The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BAHAN AJAR MATERI PANCASILA

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by elanuraini909, 2021-05-21 00:01:31

PPKN KELAS 5

BAHAN AJAR MATERI PANCASILA

Keywords: 1234

IV. KI-1 dan KD PPKn Kelas 5

A. Kompetensi Inti 4 (KI-4): Keterampilan
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang terperinci dan logis, dalam
karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam
tindakan yang mencerminkan sikap anak beriman dan berakhlak mulia

B. Kompetensi Dasar KI-4
4.1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari

4.2. Menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

Nilai – Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari.

A. Sejarah Lahirnya Pancasila.

1. Masa Penjajahan Jepang di Indonesia

Jepang pernah menduduki wilayah Indonesia tahun 1942 sampai 1945.
Belanda yang sebelumnya menduduki wilayah Indonesia menyerah tanpa
syarat kepada Jepang. Pada masa itu, Jepang yang tergabung dalam Blok
Poros sedang terlibat Perang Pasifik dengan Blok Sekutu. Belanda
merupakan salah satu negara yang tergabung dalam Blok Sekutu.

Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer
Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii sehingga melemahkan kekuatan
Sekutu di Asia.. Dengan cepat, Jepang mengambil alih wilayah jajahan
Sekutu termasuk Indonesia. Selanjutnya 8 Maret 1942, Belanda
menandatangani Perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh wilayah
kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Maka,
dimulailah masa penajjahan Jepang di Indonesia.

Selama sekitar 3,5 tahun menjajah Indonesia, Jepang menyebabkan
banyak penderitaan. Rakyat Indonesia mengalami ketakutan, kemiskinan,
dan kelaparan. Rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja tanpa diberi
makanan yang layak dan tanpa upah. Kerja paksa pada masa penjajahan
jepang disebut romusha.

Akibat penderitaan yang semakin parah, rakyat Indonesia kemudian
berusaha melawan penindasan penjajah Jepang. Mereka berjuang
bersama untuk mengusir Jepang dari tanah Indonesia. Hingga tahun 1944,
perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Jepang masih belum
berhasil.

Perjuangan melawan penjajahan Jepang dilakukan di berbagai daerah,
antara lain di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil (1942) dan
Tengku Hamid (1944), di Tasikmalaya dipimpin oleh KH. Zainal Mustofa
(1943), Indramayu dipimpin oleh H. Madriyan (1944), dan Blitar dipimpin
oleh Supriyadi (1945). Perlawanan-perlawanan tersebut berhasil
dikalahkan Jepang. Namun, kekalahan tersebut justru membangkitkan
semangat nasionalisme rakyat Indonesia untuk melawan Jepang.

Pada akhir tahun 1944, Jepang sering mengalami kekalahan dari Sekutu.
Jepang lalu berubah dan menunjukkan sikap yang lebih baik demi menarik
simpati rakyat Indonesia. Jepang berusaha menghentikan perlawanan
rakyat dan membujuk rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang
berperang melawan Sekutu.

Berikut cara-cara yang dilakukan Jepang untuk menarik hati Rakyat
Indonesia:

1. Bendera Merah Putih diizinkan untuk berkibar di kantor-kantor.

2. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi.

3. Jepang memberi janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji
ini diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, yaitu Kuniaki
Koiso di depan sidang Parlemen Jepang. Janji ini kemudian terkenal
dengan sebutan “Janji Koiso”. Isi Janji Koiso adalah “Indonesia akan
diberi kemerdekaan di kemudian hari.”

2. Lahirnya Pancasila

Janji Jepang untuk memberi kemerdekaan kepada rakyat Indonesia
dibuktikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI dalam bahasa Jepang
disebut Dokuritzu Junbi Cosakai. Tugas BPUKI adalah melakukan
penyelidikan tentang usaha-usaha mencapai Indonesia merdeka.

Tugas BPUPKI sangat penting bagi Indonesia. Oleh karena itu, banyak
tokoh yang dilibatkan sebagai anggota BPUPKI, yaitu sebanyak 67 orang.
Sebanyak 60 orang berasal dari Indonesia dan 7 orang berasal dari
Jepang. Ketua BPUPKI adalah Radjiman Wedyodiningrat dan wakilnya
adalah R. Panji Suroso.

BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak dua kali. Sidang pertama
berlangsung pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini
bertujuan membahas bentuk negara Indonesia dan merumuskan dasar

negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia yang disepakati adalah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam merumuskan dasar negara Indonesia, BPUPKI mendengarkan
beberapa pidato dari tokoh pergerakan nasional Indonesia diantaranya
Moh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Ketiga tokoh tersebut mengajukan
pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia, yaitu sebagai
berikut:

1. Prof. Mohammad Yamin, S.H

Dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945, beliau berpidato mengemukakan
gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia,
yaitu:

1. Perikebangsaan,
2. Perikemanusiaan,
3. Periketuhanan,
4. Perikerakyatan,
5. Kesejahteraan Rakyat.

2. Prof. Dr. Soepomo.

Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, beliau berpidato
mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara
Republik Indonesia, yang dinamakan “Dasar Negara Indonesia Merdeka”,
yaitu:

1. Persatuan,
2. Kekeluargaan,
3. Kesinambungan/keseimbangan lahir batin,
4. Musyawarah,
5. Keadilan rakyat.

3. Ir. Soekarno.

Dalam sidang pada tanggal 1 Juni 1945, beliau berpidato mengemukakan
gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia,
yang beliau beri nama “Pancasila”, yaitu:

1. Kebangsaan Indonesia,

2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan,

3. Mufakat atau Demokrasi,

4. Kesejahteraan Sosial,

5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah itu, BPUPKI mengalami masa reses persidangan (periode jeda
atau istirahat) selama satu bulan lebih. Sebelum dimulainya masa reses
persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan sembilan
orang. Panitia ini dinamakan “Panitia Sembilan” dengan diketuai Ir.
Soekarno. Tugas Panitia Sembilan adalah mengolah usul dari konsep para
anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia.

Sembilan keanggotaan Panitia Sembilan adalah sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno (Ketua),

2. Drs. Mohammad Hatta (Wakil ketua),

3. Raden Ahmad Soebardjo Djojoadisoerjo,

4. Mr. Prof. Mohammad Yamin,

5. KH. Abdul Wahid Hasjim,

6. Abdoel Kahar Moezakir,

7. Raden Abikoesno Tjokrosoejoso,

8. Haji Agus Salim,

9. Alexander Andries Maramis.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan kembali bertemu untuk
melaksanakan sidang tak resmi yang dihadiri 38 orang anggota BPUPKI.
Sidang tak resmi ini dipimpin oleh Ir. Soekarno selaku ketua. Sidang
tersebut membahas rancangan Pembukaan (dalam bahasa Belanda
Preambule) Undang-Undang Dasar 1945.

Sidang tersebut menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia
yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.

Sebagai ketua Panitia Sembilan, Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja
panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI. Hasil kerja
tersebut berupa dokumen rancangan dasar negara Indonesia merdeka
yang disenut dengan Piagam Jakarta.

Rancangan dasar negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Piagam
Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan / perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Rancangan dasar negara tersebut diterima untuk selanjutnya dimatangkan
dalam sidang BPUPKI yang kedua. Sidang kedua BPUPKI
diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. Sidang
tersebut membahas tentang rumusan dasar negara untuk Indonesia
merdeka. Setelah itu, BPUPKI dibubarkan dan tugasnya digantikan oleh
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI dalam bahasa
Jepang disebut Dokuritzu Junbi Inkai. PPKI diketuai diketuai oleh Ir.
Soekarno dan bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Isi piagam Jakarta yang menjadi rumusan dasar negara kemudian menjadi
perdebatan. Alasannya, masyarakat di wilayah timur Indonesia umumnya
bukan penganut agama Islam. Masyarakat di Indonesia Timur
mengusulkan untuk menghilangkan tujuh kata pada Piagam Jakarta yaitu
yang berbunyi “…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para
pemeluk-pemeluknya…” kalimat tersebut dianggap tidak mewakili
masyarakat Indonesia yang beragama selain Islam.

Usulan tersebut disampaikan kepada Mohammad Hatta. Demi menjaga
persatuan dan kesatuan, Mohammad Hatta lalu menyampaikan usulan
tersebut dalam sidang pertama PPKI. Usulan tersebut diterima sehingga
kalimat yang semula berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi para pemuluk-pemeluknya diubah menjadi Ketuhanan
Yang Maha Esa.

Dalam sidang pertama tersebut, PPKI mengesahkan rumusan dasar
negara yang kemudian disebut Pancasila, pengesahan ini dilakukan sehari

setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, yaitu pada tanggal
18 Agustus 1945.

Bunyi Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Kedudukan Pancasila,

Pancasila tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia.
Pancasila memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan bangsa
Indonesia. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia
antara lain sebagai berikut:

1. Pancasila Sebagai Dasar Negara,

Pancasila sebagai dasar negara berisi aturan-aturan hukum dan
merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya setiap
peraturan di Indonesia harus bersumber kepada Pancasila.

2. Pancasila sebagai Cita-Cita Bangsa,

Sebagai dasar negara, Pancasila juga berisi cita-cita bangsa Indonesia.
Cita-cita bangsa indonesia tercantum dalam alinea keempat UUD 1945,
yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia,

2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

3. Pancasila sebagai Ciri Khas Bangsa Indonesia,

Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia memiliki arti bahwa
Pancasila berfungsi sebagai identitas bangsa,yang merupakan ciri khas
bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain.

4. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia,

Kedudukan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia berarti
bahwa pancasila menjadi petunjuk atau pedoman diberbagai kegiatan
kehidupan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua
perilaku dan sikap setiap individu harus dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila.

3. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Sila-Sila Pancasila.

Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
Pancasila digali dari akar budaya bangsa Indonesia sendiri, bukan budaya
bangsa asing. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan
Majapahit, yaitu terdapat dalam Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular.
Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI tanggal
18 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam dalam
teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 pada alinea ke-4.

Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan
yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila pertama menjiwai sila kedua,
ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama, ketiga,
keempat, kelima dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak dapat dilepas
satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-
nilai sendiri tetapi hubungan antarsila merupakan hubungan yang utuh dan
saling terkait.

Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang
membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap dan tidak dapat ditambah
atau dikurangi. Artinya satu sila menjiwai dan dijiwai sila-sila yang lain.
Misalnya meskipun sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila yang
berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya
sebagai pelengkap saja.

Nilai-nilai Pancasila perlu sekali dikembangkan dalam kehidupan sosial
budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera,
damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai Pancasila semua itu tidak akan
tercapai.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam sila pertama Pancasila ini terkandung nilai ketuhanan. Nilai-nilai
luhur dalam sila pertama Pancasila antara lain:

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Memeluk satu agama dan
menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma agama tanpa
memandang rendah pemeluk agama lain.

2. Manusia Indonesia percaya dan bertakwa terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing

3. Menerapkan sikap saling menghormati dan bekerja sama
antarpemeluk agama, agar tercipta kerukunan hidup antar umat
beragama

4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama.
5. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa kepada orang lain.

2. Kemanusaiaan yang Adil dan Beradab.
Pada sila kedua ini mengandung nilai luhur sebagai berikut:

1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi
setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama,
kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan
sebagainya.

2. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa, tepa selira, dan
berbaur dengan orang lain.

3. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
4. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
5. Menumbuhkan rasa kemanusiaan dalam diri kita karena bangsa

Indonesia adalah bagian dari seluruh umat manusia di dunia.

3. Persatuan Indonesia.
Nilai yang terkandung dalam sila ketiga antara lain:

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan
keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di
atas kepentingan pribadi dan golongan.

2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa
apabila diperlukan.

3. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa bangga berkebangsaan dan bertanah air

Indonesia.
5. Menjaga kelestarian bumi Indonesia.
6. Memajukan pergaulan tanpa memandang suku, agama, atau

golongan demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan /Perwakilan.

Nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah:
1. Sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan, hak
dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk
kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat
kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai
sebagai hasil musyawarah.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sila kelima mengandung nilai:
1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap
dan suasana kekeluargaan serta gotong royong.
2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

3. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
4. Tidak menggnakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan

dan gaya hidup mewah.
5. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi

kemajuan dan kesejahteraan bersama.

4. PERILAKU / SIKAP YANG SESUAI DENGAN NILAI-NILAI
PANCASILA.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
1. Di lingkungan keluarga:
1. Melaksanakan ritual keagamaan, misalnya shalat dan berdoa ketika

hendak melakukan berbagai kegiatan.
2. Melaksanakan syukuran ketika mendapatkan kebahagiaan atau

memperoleh berkah dan karunia Tuhan.
3. Bersilaturahmi sesama anggota keluarga
4. Memperdalam, berdiskusi, ceramah, dan mengkaji ajaran agamanya

masing-masing.

2. Di lingkungan sekolah:
1. Mengikuti ceramah keagamaan di sekolah.
2. Mengikuti lomba kegiatan keagamaan.
3. Menghormati bapak/ibu guru.
4. Berdoa ketika akan memulai dan mengakhiri pelajaran, dan saat

upacara bendera.
5. Memperingati hari-hari besar keagamaan di sekolah.
6. Mengikuti kegiatan kerohanian di sekolah.

7. Mengikuti pelajaran agama di sekolah dengan sungguh-sungguh.
8. Menghormati dan menghargai teman yang sedang menjalankan

ibadah.
9. Memelihara sarana peribadatan dan membiasakan hidup bersih dan

rapi.
10. Melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-

masing.

3. Di lingkungan masyarakat:
1. Menjalankan ibadah sesuai tata cara agamanya masing-masing.
2. Menghormati dan tidak mengganggu peribadatan tetangga yang

seagama maupun yang tidak seagama.
3. Turut serta membantu terlaksananya acara keagamaan di

lingkungan.
4. Tidak melakukan perusakan rumah ibadah agama lain.
5. Tidak memaksakan suatu agama kepada penganut agama lain.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil yang beradab.
1. Di lingkungan rumah:
1. Mencintai, menghormati dan menaati nasihat orang tua.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga dengan penuh ketulusa

sehingga terjadi suasana keluarga yang bahagia.
3. Menjaga nama baik keluarga d masyarakat.
4. Saling membantu dan merasakan dalam kesusahan dan

kegembiraan.
2. Di lingkungan sekolah:

1. Menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antarteman di
sekolah.

2. Melaksanakan program sekolah terutama yang berkaitan dengan
usaha kemanusiaan.

3. Saling menasihati apabila ada teman yang mencontek, tidak
melaksanakan tugas piket.

4. Melaporan kepada guru jika ada teman yang membolos atau
menyalahgunakan uang sekolah.

5. Membantu teman yang mengalami musibah.

6. Mengembangkan sikap tenggang rasa sesama teman.

3. Di lingkungan masyarakat:

1. Membantu korban bencana alam.

2. Memberi sedekah kepada fakir miskin.

3. Tidak menyakiti dan memfitnah orang lain.

4. Meminta izin bila meminjam barang orang lain.

5. Mengumpulkan dana bela sungkawa untuk diserahkan kepada yang
berhak menerima.

6. Selalu menyapa tetangga apabila berpapasan.

7. Tidak gaduh saat malam hari atau ketika ada tetangga yang sakit
dan tertimpa musibah.

8. Tidak merasa lebih mulia ketika bertemu dengan orang yang kurang
mampu.

9. Memberikan bantuan kepada panti asuhan.

3. Sila Persatuan Indonesia

1. Di lingkunga rumah

1. Mencintai sesama anggota keluarga dan membina kerukunan serta
keutuhan keluarga.

2. Mengutamakan kepentingan keluarga di atas kepentingan pribadi.

3. Tidak memakdakan kehendak kepada anggota keluarga.

4. Saling menyayangi, tolong-menolong, saling menghormati, dan
menghargai serta bergtong royong di antara sesama anggota
keluarga.

5. Menjaga, memelihara dan mempunyai rasa memiliki harta benda
keluarga.

2. Di lingkungan sekolah:

1. Menghindari sikap dan perilaku yang mencemarkan nama baik
sekolah.

2. Menyayangi dan saling menghormati antarteman, guru dan etugas
sekolah.

3. Bergaul dengan sesama teman tanpa saling menejek dan
membedakan suku, agama, ras dan golongan.

4. Mengikuti upacara bendera dengan tertib.

5. Menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah serta tidak
mencorat-coret dinding dan prasarana lainnya.

6. Menggunakan bahasa daerah dan nasional secara baik dan benar.

7. Giat belajar, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan gemar
membaca.

3. Di lingkungan masyarakat:

1. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas keentingan
pribadi dan golongan.

2. Giat mengikuti sistem keamanan lingkungan.

3. Bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan.

4. Meningkatkan pariwisata di dalam negeri.

5. Mencintai dan membeli produk bangsa Indonesia

6. Menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

7. Belajar kesenian daerah.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan /Perwakilan

1. Di lingkungan keluarga:

1. Musyawarah saat akan melakukan pembangunan/renovasi rumah.
2. Pembagian tugas kerja anggota keluarga dengan musyawarah
3. Musyawarah saat menyelesaikan masalah keluarga.
4. Menerima hasil musyawarah keluarga dengan lapang dada.
5. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah keluarga dengan penuh

rasa tanggung jawab.
2. Di lingkungan sekolah:
1. Meaksanakan musyawarah saat pemilihan ketua kelas dan

pembagian tugas piket.
2. Melaksanakan diskusi kelompok.
3. Menyalurkan opini/pendapat melalui majalah dinding.
4. Menerima teman kita yang terpilih menjadi ketua kelas berdasarkan

hasil musyawarah.
5. Tidak bertengkar saat melakukan diskusi di kelas.
6. Tidak memaksakan pendapat kepada teman.
3. Di lingkungan masyarakat:
1. Musyawarah dan gotong royong membangun sarana umum.
2. Pemberdayaan Badan Musyawarah Desa.
3. Melaksanakan musyawarah saat pemilihan ketua RT/RW
4. Tidak boleh marah/bertengkar saat berbeda pendapat dalam

rapat/musyawarah
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
1. Di lingkungan keluarga:
1. Bersikap hemat dan mau bekerja keras sesuai dengan kemampuan.
2. Pandai mengatur waktu untuk belajar.
3. Rajin melatih diri dengan keterampilan.
4. Tidak bersikap boros dan berfoya-foya.
2. Di lingkungan sekolah:

1. Gemar menabung dan menghemat uang jajan.
2. Pengadaan sarana belajar secara sederhana.
3. Tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan.
4. Bekajar keras dalam meraih prestasi.
5. Rajin sekolah dan mengikuti pelajaran dengan tekun
6. Membantu teman yang kesulitan belajar tetapi bukan memberi

contekan
3. Di lingkungan masyarakat:
1. Menggalang kegiatan sosial.
2. Menaati peraturan lalu lintas.
3. Saling menghargai antar sesama.
4. Tidak membeli barang bajakan.


Click to View FlipBook Version