Memory Kabirumas

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 1

2 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

Kata Pengantar

Assalamu’alaikum Warohmatullahhi Wabarokatuh……

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya
sehingga buku Memori Jabatan Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat periode 2020 sampai
dengan 2021 dapat diselesaikan dengan baik, sebagai bentuk rekam jejak dan perjalanan karier selama
menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat sehingga dengan disusunnya memori
ini dapat memberikan informasi dan komunikasi yang sudah dilakukan selama periode tersebut.

Memori ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan
sesuai tugas dan fungsi Biro Umum dan Hubungan Masyarakat yang sudah
tertuang dalam Rencana Strategis BKKBN Tahun 2020-2024. Dalam memori
ini dijelaskan upaya yang Kami lakukan selaku Kepala Biro Umum dan
Hubungan Masyarakat dalam mendukung program Bangga Kencana dan
upaya percepatan penurunan stunting.

Dalam menjalankan amanah yang mulia ini tentunya tidak lepas dari
dukungan seluruh jajaran di lingkungan Biro Umum dan Hubungan
Masyarakat baik yang ASN maupun Non ASN, tentunya kontribusi bapak/ibu
sangat membantu Kami dalam menjalankan amanah mulia ini, sehingga bisa
kita saksikan hasil kerja yang telah di capai dengan baik antara lain :

1) Dukungan kerumahtanggaan dan protokol yang berkontribusi besar dalam pelayanan pembayaran
gaji, tunjangan kinerja, uang makan, jamuan pimpinan, pendampingan pimpinan, tata usaha
pimpinan dll;

2) Layanan kehumasan yang berperan dalam meningkatkan citra positif lembaga BKKBN dan program
Bangga Kencana dan penurunan stunting yang di sampaikan ke masyarakat;

3) Layanan Kearsipan yang berperan dalam pengelolaan arsip melalui teknologi modern serta
pelayanan surat menyurat yang terintegrasi dengan aplikasi SIPAD sehingga memudahkan dalam
proses layanan persuratan;

4) Layanan sarana dan prasarana kantor yang memadai dan selalu terawat secara rutin sehingga
memberikan kenyaman dan kepuasan bagi pimpinan dan seluruh pegawai serta tamu yang
berkunjung ke kantor BKKBN;

5) Layanan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang berkontribusi sangat besar dalam proses
pengadaan barang dan jasa di Satker Pusat dan seluruh Satker BKKBN Provinsi;

6) Layanan Jasa Perorangan yang meliputi : layanan kebersihan, keamanan, pramubakti, pengemudi
serta pengelola gudang alokon yang berperan dalam memberikan kepuasan bagi pimpinan dan
seluruh pegawai serta para tamu dan sebagai ujung tombak dalam capaian kinerja Biro Umum dan
Hubungan Masyarakat

Semoga upaya yang telah Kami lakukan dapat berkontribusi dalam mendukung capaian program Bangga
Kencana dan percepatan penurunan stunting.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan
Memori Jabatan Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa
membalas kebaikan kita semua. Aamiin.

Wassalamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh...

Jakarta, 31 Desember 2021

Kepala Biro Umum dan
Hubungan Masyarakat,

Drs. Putut Riyatno, M.Kes

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 3

LEMBAR JUDUL

MEMORI JABATAN

Kepala Biro Umum dan Humas
Tahun 2020 - 2021

BIRO UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

TAHUN 2021

4 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

Daftar Isi

KATA PENGANTAR 2

LEMBAR JUDUL 3

BAB 1 PENDAHULUAN 6

A. Latar Belakang 6
B. Tugas Pokok Dan Fungsi Biro Umum Dan Hubungan Masyarakat 6
C. Mandat dan Peran Strategis 7
D. Struktur Organisasi 8

BAB 2 MEMORI PELANTIKAN, KUNJUNGAN KERJA DAN PERTEMUAN 10

A. Pelantikan Sebagai Kepala Biro Umum 10

B. Pendampingan Kunjungan Kerja Kepala BKKBN Ke Kabupaten Lebak Banten Dalam Rangka

Penyerahan Bansos Kepada Korban Banjir Dan Longsor 11

C. Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Bangga Kencana 13

D. Pelaksanaan Rapat Penelaahan Atau Review Program Bangga Kencana Tahun 2020 14

E. Rapat Koordinasi Nasional Program Bangga Kencana Dibuka Oleh Bapak Presiden Joko Widodo 16

BAB 3 MEMORI HUBUNGAN MASYARAKAT, 17

PUBLIKASI DAN PERESMIAN 17

A. Bhakti Sosial “Keluarga Bantu Keluarga” dalam Rangka Hari Keluarga Nasional dan Terkumpul

Sembako Sebanyak 702 Paket 17

B. Tasyakuran dengan Pemotongan Tumpeng dalam Rangka Harganas Ke 27 Tahun 2020 20

C. Pertemuan Forum Jurnalis yang Dibuka Langsung Oleh Bapak Kepala BKKBN Sekaligus Sebagai

Narasumber Tentang Penanganan Stunting di Indonesia 22

D. Peresmian Press Room Sekaligus Media Center oleh Bapak Kepala Tanggal 28 September 2021 23

E. Pembangunan Ruang Sekretariat Stunting Indonesia 26

BAB 4 MEMORI PENANGANAN PANDEMI COVID-19 28

A. Penyemprotan Lingkungan Kerja Dan Halaman Dengan Desinfektan 28

B. Pembuatan Tempat Cuci Tangan Sebanyak 15 Buah 29

C. Pemasangan Hand Sanitizer Di Tempat-Tempat Umum/Strategis 29

D. Pemberian Masker Kepada ASN Dan Non ASN BKKBN 29

E. Pendampingan Dan Pemberian Bantuan Kepada Asn/Non Asn Yang Terpapar Virus Covid19 (Foto

Dan Narasi) 30

F. Kerjasama Dengan Badan Intelijen Negara (Bin) Dalam Pelaksanaan Tes Rapid Antigen Bagi ASN

Dan Non ASN BKKBN 30

G. Pelaksanaan Vaksinasi Dosis 1 Dan 2 Bagi Karyawan BKKBN Kerjasama Dengan Dinas Kesehatan

Dan Puskesmas Kecamatan Makasar 31

H. Pemeriksaan Kesehatan 32

BAB 5 MEMORI KEARSIPAN 33

A. Pembinaan Tentang SDM Kearsipan Yang Dilakukan Oleh Arsip Nasional Indonesia (ANRI) Kepada

Pejabat Fungsional Arsiparis Pusat Dan Daerah (Dokumentasi) 33

B. Pembinaan Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal Oleh Anri Pada Instansi BKKBN 34

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 5

BAB 6 MEMORY PENGADAAN BARANG DAN JASA, SARANA PRASARANA DAN

PENGHAPUSAN BMN 40

A. Pengajuan Katalog Elektronik Sektoral Implan Satu Batang bersama LKPP 40

B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Teknologi Informasi di Lingkungan BKKBN 41

C. Evaluasi Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pengawasan Gedung Kantor Perwakilan BKKBN

Provinsi Banten 42

D. Rapat Konsolidasi antara Tim UKPBJ dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur terkait dengan

Tindak Lanjut Hasil Tender Jasa Lainnya Sosialisasi Pendataan Keluarga 42

E. Sosialisasi Surat Edaran Kepala BKKBN No. 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BKKBN Tahun 2022 43

F. Dukungan Sarana Dan Prasarana Kantor 43

1. Fasilitasi ruang rapat 43

2. Ruang kerja 44

3. Kendaraan dinas dan operasional 45

4. Taman dan Halaman Kantor 46

5. Ruang penerimaan tamu 47

6. Sarana Olah Raga 48

7. Tempat parkir 49

8. Sarana Ibadah 49

G. Pekerjaan Renovasi yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 s.d 2021 50

1. Ruang UKPBJ 50

2. Ruang Deputi KBKR 51

3. Ruang Deputi Adpin 52

4. Deputi Dalduk 53

5. Lift halim 1 & 2 54

6. Ruang Rapat Operasional 55

7. Press Room 56

8. Ruang Kerja Peneliti Pusdu 57

9. Ruang Kerja Peneliti Pusna 57

10. Ruang Kerja Ditlilap 58

11. Pengadaan Genset Gedung Halim I dan 2 58

12. Gedung Pusdiklat 59

H. Penghapusan melalui pemindahtanganan dalam bentuk Penjualan BMN Tahun 2020 – 2021 66

1. Penghapusan BMN berupa 28 Kendaraan Bermotor Rusak Berat 66

2. Penghapusan BMN berupa 11 kendaraan bermotor rusak berat 67

3. Penghapusan BMN berupa barang inventaris kantor rusak berat 68

4. Lelang ulang BMN berupa barang inventaris kantor rusak berat 69

5. Lelang ulang BMN berupa 5 Kendaraan Bermotor Rusak Berat 69

6. Rencana Penghapusan Tahun 2022 70

BAB 7 PENUTUP 71

6 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

Bab 1 Pendahuluan

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun
2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat sebagai salah satu komponen dalam lingkungan struktur
organisasi di BKKBN yang merupakan komponen penyelenggara pelayanan pada Satuan Kerja
Sekretariat Utama, mempunyai Rencana Strategis yaitu sebagai dukungan manajemen dan tugas
teknis lainnya yang menitikberatkan pada penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, hubungan
masyarakat, pelayanan kerumahtanggaan dan protokol, pengelolaan administrasi umum dan
pemeliharaan sarana dan prasarana.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Biro Umum Dan Hubungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
11 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Pasal 22. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kerumahtanggaan
dan protokol, keamanan, hubungan masyarakat, Kesekretariatan pimpinan, serta sarana,
prasarana, dan kearsipan.

Berdasarkan Pasal 23 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Biro
Umum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan kerumahtanggaan dan protokol, keamanan;
b. pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pelaksanaan kesekretariatan pimpinan;
d. pelaksanaan sarana, prasarana dan kearsiapan;
e. pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan, keamanan, keprotokolan,

dan hubungan masyarakat; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 25 Susunan organisasi Biro Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas :

a. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Tangga dan Protokol; dan
b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 26 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Tangga dan Protokol melaksanakan tugas
menyelenggarakan layanan pengadaan barang dan jasa, pelayanan urusan rumah tangga,
perlengkapan, protokol dan tata usaha pimpinan. Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Tangga dan
Protokol menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan kebutuhan
alokon,sarana dan prasarana program, sarana dan prasarana kantor;

b. pelaksanaan pengelolaan urusan sanitasi lingkungan, urusan akomodasi, transportasi dan
konsumsi, dan urusan tenaga kebersihan;

c. pelaksanaan pengelolaan urusan pemeliharaan sarana peralatan dan mesin;
d. pelaksanaan urusan keprotokolan, keamanan;

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 7

e. pelaksanaan layanan kebutuhan sarana dan prasarana kantor, dan urusan pemeliharaan
prasarana gedung dan lingkungan;

f. pelaksanaan pengelolaan persuratan;
g. pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi; dan
h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kepala, Sekretaris Utama, Deputi Bidang Pengendalian

Penduduk, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Deputi Bidang
Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan
Informasi, serta Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan.

Pasal 28 Susunan organisasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Tangga dan Protokol
terdiri atas:

a. Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
b. Subbagian Rumah Tangga dan Protokol;
c. Subbagian Tata Usaha Kepala;
d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengendalian Penduduk;
e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga,

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan,dan Informasi; dan
g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian,dan Pengembangan.

Pasal 29 (1) Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan
pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan kebutuhan alokon,
sarana dan prasarana program, sarana dan prasarana kantor. (2) Subbagian Rumah Tangga dan
Protokol mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan layanan kerumahtanggaan,
pelaksanaan pengelolaan layanan keprotokolan, keamanan, dan ketertiban, sanitasi lingkungan,
urusan akomodasi, transportasi dan konsumsi, urusan kebersihan, layanan kebutuhan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana.(3)Subbagian Tata Usaha Kepalamempunyai tugas
melakukan pelayanan administrasi tata usaha pada Kepala BKKBN.(4) Subbagian Tata Usaha
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi
tata usaha kepada satuan organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengendalian
Penduduk.(5)Subbagian Tata Usaha Deputi Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi tata usaha kepada satuan
organisasi di lingkungan Deputi Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi.(6)Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluargamempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi tata usaha kepada
satuan organisasi di lingkungan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan
Keluarga.(7)Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi
mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi tata usaha kepada satuan organisasi di
lingkungan Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi.(8)Subbagian Tata Usaha Deputi
Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pelayanan
administrasi tata usaha kepada satuan organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan, Pembinaan dan pengembangan bawahan.

C. Mandat dan Peran Strategis

Mandat yang di amanatkan kepada Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Berdasarkan
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pasal
22. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kerumahtanggaan dan protokol,
keamanan, hubungan masyarakat, Kesekretariatan pimpinan, serta sarana, prasarana, dan
kearsipan. Dari tugas dan fungsi tersebut peran Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pelaksanaan program Pembangunan
Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

8 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

Peran Strategis yang dilakukan Biro Umum dan Humas antara lain :

1. Memberikan dukungan sarana dan prasarana program Bangga Kencana melalui kegiatan
pengadaan barang dan jasa;

2. Menyiapkan layanan kerumahtanggaan yang cepat dan tepat melalui kegiatan jamuan rapat,
ketahanan tubuh pegawai, pembayan gaji, uang makan dan tunjangan kinerja;

3. Menyiapkan layanan keprotokolan yang profesional;
4. Layanan keamanan yang handal;
5. Penyebarluasan informasi Program Bangga Kencana, melalui berbagai media massa, untuk

membangun citra positif lembaga dan program serta meningkatkan kepercayaan masyarakat
umum;
6. Layanan kesekretariatan pimpinan;
7. Layanan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor secara rutin; dan
8. Layanan kearsipan.

Kegiatan tersebut tentunya perlu didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, berikut
kekuatan Biro Umum dan Hubungan Masyarakat berdasakan struktur organisasi tahun 2020 -
2021.

D. Struktur Organisasi

Sesuai dengan teori manajemen bahwa semakin besar suatu organisasi maka semakin banyak
pula jumlah personil atau tenaga kerja manusia yang dibutuhkan, serta semakin banyak pula
jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan demikian pula sebaliknya. Sehingga diperlukan struktur
organisasi guna memberikan kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota organisasi harus dapat
mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pimpinan atau atasan yang memberikan
kewenangan.

Dengan adanya struktur akan memberikan kejelasan kedudukan sehingga mempermudah
koordinasi maupun hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu tugas pokok dan
fungsi. Struktur organisasi akan memberikan kejelasan uraian tugas. untuk membantu pihak
pimpinan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, dan bagi bawahan akan dapat
berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraian tugasnya yang jelas.

Dalam rangka pelaksaan tugas dan tanggung jawab setiap pegawai dalam sebuah organisasi,
maka dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur, sehingga jalur
penyelesaian pekerjaan akan semakin efektif dan efisien.

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 9

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Umum dan Humas

10 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

Bab 2 Memori Pelantikan, Kunjungan Kerja
dan Pertemuan

A. Pelantikan Sebagai Kepala Biro Umum

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dr.Hasto Wardoyo, Sp.OG(K)
selaku Kepala BKKBN melakukan pengambilan sumpah jabatan serta pelantikan pejabat di
Lingkungan BKKBN, penandatanganan Akta Pernyataan di hadapan Notaris serta maklumat
bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pada Senin (14/01/2020) bertempat di Auditorium
BKKBN, Jakarta. Adapun salah satu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik adalah Kepala
Biro Umum, Drs. Putut Riyatno, M.Kes.

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 11

B. Pendampingan Kunjungan Kerja Kepala BKKBN Ke Kabupaten Lebak Banten Dalam Rangka
Penyerahan Bansos Kepada Korban Banjir Dan Longsor

Kepala BKKBN menyerahkan bantuan bagi
korban banjir Kabupaten Lebak di Aula
Dodiklatpur Rindam Siliwangi, Ciuyah,
Kabupaten Lebak, Jumat, (24/1/2020).
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo yang juga
Ketua Umum KAGAMA Kedokteran,
menyerahkan secara langsung bantuan
bagi korban banjir Kabupaten Lebak
diterima langsung oleh Komandan
Dodiklatpur Rindam III Siliwangi Kapten
Soleh, bantuan ini merupakan hasil
penggalangan dana yang telah dilakukan
oleh Keluarga Alumni Universitas Gadjah
Mada (KAGAMA) khususnya dari KAGAMA
Kedokteran dan Kalogama. Bantuan yang
diberikan berupa sembako, susu, selimut, handuk, baju sekolah, pakaian dalam dan alat keperluan
rumah tangga lainnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi beserta jajaran Pemerintah
Kabupaten Lebak, kemudian hadir dari BKKBN Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga M.Yani, Kepala Biro Umum Putut Riyatno, Kepala Perwakilan BKKBN
Banten Aan Jumhana.

12 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 13

C. Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Bangga Kencana

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKKBN
dengan tema “Banggakencana dalam Era Milenial untuk Indonesia Maju, Sejahtera dan
Berkeadilan”di Auditorium BKKBN Pusat, Jakarta (12/02). Bangga Kencana adalah Pembangunan
Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang merupakan Program BKKBN.

Rakernas BKKBN Tahun 2020 menghadirkan beberapa narasumber pakar, dengan pembicara
utama Bapak Bahlil Lahadalia, SE, M.Si. (Kepala BKPM Kabinet Indonesia Maju), Dirjen Kesehatan
Masyarakat (Kementerian Kesehatan RI) dan Dirjen Bangda (Kementerian Dalam Negeri)”.
Rangkaian kegiatan Rakernas BKKBN Tahun 2020 ini dimulai dari kegiatan Pra-Rakernas pada 11
Februari 2020, kegiatan inti Rakernas pada 12 Februari 2020, dan dilanjutkan dengan Kegiatan
Rakornis yang lebih fokus melibatkan seluruh mitra kerja BKKBN pada 13 Februari 2020 Kegiatan
Rakernas ini diikuti sekitar 524 Peserta yang terdiri dari Lintas Kementerian/Lembaga, Pemerintah
Daerah (dalam hal ini diwakili oleh OPD KB Tk. Provinsi dan Kab/Kota), serta seluruh Mitra Kerja
BKKBN dan dilaksanakan di Kantor BKKBN Pusat, Jakarta.

14 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

D. Pelaksanaan Rapat Penelaahan Atau Review Program Bangga Kencana Tahun 2020

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta (27/08/2020),
mengadakan acara rapat penelaahan (review) semester I tahun 2020 program Pembanguanan
Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau Bangga Kencana. Rapat yang
berlangsung dua hari (27-28 Agustus 2020) dilaksanakan secara virtual dan langsung. Peserta
acara ini adalah ASN BKKBN pusat, perwakilan BKKBN provinsi, organisasi perangkat daerah
provinsi, kabupaten, kota dan juga beberapa mitra BKKBN seperti Kementerian Lembaga
seperti TNI, Polri, BPS, BPJS, dll. Acara dibuka oleh Sekretaris Utama BKKBN yang baru,
Drs.Tavip Agus Rayanto, M.Si.

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 15

Hasil diskusi terdapat beberapa isu stretegis program Bangga Kencana, pertama perencanaan
keluarga sebagai upaya percepatan penurunan prevalensi stunting guna mendukung prioritas
pembangunan SDM Unggul; akselerasi program di wilayah provinsi fokus pada sasaran,
penggerakan dan pelayanan KB; manajemen dan pengelolaan program (SDM, anggaran dan
Alkon); penyediaan/pemanfaatan data, strategi pengelolaan dan intervensi; kampanye
program Bangga Kencana berfokus pada segmentasi dan strategi penjangkauan yang tepat
sasaran melalui pendekatan yang lebih humanis dengan memanfaatkan teknologi media.

16 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

E. Rapat Koordinasi Nasional Program Bangga Kencana Dibuka Oleh Bapak Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Pembangunan
Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2021 di Istana
Presiden, Jakarta, Kamis (28/01/2021).

Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam laporannya menjelaskan, “BKKBN
akan memberikan perhatian yang lebih pada operasi akar rumput berbasiskan data teknis yang
termutakhirkan dan dapat dipertanggungjawabkan. BKKBN pada tahun 2021 telah siap
melaksanakan Pendataan Keluarga (PK) secara serentak di seluruh Indonesia. Produk data
mikro akan dijadikan sebagai rujukan intervensi operasional di lapangan yang memberi
keyakinan kepada kami bahwa program yang dirancang dapat ter deliver secara cepat dan
tepat pada masyarakat yang membutuhkan.”

Sebelum Rapat Koordinasi Nasional diselenggarakan, terlebih dulu dilaksanakan Pra Rapat
Koordinasi Nasional yang dibuka secara resmi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi H. Tjahjo Kumolo, SH.

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 17

Bab 3 Memori Hubungan Masyarakat,
Publikasi dan Peresmian

A. Bhakti Sosial “Keluarga Bantu Keluarga” dalam Rangka Hari Keluarga Nasional dan Terkumpul
Sembako Sebanyak 702 Paket

Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 39 tahun 2014, tanggal 29 Juni ditetapkan sebagai Hari
Keluarga Nasional (Harganas). Harganas dimaksudkan untuk mengingatkan pada seluruh
masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun
bangsa dan negara. Keluarga akan selalu menghidupkan, memelihara dan memantapkan serta
mengarahkan kekuatan tersebut sebagai perisai dalam menghadapi persoalan yang terjadi.
Harganas ke 27 tahun 2020 diperingati ditengah situasi pandemi COVID-19, sehingga
memberikan suasana yang berbeda. Sebagai elemen penting dalam masyarakat, keluarga
menjadi obyek dan subyek yang menentukan arah mau dibawa kemana bangsa ini. Kondisi
psikologis keluarga dalam menghadapi dampak pandemi menjadi salah satu faktor penting dan
sangat menentukan dalam mengatasi dinamika permasalahan yang terjadi. Sehingga dapat
dikatakan bahwa ketahanan keluarga diuji ditengah masa pandemi.

Kepala Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN), dr. Hasto

Wardoyo, Sp.OG(K)

mengungkapkan, “Keluarga

harus mampu menerapkan 8

(delapan) fungsi keluarga yang

semuanya dapat tercakup

kedalam prinsip asah, asih, dan

asuh demi mewujudkan

ketahanan keluarga. Keluarga

harus asah, yakni, mengasah

kemampuan sosialisasi,

menerapkan nilai agama dan

juga kepekaan lingkungan; asih yakni fungsi cinta kasih dan reproduksi; asuh yakni fungsi

ekonomi dan perlindungan. Sehingga dapat menciptakan keluarga berkualitas dengan ukuran

tiga dimensi keluarga berkualitas yakni tenteram, mandiri dan bahagia,” ungkap Hasto.

Tema umum peringatan Harganas ke 27 Tahun 2020 yakni "Melalui Keluarga kita wujudkan
Sumber Daya Manusia unggul menuju Indonesia maju”. Sementara tema khusus : “BKKBN Baru
Dengan Cara Baru Dan Semangat Baru Hadir Di Dalam Keluargamu”, dengan hashtag atau
tagar #KeluargaHebatTerencana #JadiKeluargaKeren #BerencanaItuKeren. Tahun 2020 juga
sekaligus diperingati sebagai ulang tahun BKKBN yang ke 50.

Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) menyampaikan, “Peringatan Harganas di Tahun
2020 ini masih di dalam masa pandemi, walaupun terasa sangat berbeda dengan tahun-tahun
sebelumnya, BKKBN tetap harus bisa lebih dekat dengan masyarakat, dalam arti bisa hadir di
tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu gerakan “Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor”
yang BKKBN selenggarakan pada Senin, 29 Juni 2020 menjadi bagian dari bentuk peringatan
atau perayaan Hari Keluarga Nasional yang dilaksanakan dengan lebih dekat kepada
masyarakat.”

18 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

“Selain itu, BKKBN juga melakukan
bakti sosial “Keluarga Bantu
Keluarga” dengan memberikan
bantuan sembako dari hasil
sumbangan para pegawai BKKBN
kepada keluarga-keluarga yang
membutuhkan bantuan. Hal ini
dilakukan sebagai rasa empati
terhadap keluarga-keluarga yang
terkena imbas dari pandemi
COVID-19,” tambah Hasto.
Pelayanan KB sejuta akseptor
dilaksanakan serentak di seluruh
Indonesia pada pukul 08.00 waktu
setempat s/d 15.00 dan akan
dilakukan pencatatan Rekor
MURI, dengan target layanan sejumlah 1.373.902. Hal ini juga merupakan upaya BKKBN untuk
menghadapi implikasi dari kondisi pandemi COVID-19, yakni terjadi pengurangan kunjungan masyarakat
kepada fasilitas kesehatan. Fenomena ini tentunya berakibat pada penurunan jumlah peserta KB aktif
maupun peserta KB baru yang ingin mendapatkan pelayanan keluarga berencana melalui fasilitas
kesehatan.

Tempat pelayanan KB sejuta akseptor dilakukan di Puskesmas (diutamakan Puskesmas Rawat Inap),
Praktek Mandiri Bidan (PMB), Kunjungan Rumah, Rumah Sakit/Faskes dan Pelayanan KB Bergerak.
Pelayanan berupa pelayanan KB baru (termasuk KB Pasca persalinan), KB ulangan dan KB ganti cara.
Jenis Pelayanan KB terdiri dari Pil, Kondom, Suntik, IUD, Implan, MOW dan MOP dengan tetap
memperhatikan kualitas pelayanan, kondisi zona wilayah dan protokol pelayanan pada masa Pandemi
Covid-19. Dalam kegiatan tersebut BKKBN juga sekaligus memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD)
bagi bidan untuk mendukung pelayanan kontrasepsi.

Sejumlah terobosan-terobosan baru telah dilakukan BKKBN dalam rangka tetap memberikan pelayanan
prima pada masyarakat di masa pandemi, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan yang aman
dan ketat. Saat ini, khalayak utama BKKBN adalah generasi Millennial dan Zillenial. Maka dari itu, BKKBN
ingin terhubung dengan generasi muda dan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang
demikian cepat dengan melakukan Rebranding. Berbagai usaha, daya dan upaya yang dilakukan oleh
BKKBN ini adalah cara bagi BKKBN untuk semakin relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini
dan ke depan. BKKBN Baru dengan Cara Baru untuk Generasi Baru tentu tidak hanya dalam bentuk
simbolisasi saja (logo, tagline dan jingle), tetapi juga dengan tindakan yang konkrit.

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 19

Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) menegaskan, “Saya minta terkait Program KKBPK yang kini
menjadi Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kita tidak
hanya sending tetapi bisa juga delivered sampai end user, untuk alat kontrasepsi, Penyuluh KB kita
minta untuk membantu dengan catatan asalkan direkomendasikan oleh provider atau tempat layanan
kesehatan atau bidan atau dokter yang ada,” tegas Hasto.

“Itu juga menjadi bagian dari kinerja baru, dengan tujuan agar rantai pasok kontrasepsi ini sukses. Ketika
kita ingin menyediakan suntikan yang biasanya suntikan 3 bulan itu tidak menstruasi tapi sekarang kita
sediakan suntik untuk 3 bulan tetapi tetap bisa menstruasi, ini dalam rangka merespon keinginan
masyarakat. Ketika dulu pil KB yang apabila digunakan membuat Air Susu Ibu (ASI) berhenti, maka
kemudian kita menghadirkan progesterone only pil, yang tidak berpengaruh terhadap ASI, ini adalah
hal-hal baru,” tambah Hasto.

Rangkaian peringatan Harganas ke 27 tahun 2020 telah dilaksanakan sejak tanggal 25 Juni 2020 dengan
kegiatan seperti: Workshop Online Tentang Kita; Launching Tentang Kita (Modul segmentatif informasi
kespro dan perencanaan masa depan sebagai pegangan di Pusat Informasi dan Konseling Remaja) dan
kartu anggota Generasi Berencana (GenRe); Workshop Charge Your Life bagi Pendidik Sebaya;
Lomba covering theme song BKKBN; Lomba Video Keluarga Bantu Keluarga; Kampanye #2125Keren
(Kampanye usia ideal menikah); Talkshow Mempersiapkan Lansia Sehat, Aktif Mandiri, Produktif dan
Bermartabat; dan kegiatan International Webinar COVID 19 Public Health and Economic Perspective,
Tasyakuran dan Apel Siaga Harganas.

Melalui momentum Harganas ini, Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) menyampaikan, “Dibalik
kesulitan pada masa pandemi ini, ternyata memberikan ruang dan peluang antar anggota keluarga
untuk lebih saling mengenal, menjadi kesempatan dan peluang bagi keluarga untuk memperbaiki
dinamika yang terjadi. Dengan memahami satu sama lain dalam keluarga diharapkan akan semakin
mengetahui celah-celah untuk menyikapi permasalahan yang terjadi. Untuk itu melalui momentum
Harganas inisaya mengajak seluruh keluarga di Indonesia untuk senantiasa memupuk komunikasi antar
anggota keluarga untuk menciptakan ketahanan keluarga yang semakin kuat untuk mewujudkan
keluarga berkualitas,” pungkas Hasto (HUMAS)

20 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

B. Tasyakuran dengan Pemotongan Tumpeng dalam Rangka Harganas Ke 27 Tahun 2020

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta (30/06/2020) –
Kepala BKKBN dan segenap karyawan BKKBN mengucapkan Selamat Hari Keluarga Nasional ke-
27 Tahun 2020 kepada seluruh keluarga di Indonesia, semoga keluarga Indonesia dapat
menjadi keluarga yang kuat sehingga terwujud Indonesia hebat. Pada acara tasyakuran ini, kita
jadikan momentum Hari Keluarga Nasional ini sebagai pintu pendobrak untuk cara baru dan
semangat baru untuk menggugah kesadaran keluarga dalam seluas-luasnya menerapkan 8
fungsi keluarga yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan keluarga.

Marilah seluruh keluarga di Indonesia untuk senantiasa membuka pintu komunikasi antar
anggota keluarga, membangun pola komunikasi yang efektif untuk menciptakan ketahanan
keluarga yang semakin kuat untuk mewujudkan keluarga berkualitas, ujar Kepala BKKBN dr.
Hasto Wardoyo, SP.OG(K) dalam sambutannya pada acara tasyakuran peringatan Hari Keluarga
Nasional ke – 27 tahun 2020 yang dalam hal ini disampaikan oleh Drs. Agus Sukiswo, Ak., M.M
Auditor Utama BPKP yang ditugaskan di BKKBN.

Selain itu, pada kesempatan yang sama sesepuh BKKBN Bapak Prof. Dr. Haryono Suyono, M.A.
Ph.D menyampaikan pada sambutannya tentang sejarah lahirnya Hari Keluarga Nasional yang
diperingati setiap tanggal 29 Juni, dengan gagasan yang diberikan kepada Presiden Suharto,
Presiden Suharto menyetujui dan lahirlah Hari Keluarga Nasional setiap 29 Juni. Terdapat
sejarah di balik pemilihan tanggal dan bulan tersebut, Tentara Republik Indonesia (TRI) yang
bergerilya dalam perjuangan melawan penjajah, masuk ke Yogyakarta, dan kembali ke keluarga
masing-masing. Selain itu, 29 Juni 1970 menjadi puncak kristalisasi semangat perjuangan
Keluarga Berencana (KB), ungkap Haryono.
Pada tahun 2020 ini, BKKBN bertekad untuk membangun cara dan semangat baru dalam
membantu keluarga mewujudkan keluarga berkualitas, untuk itu BKKBN mengambil tema
Sentral Harganas ke-27 tahun ini yaitu “BKKBN baru dengan cara baru dan semangat baru hadir
di dalam keluargamu", ujar Agus.

Adapun beberapa rangkaian Kegiatan dalam rangka HARGANAS Ke-27 Tahun 2020 : (1)
Promosi Program Generasi Berencana melalui Kegiatan Grand Launching Rebranding BKKBN
dan Momentum HARGANAS 2020 BERSAMA Mitra Kerja dengan melaksanakan kegiatan antara
lain : Workshop Tentang Kita dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020, Launching “Tentang Kita”
dan Kartu Anggota GenRe dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2020, Workshop Online “Change
your life” bagi pendidik Sebaya dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2020, Covering Theme Song
BKKBN Challange, Lomba Video “Keluarga Bantu Keluarga”, Gerakan “Keluarga Bantu
Keluarga.” Lomba desain batik kencana mengusung logo baru BKKBN sehingga dapat menjadi
salah satu cara dalam mempromosikan brand dan image baru BKKBN yaitu menuju cara baru
untuk generasi baru; (2) Webinar Era Normal Baru Merintis Usaha Ekonomi Keluarga Pasca
Pandemi Covid 19 yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2020; (3) Talkshow
Mempersiapkan Lansia yang Sehat, Aktif, dan Mandiri, Produktif dan Bermartabat dalam
Rangka Hari Lanjut Usia Nasional dan Rangkaian Hari Keluarga Nasional Ke-27 Tahun 2020 dan
Soft Launching Aplikasi GoLantang, dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020; (4) International

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 21

Webinar dengan Tema : “Covid-19: Public Health and Economic perpective” yang dilaksanakan
pada tanggal 25 Juni 2020; (5) Pada tanggal 26 Juni 2020 telah dilaksanakan kegiatan Apel ASN
dalam Rangka Peringatan HARGANAS Ke-27 Tahun 2020; (6) Webinar Parenting Pengasuhan
Ideal Menyambut New Normal Melalui Program Orang Tua Hebat dilaksanakan pada tanggal
28 Juni 2020; (7) Puncak acara pada tanggal 29 Juni 2020 dilaksanakan kegiatan pelayanan kb
sejuta akseptor pada tanggal 29 juni 2020 kemarin dari target 1 juta akseptor dengan
pencapaian 1.355.294 (135,53%) sampai dengan pukul 24.00 WIB. Dari hasil pencapaian
tersebut tadi malam BKKBN memperoleh penghargaan dari rekor MURI yang disiarkan secara
live di TVRI dan sampai saat ini masih berlangsung perhitungan secara manual dari 34 provinsi;
(8) Pada tanggal 29 Juni 2020 malam dilaksanakan Live HARGANAS di TVRI: “Bangga
Indonesia”, yang menampilkan hiburan, talkshow dan penyerahan rekor MURI, ungkap Agus.

Acara ini juga sekaligus penyerahan piagam, piala, dan hadiah sebagai pemenang lomba desain
batik kencana yang diraih oleh Juara I Thomas Witjaksono (Banten), Juara II Desiree Btari
Siregar (Jawa Barat), Juara III Luthfi Caesario (DIY). Selamat pada para juara dan terima kasih
untuk semua peserta lomba, dan seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya lomba
desain batik ini, diharapkan lomba ini dapat menjadi salah satu cara dalam mempromosikan
brand dan image baru BKKBN yaitu menuju cara baru untuk generasi baru, imbuh Agus.
Sekali lagi, Selamat Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020 kepada seluruh keluarga di
Indonesia, semoga keluarga Indonesia dapat menjadi keluarga kuat sehingga terwujud
Indonesia hebat, tutup Agus. (HUMAS)

22 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

C. Pertemuan Forum Jurnalis yang Dibuka Langsung Oleh Bapak Kepala BKKBN Sekaligus Sebagai
Narasumber Tentang Penanganan Stunting di Indonesia

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo
menjelaskan, prevalensi stunting dikhawatirkan meningkat di masa pandemi Covid-19.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita pada tahun 2019, prevalensi stunting mencapai 27,67%.
Angka ini jauh dari target Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengharapkan
prevalensi stunting menurun menjadi 14% di tahun 2024.

“Saat ini, (kita berada di) 27,67% sebagai pendekat ukuran stunting. Tetapi, beberapa ahli
mengkhawatirkan di masa pandemi ini, (prevalensi stunting) akan meningkat karena berbagai
macam masalah,” kata Hasto dalam acara jumpa pers virtual, Selasa (9/3/2021). Salah satu
penyebab stunting adalah sakit yang berulang-ulang. Namun akibat pandemi, orang tua khawatir
mengantarkan anaknya yang sakit ke rumah sakit karena takut tertular Covid-19.

“Ini juga terbukti dengan angka kematian bayi dan balita meningkat di tahun 2020. Sedangkan,
angka kematian (mortalitas) yang meningkat pasti didahului dengan angka kesakitan (morbiditas)
yang meningkat,” kata Hasto.

Kepala BKKBN mengibaratkan morbiditas dan mortalitas seperti fenomena gunung es. “Mortalitas
adalah puncak gunung es, sedangkan morbiditas bawah gunung es. Jika yang meninggal ada 10, kita
khawatir di balik angka tersebut, ada 100 orang yang sakit,” ujar Hasto. “Sehingga, kita bisa
membenarkan kalau seandainya ada ahli yang menduga atau memproyeksikan angka stunting di
akhir tahun 2020 menjadi 32,5%,” tambahnya.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) di tahun 2018, lanjut Hasto, menunjukkan 22,6% bayi lahir
dengan ukuran di bawah standar. Bayi yang lahir secara prematur juga menyentuh lebih dari 20%.
Angka yang mengkhawatirkan ini mendorong BKKBN menerapkan pendekatan dari hulu. Yakni
dengan memastikan kesehatan perempuan dan laki-laki yang mau menikah. "BKKBN menyarankan
atau screening bagi perempuan yang mau menikah untuk diperiksa tiga bulan sebelum
(pernikahan)," ungkap Hasto.

Kepala BKKBN menyoroti hampir 43% perempuan yang ingin menikah mengalami anemia dengan
hemogoblin atau Hb di bawah normal. Sedangkan, dibutuhkan 90 hari untuk meningkatkan Hb jika
hanya meminum tablet penambah darah. "Alangkah idealnya, 90 hari sebelum menikah tersebut,
kita periksa dahulu Hbnya, berat badan, tinggi badan. Kemudian, dilihat status gizi dan anemia atau
tidak," kata Hasto.

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 23

"Hari gini, tidak perlu ada petugas yang datang satu per satu. Perempuan yang menikah bisa diminta
memeriksa berat badan dan tinggi badan sendiri. Kemudian, mereka bisa periksa HB ke puskesmas.
Setelah itu, datanya di-input ke dalam aplikasi yang kemudian kita bisa menilai dan memberi
masukan," tambahnya. Hasto menambahkan sel sperma membutuhkan 75 hari untuk tumbuh.
Untuk itu, ia menyarankan para laki-laki untuk juga memerhatikan asupan gizi dan gaya hidupnya.

"Laki-laki juga harus perbanyak konsumsi zinc dan vitamin C. Hindari rokok dan berendam di air
hangat," ungkap Hasto.

D. Peresmian Press Room Sekaligus Media Center oleh Bapak Kepala Tanggal 28 September 2021

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta 28/09/2021 – “Peran
penting media ini ialah bisa mengangkat peran BKKBN mengenai penurunan stunting, peran
media center ini aslinya tiga yaitu untuk menyampaikan informasi, untuk pendidikan dan jika
jaman dahulu untuk perjuangan. Bagaimanapun juga kita itu pasti punya nilai yang
diperjuangkan, nah hari ini banyak nilai yang harus kita perjuangkan bersama sebetulnya
termasuk bagaimana pemahaman tentang stunting, kemudian juga bagaimana pendidikan
masyarakat. Inikan masih jauh dari harapan, maka dari itu kita harus perjuangkan supaya itu
menjadi sesuatu yang bernilai dan kita usut bersama. Maka dari itu peran media center ini
menjadi peran yang penting untuk pendidikan untuk kemudian juga informasi, namun jangan
lupa ada nilai juga yang diperjuangkan”, terang Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo ketika
memberikan sambutan saat resmikan Media Center BKKBN bertempat di Kantor Pusat, Jakarta
Timur.

24 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

dr. Hasto juga menambahkan, “Membangun itu gampang, tetapi mempertahankan itu yang
susah, jangan karena alesan pandemik kita tidak bisa berkarya. Makanya saya selalu bilang
kepada teman-teman harus berkarya sambil bekerja. Berkarya itu menciptakan sesuatu tetapi
berjalan, jika hidup tidak berkarya rasanya hampa juga. Makanya menciptakan Media Center
itu bagi Pak Putut selaku Kepala Biro Umum Humas BKKBN memiliki kebanggaan karena dapat
meninggalkan karya ketika beliau pensiun”, tambah dr. Hasto.

“Oleh karena itu mudah-mudahan Media Center ini menjadi bagian dari karya dan dapat terus
berjalan. dr. Hasto berharap kepada semua pihak bisa menjaga media center ini dan tetap
selalu kreatif dan berkarya dalam membuat konten-konten yang menarik pada setiap harinya
serta memiliki fungsi mengkaji data internal dan menganalisis agar hasilnya dapat maksimal”,
imbuhnya.

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 25

“Terkait stunting kita akan mengadakan MOU atau perjanjian birokrasi kepada Kemendagri, Kemenkes
,dan Kemenkumham, sehingga ditingkat APBD daerah memiliki akun data terkait progress stunting
karena kalo sampai kegiatan 10% masih sangat kurang sekali dari target yang kita tentukan yakni 14%
dengan nantinya ada ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan percepataan penurunan stunting, kita
harus optimis, bekerja keras sehingga bisa merealisasikan kegiatan seperti ini agar masyarakat dapat
secara umum mengetahui hal-hal terkait stunting”, tutup dr. Hasto. (Humas/TWD).

26 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN
E. Pembangunan Ruang Sekretariat Stunting Indonesia

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo bersyukur atas suksesnya Pengukuhan Tim Koordinasi Percepatan
Penurunan Stunting dan Peresmian Sekretariat Stunting BKKBN di Auditorium Kantor BKKBN Pusat,
Jakarta Timur, “Puji syukur kepada Tuhan YME kita dapat melaksanakan kegiatan Pengukuhan Tim
Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting BKKBN dan Peresmian Sekretariat Stunting di lingkungan
internal BKKBN dalam keadaan sehat wal'afiat. Yang saya hormati para tenaga ahli pada
kesempatan kali ini bisa hadir, para pejabat tinggi madya, para pejabat tinggi pratama, para kepala
perwakilan yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh anggota bidang sekretariatan stunting di
lingkungan internal BKKBN" tutur dr. Hasto.

"Pengukuhan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting merupakan suatu hal yang baru di
lingkungan BKKBN biasanya di petakan tidak ada pengukuhan langsung namun demikian karena
stunting ini suatu hal sangat penting bagi bangsa dan negara serta kemudian tugas ini menjadikan
hal yang baru di BKKBN, semua harus bertekad bulat bersama untuk belajar agar satu kesatauan
visi bersama pemahaman melangkah dengan bersama, kemudian kita memiliki tantangan yang
besar karena ekspetasi dari bapak Presiden bisa menurunkan tingkat stunting di angka 14% di tahun
2024 mendatang. Maka untuk itu kita sama-sama melangkah bertekad kerja dengan cepat, efektif
dan efisien", terang dr. Hasto.

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 27

"Saya selalu sampaikan bahwa ketika BKKBN sudah sukses menurunkan tingkat kontrasepsi pil KB
dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2000 dari 5,6 % menjadi 2,6 % dalam kurun waktu 30 tahun
bisa menurunkan hal tersebut. Dan saat untuk sekarang ini sedang beroperasi banyak tantangan
baru bahwa mengelola keluarga dan menjalankan program-program keluarga berencana tidak
seperti zaman dulu lagi, karena adanya reformasi birokrasi serta ada otonomi daerah, kemudian
juga ada kebebasan tata reproduksi yang harus di hormati", imbuhnya.

Kemudian dr. Hasto juga menambahkan, "Seiring menurunnya angka TFR 2,6% selayaknya kita
berfikir kualitas SDM di dalam perjalannya tingkat SDM intinya adalah stunting sebagai representasi,
sehingga sudah sangat tepat ketika kita pernah menurunkan angka tingkat TFR itu kemudian kita
harus sukses dalam membangun SDM. Bapak Ibu yang saya hormati sudah jelas nyata di depan kita
kualiatas SDM itu berawal dari pendidikan wajib belajar 12 tahun, kemudian angka harapan hidup,
Akan tetapi permasalahan yang selalu kita hadapi adalah melihat angkat kematian bayi yang cukup
banyak karena rata-rata angka kematian bayi di negeri kita ini hampir terjadi setiap harinya. Maka
dari itu tugas kita harus menunda angka kematian bayi sehingga kita berharap angka harapan hidup
masih terjaga. Saya kira sudah sangat tepat stunting ini bagian yang paling penting untuk peran
kedepan BKKBN dalam rangka menurunkan angka stunting untuk meningkatkan tingkat kualitas
SDM”, tutup dr . Hasto.

28 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

Bab 4 Memori Penanganan Pandemi Covid-19

A. Penyemprotan Lingkungan Kerja Dan Halaman Dengan Desinfektan

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 29

B. Pembuatan Tempat Cuci Tangan Sebanyak 15 Buah

C. Pemasangan Hand Sanitizer Di Tempat-Tempat Umum/Strategis
D. Pemberian Masker Kepada ASN Dan Non ASN BKKBN

30 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

E. Pendampingan Dan Pemberian Bantuan Kepada Asn/Non Asn Yang Terpapar Virus Covid19
(Foto Dan Narasi)

F. Kerjasama Dengan Badan Intelijen Negara (Bin) Dalam Pelaksanaan Tes Rapid Antigen Bagi ASN
Dan Non ASN BKKBN

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 31

G. Pelaksanaan Vaksinasi Dosis 1 Dan 2 Bagi Karyawan BKKBN Kerjasama Dengan Dinas Kesehatan
Dan Puskesmas Kecamatan Makasar

32 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

H. Pemeriksaan Kesehatan

Bekerjasama Dengan Puskesmas Kebon Pala Kecamatan Makassar Melaksanakan
Pemeriksaan Kesehatan Berupa Periksa Gula Darah, Tensi, Anti Virus HIV Sekaligus Tes Swab
PCR Bagi Karyawan Bkkbn Setiap Hari Selasa Dan Rabu Tgl 9-10 Dan 16-17 November 2021

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 33

Bab 5 Memori Kearsipan

A. Pembinaan Tentang SDM Kearsipan Yang Dilakukan Oleh Arsip Nasional Indonesia (ANRI)
Kepada Pejabat Fungsional Arsiparis Pusat Dan Daerah (Dokumentasi)

Sesuai amanat Undang undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, dijelaskan bahwa
Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Pembina Kearsipan Nasional bagi Pemerintahan
Pusat, Pemerintahan Daerah, BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri, mempunyai
kewenangan dan tanggung jawab atas tertibnya Tata Kelola Kearsipan Negara, karena Arsip
merupakan bukti autentik yang sah diakui secara hukum sebagai pertanggungjawan atas
pengeluaran Keuangan Negara yang dikelola Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah,
BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebagai Pemerintahan
Pusat ( lembaga pemerintahan non Kementerian, menjadi salah satu Instansi binaan ANRI
dibidang Tata Kelola Kearsipan dan SDM kearsipan. Dan Biro Umum dan Hubungan
Masyarakat adalah sebagai Pelaksana Tugas Unit Kearsipan I (UK. I) bertanggung jawab atas
tertibnya Tata Kelola Kearsipan dan SDM Kearsipan di lingkungan BKKBN Pusat dan
Perwakilan Provinsi dimana UK I harus membina UP (Unit Pengelola) yang ada di komponen
BKKBN Pusat, UK II yang ada di BKKBN Perwakilan Provinsi dan UK III yang ada di wilayah
Kabupaten/Kota

Tugas pokok dan tugas utama arsiparis adalah
Pengelolaan Arsip Dinamis, Pengelolaan Arsip
Statis, dan Pembinaan SDM pengelolaan
kearsipan serta penyajian arsip sebagai
informasi. Terkait dengan Pembinaan terhadap
SDM dan pengelolaan kearsipan, disampaikan
bahwa BKKBN Sejak diberlakukannya
pengalihan jabatan structural menjadi jabatan
fungsional, termasuk jabatan fungsional
arsiparis, maka BKKBN yang selama ini hanya
memiliki 29 arsiparis, saat ini memiliki 83
arsiparis yang tersebar di seluruh BKKBN baik
di pusat maupun di provinsi.

Hal ini diperlukan adanya pembinaan atau orientasi terkait ilmu kearsipan karena dari jumlah
arsiparsi yang ada sebagian besar adalah berlatang belakang pendidikan yang bukan arsiparis.
Oleh karena itu, dibutuhkan pembinaan dari instansi lembagaPembina arsip yaitu ANRI RI
(Arsip Nasional Republik Indonesia). BKKBN telah mengudang ANRI Pusat dalam berbagai
pertemuand dan acara pembinaan khususnya kepada para SDM arsiparis baik di pusat maupun
di provinsi. Dalam acara pembukaan kegiatan, pimpinan sangat perhatian terhadap jafung
arsiparis, sehingga pimpinan selalu hadir dalam acara kearsipan

34 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

Pembinaan kearsipan merupakan salah satu upaya
peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di
lingkungan BKKBN. Pembinaan kearsipan. Pembinaan
kearsipan, dapat dilakukan pada di BKKBN Pusat baik
pertemuan langsung maupun secara virtual meeting
dengan mengundang narsumber dari ANRI Pusat, dan
juga dilakukan pembinaan kepada arsiparis provinsi yang
membutuh penjelasan informasi lebih lanjut dan
mendalam terkait arisp dan kearsipan.

Agar pembinaan kearsipan di lingkungan BKKBN dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu
ditetapkan Arah, Tujuan, dan Sasaran

1. Arah pembinaan kearsipan harus mengarah pada kondisi di mana:
a. Penyelenggaraan kearsipan disadari dan diyakini oleh para arsiparis di UK I, UP dan UK II
maupun UK III di lingkungan BKKBN.
b. Bidang kearsipan dirasakan bermanfaat bagi Arsiparis BKKBN dalam pelaksanaan
pengelolaan kearsipan

2. Tujuan pembinaan kearsipan adalah:
a. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran arsiparis BKKBN tentang arti pentingnya arsip
dalam penyelenggaraan pengelolaan kearsipan
b. Meningkatnya kemampuan mengelola arsip aktif pada unit pengolah, arsip inaktif pada unit
kearsipan, dan arsip statis
c. Tersedianya sumber daya pendukung yang memenuhi standar dan kualitas untuk
mendukung pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di lingkungan BKKBN.

3. Sasaran pembinaan kearsipan adalah:
a. Unit Kearsipan (UK I),
b. UP (Unit Pengolah),
c. Unit Kearsipan (UK II)
d. Unit Kearsipan (UK III)

B. Pembinaan Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal Oleh Anri Pada Instansi BKKBN

Sesuai Peratauran Kepala ANRI No…. tahun …..
tentang Pengawasan Kearsipan, bahwa tiap tahun
ANRI mengadakan Pembinaan Pengawasan
kearsipan yang merupakan kegiatan pengawasan
oleh ANRI terhadap objek penilain
pengawasan pengelolaan kearsipan di seluruh
Kementerian dan Lembaga, baik di Pusat maupun di
Provinsi. Pengawasan Kearsipan dilakukan untuk
mengaudit dan memonitor proses kegiatan
kearsipan tertakit kesesuaian antara prinsip, kaidah,
dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan
kearsipan. Audit Kearsipan adalah proses
identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti
yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan
untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan
penyelenggaraan kearsipan.
Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan terdiri atas:
a. Pengawasan Kearsipan eksternal;
b. Pengawasan Kearsipan Internal.

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 35

Hasil pengawasan Ekternal dan Internal akan disampaikan kepada Wakil Presiden dan
MenPAN-RB. Oleh karena itu, BKKBN berusaha semaksimal mungkin guna meningkatkan nilai
dan kategori penilaia pengawasan tersebut. Hal ini sangat penting karena di dalam Pokja IV
PMPRB Bidang Tatalaksana, tertuang bahwa penilaian kearsipan harus meningkat minimal B (
Baik) agar dapat menyumbang usulan nilai PMPRB BKKBN dapat naik, jika nilai PMPRB naik,
maka usulan kenaikan tunjangan kinerja BKKBN juga akan naik.

Dibawah ini adalah kondisi penilaian 2 kali penilaian, yaitu tahun 2017 dan tahun 2019.
Sementara penilaian tahun 2021 karena situasi pandemic covid 19, masih dalam proses dan
belum ada laporannya di ANRI Pusat

KONDISI PENILAIAN KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN BKKBN

No TAHUN NILAI KATEGORI KETERANGAN
1. 2017 45,69 BURUK DIPERBAIKI
2. 2019 59,14 CUKUP DIPERBAIKI
3. 2021/2022 ?
?

C. Tindak Lanjut Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan Telah Dilakukan Dan Diterbitkan Peraturan
BKKBN Tentang Tata Naskah Dinas (Tnd), SKKAD , Pengelolaan Arsip Dinamis, Juknis
Pengelolaan Arsip Dinamis

Dalam rangka meningkatkan nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal tahun 2021, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah menerima rekomendasi-rekomendasi
yang harus dipenuhi, terutama adalah terkait pedoman dan kebijakan.

Oleh karena itu, BKKBN terus mengadakan dan melaksanakan perbaikan pada bidang
kearsipan yang di harapkan dapat menjawab kebutuhan dalam rangka penilaian pengawasan
kearsipan eksternal BKKBN.

Kebijakan dan Pedoman yang telah diterbitkan oleh BKKBN di antaranya adalah

1. Tata Naskah Dinas (TND), ditetapkan melalui Perban No. 31 Tahun 2020
2. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAD), Ditetapkan dalam

Keputusan Kepala BKKBN No. 62 /KEP/B5/2021 , tgl 28 Mei 2021
3. Pengelolaan Arsip Dinamis (PAD), ditetapkan melalui Perban No. 20 tahun 2020 tanggal

20 Nov 2020 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan BKKB
4. Juknis Pengelolaan Arsip Dinamis, ditetapkan Kepala BKKBN, 21 Maret 2021

Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional, pada tahun 2021 telah diberi kewenangan dan memenuhi syarat berdasarkan
ketentuan dan peraturan yang berlaku oleh Pembina Instansi (ANRI) untuk melakukan
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori
Keterampilan dan Kategori Keahlian (ahli pertama dan ahli Muda)
Sebagai Pelaksanaan dimaksud telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Nomor
23/KEP/B5/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Instansi bagi
Jabatan Fungsional Arsiparis di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Berdasarkan Konversi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dan untuk periode tahun 2020
BKKBN relah melaksanakan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit secara Mandiri. Hal ini

36 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

sangat memberikan antusias dan semangat bekerja, karena system penilaian dan Penetapan
Angka Kredit (PAK) dapat dilaksanakan lebih cepat.

Selain pedoman dan kebijakan di atas, BKKBN
selalu mengikuti perkembangan aplikasi yang
ada di ANRI. Oleh karena itu BKKBN bersama
ANRI RI mengembangkan aplikasi SIKD atau
SIPAD yang selama ini di gunakan di instansi
BKKBN, akan dikembangkan menjadi APLIKASI
SRIKANDI sehingga dalam waktu dekat
BKKBN sudah melakukan perubahan dari arsip
konvensional menjadi arsip elektronik yang tercatat pada database unit kearsipan 1 pada
tingkat pusat sehingga pencarian arsip arsip inaktif menjadi lebih efisien dan efektif. Namun
sebelum penggunaan Apliaksi SRIKANDI di luncurkan, BKKBN telah melatih seluruh sekretaris
pimpinan, tentang bagaiaman cara mengoperasionalkan Aplikasi SRIKANDI tersebut.
Dalam waktu dekat, BKKBN akan menjalankan Penerapan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan
Dinamis SRIKANDI Versi2, sebagaimana pada gambar 1 dan gambar 2

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 37

Gambar 2.

BKKBN juga sudah melakukan Kebijakan Alih Media, dimana surat yang masuk di central surat BKKBN
sudah di distribusikan melalui aplikasi SIPAD sehingga nilai informasi menjadi lebih cepat sampai dan
terekam jejak digital tindak lanjut surat tersebut, seperti pada gambar 3, 4 dan 5.

38 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

Gambar 4

Gambar 5
Biro umum dan Humas memberikan sosialisasi kepada Unit Pengolah Sosialisasi kebijakan Alih Media
naskah dinas elektronik pada komponen direktorat biro dsb. Pada gambar 6 dan 7

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 39

40 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

Bab 6 Memory Pengadaan Barang dan Jasa,
Sarana Prasarana dan Penghapusan BMN

A. Pengajuan Katalog Elektronik Sektoral Implan Satu Batang bersama LKPP

Rapat Persiapan Pengajuan
Katalog Sektoral Implan Satu
Batang dilaksanakan pada hari
Senin 12 April 2021, bertempat di
ruang rapat STAR-H Gedung
BKKBN Halim I. Rapat dilakukan
secara daring dan luring.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh
Drs. Putut Riyatno, M.Kes (Kepala
Biro Umum dan Humas), dan
dihadiri beberapa narasumber
lintas instansi diantaranya Yulianto
Prihhandoyo, ST, MT (Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP), Bimo Wijayanto, SE, Ak.,
MBA., Ph.D (Asdep Investasi Strategis Kemenkomarinvest), Novia Fitriyati, S.P., M.T (Kabid
Perencanaan dan Analisis Kemenko Marinvest), Drs. Agus Sukiswo, Ak., M.M (Auditor Utama
BPKP), M. Taufik Tjadi Aman (BPKP), serta Breni Setyoko (Adminkes Muda dari Kementerian
Kesehatan).

Rapat tersebut membahas pengajuan katalog sektoral implant satu batang. Pengajuan implant
satu batang berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk ibu pasca persalinan dan pasca
keguguran sekaligus dalam rangka percepatan penurunan penanganan stunting. Kesimpulan
dalam rapat tersebut merekomendasikan agar Kedeputian KBKR segera membuat kajian atas
justifikasi kebutuhan pengadaan implant satu batang dari sisi manfaat, efektifitas, efesiensi,
resiko, serta manfaat bagi calon akseptor KB karena isi kandungan hormon yang berbeda
antara implant satu batang dengan implant dua batang.

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 41

Rapat koordinasi dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Mei 2021. Rapat dilakukan secara daring dan
luring yang dipimpin oleh Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, dan dihadiri oleh
Direktur Bina Akses Pelayanan KB, Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana, Inspektur
Wilayah III, Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN, dr. Ruri Mutia, dr. Ari Widiastuti, serta
Tim Kajian Implan satu Batang. Rapat tersebut membahas tindak lanjut kajian katalog sektoral
implant 1 batang. Pengajuan kebutuhan implant satu batang didorong harus sesuai dengan
aturan sehingga tidak menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang. Oleh karenanya,
perlu dilakukan penyusunan peraturan dari Kepala BKKBN terkait legalitas katalog sektoral
implant satu batang. Kesimpulan dalam rapat tersebut bahwa Tim Kajian perlu merancang
laporan telaah hasil kajian yang diperkuat dengan justifikasi kualitatif dan kuantitatif, dasar
hukum kebutuhan implan 1 batang (Peraturan Kepala BKKBN) serta perbedaan spesifikasi
implan satu batang dan dua batang.

B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Teknologi Informasi di Lingkungan BKKBN

Rapat reviu pengadaan sarana
dan prasarana infrastruktur
teknologi informasi di
lingkungan BKKBN tahun
anggaran 2021 dilaksanakan
pada hari Jumat, 9 April 2021,
dipimpin oleh Drs. Putut
Riyatno, M.Kes, selaku Kepala
Biro Umum dan Hubungan
Masyarakat dan menghadirkan
narasumber bapak Tondi
Hotmartua dari Kementerian
Perdagangan. Latar Belakang
dilaksanakan rapat tersebut bahwa BKKBN akan melakukan beberapa Peremajaan dan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi.

Dalam rapat tersebut membahas apakah Surat Tanda Pendaftaran (STP) menjadi syarat mutlak
dalam proses pengadaan sarana prasarana teknologi informasi. Dalam peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/03/2006 tentang Ketentuan dan tata cara penerbitan
Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang Jasa pasal 1 disebutkan bahwa:
(1) Setiap perusahaan perdagangan nasional yang membuat perjanjian dengan principal

barang atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri sebagai agen, agen tunggal,
distributor atau distributor tunggal wajib didaftarkan di Departemen Pedagangan untuk
memperoleh STP.
(2) Agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang telah memperoleh STP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk sub agen atau sub distributor.
(3) Sub agen atau sub distributor yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh STP.

Rapat tersebut memberikan kesimpulan bahwa ketika principal dapat memberikan lisensi
kepada distributor/sub distributor, maka distributor/sub distributor tersebut tetap dapat
mengikuti proses lelang meskipun belum memiliki STP. STP tidak menjadi syarat mutlak kecuali
jika LKPP merekomendasikan untuk kepemilikan STP. Namun, jika terdapat 2 perusahaan
dengan merk dan jenis barang yang sama mengikuti tender, maka yang lebih diprioritaskan
adalah perusahaan yang memiliki STP.

42 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

C. Evaluasi Pengadaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi Pengawasan Gedung Kantor Perwakilan
BKKBN Provinsi Banten

Pertemuan dilakukan dalam rangka evaluasi pengadaan konsultan pengawas dan konstruksi
gedung kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Banten pada tanggal hari Rabu-Jumat, tanggal 9-11
Juni 2021 bertempat di Avenzel Hotel & Convention. Dalam rapat evaluasi tersebut ditemukan
beberapa kendala terkait proses pengadaan konstruksi diantaranya PPK belum menginput Bill
of Quantity pada aplikasi SPSE serta adanya perbedaan antara dokumen pemilihan serta
aturan terkait tender konstruksi dengan praktik pada aplikasi SPSE, dimana terdapat tombol
reverse auction pada aplikasi SPSE versi 4.3, yang seharusnya tahapan tersebut tidak dilakukan

dalam tender konstruksi. Tindak lanjut atas
evaluasi pengadaan tersebut bahwa untuk
mengurangi resiko dalam proses
pengadaan, perlunya memantau
perkembangan aplikasi SPSE dari LKPP.
Selanjutnya BKKBN perlu melakukan proses
pengajuan update aplikasi SPSE versi 4.4 ke
LKPP. Dengan adanya versi terbaru
tersebut, perlunya pokja segera mencari
informasi agar dapat beradaptasi dengan
sistem yang baru.

D. Rapat Konsolidasi antara Tim UKPBJ dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur terkait
dengan Tindak Lanjut Hasil Tender Jasa Lainnya Sosialisasi Pendataan Keluarga

Rapat konsolidasi antara Tim UKPBJ dengan PPK Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur serta
LKPP dilakukan baik secara daring maupun luring pada tanggal 06 Mei 2021, yang dipimpin
oleh Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat. Latar belakang dilaksanakan rapat
tersebut bahwa KPA Perwakilan BKKBN Jawa Timur melaporkan bahwa sampai dengan 14 hari
kalender dua penyedia yang telah ditunjuk melalui SPPBJ tidak menyerahkan Jaminan
Pelaksanaan sebagai Syarat Penenandatanganan Kontrak. Dalam rapat tersebut, LKPP
menyarankan agar PPK Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur berkomunikasi dengan
penyedia cadangan untuk memastikan kesanggupannya melanjutkan penawaran, jika bersedia
sekaligus meminta agar memperpanjang surat penawaran, selanjutnya perlu segera dilakukan
penunjukan penyedia tersebut. Ketika penyedia melakukan wanprestasi, maka PPK bisa
menunjuk pemenang cadangan berikutnya. Perlunya dokumentasi bahwa PPK telah
memberikan ruang kesempatan kepada penyedia pemenang pertama, namun sampai dengan
batas waktu tertentu tidak sanggup menyerahkan jaminan pelaksanaan.

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 43

E. Sosialisasi Surat Edaran Kepala BKKBN No. 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BKKBN Tahun 2022

Kegiatan Sosialisasi SE Nomor 10 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan
BKKBN Tahun 2022 telah dilaksanakan
pada tanggal 16 Desember 2021,
bertempat di ruang NKKBS dengan
mengundang seluruh KPA Pusat dan
Provinsi, PPK Pusat dan Provinsi, serta
Sub. Koordinator Keuangan dan BMN
Pusat dan Provinsi. Kepala BKKBN
membuka kegiatan pada pagi hari
tersebut. Dalam arahannya, Kepala BKKBN menegaskan bahwa Seluruh KPA agar segera
mengumumkan Rencana Umum Pengadaan T.A. 2022 sesuai DIPA T.A. 2022 melalui Sistem
Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Dalam rangka percepatan pelaksanaan
pengadaan barang/jasa di lingkungan BKKBN, PPK agar segera melaksanakan proses pemilihan
Penyedia, khusus untuk paket-paket pekerjaan yang harus dikerjakan di awal tahun anggaran,
yaitu pengadaan alokon, sewa jaringan/internet, konstruksi dan jasa perorangan agar
dilaksanakan di bulan ini/sebelum awal tahun 2022. Selanjutnya dalam melaksanakan
pengadaan barang/jasa yang baik, sudah saatnya BKKBN perlu melakukan perubahan-
perubahan yang fundamental untuk membangun citra pengadaan barang/jasa yang positif.
Proses pengadaan barang/jasa diharapkan tidak hanya cepat, transparan dan akuntabel,
melainkan juga mampu meningkatkan value for money dengan memberikan nilai-nilai manfaat
yang sebesar besarnya dan bisa diimplementasikan untuk mendukung program Bangga
Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.

F. Dukungan Sarana Dan Prasarana Kantor

Dalam rangka memberikan rasa nyaman dan kepuasan untuk Pimpinan dan Pegawai BKKBN
serta para tamu yang berkunjung ke kantor BKKBN maka Biro Umum dan Humas telah
menyediakan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan standar antara lain :

1. Fasilitasi ruang rapat
Ruang rapat yang baik dengan sarana yang memadai dapat memberikan rasa nyaman
kepada para penggunanya, baik Pimpinan, pegawai maupun para peserta rapat dari luar
BKKBN, sehingga para peserta rapat dapat berkonsentrasi dan focus pada materi rapat.

44 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

2. Ruang kerja
Ruang kerja yang nyaman serta didukung sarana yang memadai memberikan kepuasan dan
kenyaman dalam bekerja baik pimpinan maupun seluruh pegawai.

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 45

3. Kendaraan dinas dan operasional
Kendaraan pimpinan dan kendaraan opersional selalu terawat sehingga para pimpinan dan
pegawai merasa nyaman dan puas dalam memanfaatkan kendaraan tersebut

46 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

4. Taman dan Halaman Kantor
Taman dan halaman kantor yang selalu terawat dan terlihat indah sehingga menambah rasa
nyaman bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan aktifiktas.

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 47

5. Ruang penerimaan tamu
Ruang penerimaan tamu yang nyaman dapat memberikan kepuasan bagi para tamu yang ingin
bertemua dengan para pimpinan dan pegawai, sehingga menjadi pesan program yang bermanfaat
bagi tamu yang berkunjung

48 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

6. Sarana Olah Raga
Sarana olah raga yang lengkap dapat memberikan monivasi kepada pimpinan dan pegawai dalam
menjaga kebugaran tubuh.

MEMORI JABATAN Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 49

7. Tempat parkir
Tempat parkir yang luas diharapkan dapat menampung semua kendaraan pegawai dan para tamu
dan memberikan rasa aman dan nyaman

8. Sarana Ibadah
Sarana ibadah yang memadai berupa masjid dapat memberikan ketenangan dan kekhusuan
dalam beribadah

50 Kepala Biro Umum dan Humas Tahun 2020 - 2021 MEMORI JABATAN

G. Pekerjaan Renovasi yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 s.d 2021
1. Ruang UKPBJ