTORAT TATA KELOLA SISTEM INFORMASI SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PERPAJAKAN SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG PERPAJAKAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYULUHAN SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PELAYANAN SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT MANAJEMEN TRANSFORMASI SUBDIREKTORAT PERJANJIAN DAN KERJA SAMA PERPAJAKAN INTERNASIONAL SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA PERPAJAKAN INTERNASIONAL SUBDIREKTORAT PERTUKARAN INFORMASI PERPAJAKAN INTERNASIONAL KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT INTELIJEN STRATEJIK SUBDIREKTORAT INTELIJEN PENGGALIAN POTENSI SUBDIREKTORAT INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM SUBDIREKTORAT OPERASI INTELIJEN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBDIREKTORAT ANALISIS DATA SUBDIREKTORAT RISIKO KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN SAINS DATA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN KEAMANAN SISTEM INFORMASI SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN DAN PELAYANAN SISTEM INFORMASI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan BAGAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP 2019 DIREKTUR KEUANGAN, UMUM, DAN SISTEM INFORMASI DIREKTUR PENGHIMPUNAN DAN PENGEMBANGAN DANA DIREKTUR PENYALURAN DANA DIVISI ANGGARAN DAN AKUNTANSI DIVISI UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA DIVISI SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI DIVISI PENGHIMPUNAN DANA DAN PENGEMBANGAN LAYANAN DIVISI PENGEMBANGAN DANA DIVISI SETELMEN PEMBIAYAAN DIVISI PENYALURAN PINJAMAN DIVISI PENYALURAN DANA PROGRAM DIVISI PENYALURAN DANA BAGI HASIL DAN SYARIAH BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP DIREKTUR HUKUM DAN MANAJEMEN RISIKO DIVISI HUKUM DAN PERATURAN DIVISI PERJANJIAN SATUAN PEMERIKSAAN INTERN DIVISI MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBINAAN DIVISI MANAJEMEN RISIKO Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup tanggal 30 September 2019

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa 477 477 BAGAN ORGANISASI LEMBAGA DANA KERJASAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL 2019 Peraturan Menteri Keuangan Nomor -143/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional tanggal 15 Oktober 2019

478 478 Daftar Pustaka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Undang-Undang Nomor 18 tentang Kewajiban Menyimpan Uang Dalam Bank Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2017 serta Nota Keuangan APBN TA 2017 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 500,- dan Rp. 1000,- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 tentang Susunan Susunan Organisasi Departemen

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa 479 479 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978 tentang Perubahan Beberapa Pasal Dari Lampiran 5, 6, 9 Dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1980 tentang Perubahan Beberapa Asal Dari Lampiran 1, Lampiran 5, Dan Lampiran 6 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1985 Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987 Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1988 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal

480 480 Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Enam Belas Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992 Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Delapan Belas Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992 Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Tiga Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang SusunanOrganisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Sembilan Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1996 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tiga Puluh Dua Kali Diubah, Terakhir DenganKeputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1997 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-405/MK/6/4/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-517/MK/IV/1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Urusan Piutang Negara Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1075/MK/IV/8/1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-998/MK/5/7/1976 tentang Penyempurnaan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1647/MK/5/12/1976 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Analisa Informasi Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-94/KMK/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Pasar Modal Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/1979 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Moneter Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.01/1981 tentang Penyempurnaan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa 481 481 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/1981 tentang Pembentukan, Pengaturan mengenai Nama, Tempat Kedudukan, Daerah Wewenang Cabang Panitia Urusan Piutang Negara dan Kantor Wilayan Badan Urusan Piutang Negara Keputusan Menteri Keuangan Nomor 595/KMK.01/1981 tentang Penyempurnaan Organisasi Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 205/KMK.01/1983 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor 216a/KMK.01/1983 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 968/KMK.01/1984 tentang Pusat Pembukuan Keuangan Negara Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1188/KMK.01/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Analisa Informasi Keuangan, Kantor Pengolahan Dana dan Informasi Anggaran, Kantor Pengolahan Data dan Informasi Papaj dan Kantor Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 800/KMK.01/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 197/KMK.01/1985 tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 998/KMK.01/1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penyusunan dan Analias Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Keputusan Menteri Keuangan Nomor 114/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sarana Perhubungan Bea dan Cukai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 324/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.01/1986 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Analisa Informasi Keuangan, Kantor Pengolahan Data dan Informasi Anggaran, Kantor Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan kantor Pengolahan data dan Informasi Bea dan Cukai Kepatusan Menteri Keuangan Nomor 978/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1008/KMK.01/1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Informasi Bea dan Cukai

482 482 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/87 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan Program Diploma Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 446/KMK.01/1987 tentang Pembentukan Kantor Pengelolaan Pembebasan dan Pengembalian Bea Masuk di Bandung dan Semarang Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.01/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.01/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.01/88 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Moneter Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.01/88 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Analisa Keuangan Negara Perkreditan dan Neraca Pembayaran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 835/KMK.01/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sarana Perhubungan Bea dan Cukai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 900/KMK.01/88 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Moneter Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1231/KMK.01/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 835/KMK.01/1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sarana Perhubungan Bea dan Cukai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.01/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak Keputusan Menteri Keuangan Nomor 752/KMK.01/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 783/KMK.01/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Perhubungan Bea dan Cukai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 784/KMK.01/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Indentifikasi Barang Keputusan Menteri Keuangan Nomor 785/KMK.01/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.01/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa 483 483 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 389/KMK.01/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal Keputusan Menteri Keuangan Nomor 191/KMK.01/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1250/KMK.01/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1254/KMK.01/92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1135/KMK.01/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Akuntansi Keuangan Negara Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.01/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Analisa Keuangan dan Moneter Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KM.01/1993 tentang Perubahan Pasal 4, Bagian Kelima Pasal 72 Sampai Dengan Pasal 74, Bagian Keenam Pasal 88 Sampai dengan Pasal 90 Serta Lampiran I-1, Lampiran I-6 dan I-7 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 389/KMK.01/1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal Keputusan Menteri Keuangan Nomor102/KMK.01/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran Keputusan Menteri Keuangan Nomor759/KMK.01/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.01/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggarantentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Anggaran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 665/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

484 484 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 9/KMK.01/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.01/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.01/2006 tentang Perubahan 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusaat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2007 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Kekayaan Negara

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa 485 485 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.01/2009 tentang Perubahan atas KMK Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Oragisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

486 486 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokummen Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.01/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa 487 487 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/PMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/PMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.01/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi danTata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.4/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pemulihan Data Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.5/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai

488 488 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Portal Indonesia National Single Window Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomot 174/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.01/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.4/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pemulihan Data Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Nasional Single Window

Organisasi Kementerian Keuangan - Dari Masa Ke Masa 489 489 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional