BUAYNUBANEDISI I TAHUN 2026 April 2026SERBA-SERBIKPPN METROKABAR TREASURYREALISASI APBNSAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2026Rumah Dokter (Dokterswoning)Metro
PENGARAHWAWAN HERMAWANANGGOTA REDAKSIENCE RUZZIMA’RUF FIRDAUSNUR KHUSNA FAHRANIPHOTOGRAPHERABDULLAH WAKITTAUFIK HIDAYATKETUA REDAKSIBUDI APRIANSYAHZEPHAULFA ROFI’ANITATIM LAYOUTAMIN SAYOGOTATANG TARMEDIHERRY PURWANTOARIEN ARMADIANA HUTARIMISBUN SIDDIK ROZALINIKEN AGUSTINDHONY SURYA PRABOWOMUHAMMAD ERLIEMILIA AGUSTINKONTRIBUTORTIMPENYUSUN
DAFTAR ISI03 SEKAPUR SIRIH18 MENGENAL LEBIH DEKAT KOTA METROBumi Sai Wawai09 KABAR TREASURY :THR ASN, Cepat, Tepat, Bahagia21 SERBA-SERBIKegiatan KPPN Metroselama Triwulan I Tahun 202613 Pengelolaan Rekening Satuan Kerjauntuk Transparansi KeuanganNegara04 REALISASI APBNSampai dengan Triwulan I 2026Sambutan Kepala KPPN Metro
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berkat, rahmatserta karunia-Nya, Buletin Realisasi Anggaran Wilayah KPPN Metro dan SeputarPerbendaharaan “BUAY NUBAN”, Edisi I Tahun 2026 telah selesai disusun. BUAY NUBAN EdisiI Tahun 2026 memberikan informasi tentang progress APBN yang meliputi belanja pemerintahpusat dan transfer ke daerah dalam wilayah kerja KPPN Metro meliputi Kota Metro, Kab.Lampung Timur dan Kab. Lampung Tengah sampai dengan 31 Maret 2026. Selain itu jugadisampaikan kabar treasury serta serba-serbi kegiatan KPPN Metro.SEKAPUR SIRIH03 BUAY NUBAN EDISI I TAHUN 2026Kami sangat berharap mitra kerja KPPN Metro mendapat informasi yang berguna danbermanfaat atas penerbitan BUAY NUBAN Edisi I Tahun 2026 ini, terutama terkait kinerja APBNdan informasi lain terkait Perbendaharaan Negara. Masukan, kritik maupun saran yangmembangun kami perlukan untuk perbaikan penerbitan BUAY NUBAN ke depanKEPALA KPPN METRO WAWAN HERMAWAN TTD
SEJARAH UANG REPUBLIK INDONESIARUMAH DOKTER (DOKTERSWONING) METROBUAY NUBAN EDISI I TAHUN 202604REALISASIAPBNTRIWULAN ITA 2026
RUMAH DOKTER (DOKTERSWONING) METRO08BUAY NUBAN EDISI I TAHUN 2026KABARTREASURYTRIWULAN ITA 2026
THR ASN: CEPAT, TEPAT, BAHAGIAOLEH MA’RUF FIRDAUSPEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA TERAMPILKPPN METROMenjelang Hari Raya Idul fitri , pemerintah kembali menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR)kepada aparatur negara. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalammenjaga kesejahteraan aparatur sekaligus upaya mendukung stabilitas nasional. Melaluipengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang transparan dan akuntabel,pembayaran THR dilaksanakan dengan prinsip Cepat, Tepat, dan memberikan manfaat nyata bagimasyarakat.Pada tahun 2026, pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas diatur melalui Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepadaAparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Ketentuan tersebutkemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dariAPBN sebagai pedoman pelaksanaan bagi kementerian lembaga.BUAY NUBAN EDISI I TAHUN 2026 Aparatur Negara Penerima THRTHR yang bersumber dari APBN diberikan kepada aparatur negara yang terdiri dari:1.Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS2.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)3.Prajurit TNI4.Anggota Polri5.Pejabat Negara6.Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tertentu7.Pensiunan dan penerima pensiunPemberian THR kepada aparatur negara merupakan bentuk penghargaan negara atas kontribusimereka dalam menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan kepadamasyarakat.09
Komponen Penghasilan dalam THRTHR 2026 merupakan penghasilan satu bulan yang dibayarkan menjelang Hari Raya.Komponen THR yang anggarannya bersumber dari APBN, terdiri dari:1.gaji pokok2.tunjangan keluarga3.tunjangan pangan4.tunjangan jabatan (struktural/fungsional) atau tunjangan umum5.tunjangan kinerja sesuai ketentuan pada masing-masing kementerian atau lembaga sesuaipangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya10BUAY NUBAN EDISI I TAHUN 2026 Komponen THR yang anggarannya bersumber dari APBD, terdiri dari:gaji pokoktunjangan keluargatunjangan pangantunjangan jabatan (struktural/fungsional) atau tunjangan umumtambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansidaerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuankapastitas fiscal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangansesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannyaTunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya,yaitu mulai tanggal 5 Maret 2026. Dan dalam hal belum dapat dibayar, THR dapat dibayarkansetelah tanggal hari raya. Besaran THR yang dibayarkan didasarkan pada besaran komponenpenghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026. Tunjangan Hari Raya tidakdikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan .Tunjangan Hari Raya dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undanganPeran DJPb dan KPPN dalam Pembayaran THRDalam pelaksanaan APBN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memiliki peran pentingdalam memastikan pembayaran THR dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Pembayaran THRdilakukan melalui mekanisme (sistem perbendaharaan) yang melibatkan satuan kerjakementerian/lembaga dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).Proses pembayaran dimulai dari satuan kerja yang melakukan perhitungan hak pegawaimenggunakan aplikasi gaji berbasis web bagi PNS dan desktop bagi Prajurit TNI, Anggota Polridan PPPK. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, pejabat yang berwenang menerbitkan SuratPerintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pembayaran THR. SPM-LS untuk pembayarantukin menggunakan jenis dokumen sebagai berikut:
SPM tersebut kemudian disampaikan kepada KPPN untuk dilakukan verifikasi. Setelah dinyatakanmemenuhi persyaratan, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasarpencairan dana kepada penerima.Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembayaran THR, Direktorat JenderalPerbendaharaan juga menginstruksikan satuan kerja agar segera melakukan rekonsiliasi data gajiserta menyampaikan SPM THR kepada KPPN. Pengajuan SPM THR dapat dilakukan sejak awalMaret sehingga proses pembayaran dapat diprioritaskan dan dipercepat.Koordinasi yang baik antara satuan kerja dan KPPN menjadi faktor penting dalam memastikanpembayaran THR dapat dilaksanakan secara tepat waktu.Alur Pembayaran THR melalui Sistem PerbendaharaanSecara sederhana, alur pembayaran THR sebagai berikut:11BUAY NUBAN EDISI I TAHUN 2026
Alur tersebut menunjukkan proses pembayaran THR yang dimulai dari Satuan kerja dan diajukanke KPPN sampai masuk ke Rekening masing-masing pegawai. Seluruh rangkaian diprosesmelalui aplikasi (sistem) yang disediakan oleh Ditjen perbendaharaan untuk memastikan setiappembayaran dari APBN dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel.BUAY NUBAN EDISI I TAHUN 202612Dampak THR terhadap PerekonomianTHR selain memberikan manfaat langsung bagi aparatur negara dan keluarganya, juga memilikidampak nyata terhadap perekonomian. Peningkatan pendapatan masyarakat menjelang HariRaya mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga, terutama pada sektor:1.perdagangan ritel2.transportasi dan perjalanan mudik3.pariwisata4.usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)Dalam struktur ekonomi Indonesia, konsumsi rumah tangga termasuk kontributor dalam ProdukDomestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, pencairan THR juga memberikan kontribusi terhadappeningkatan aktivitas ekonomi dan perputaran uang di masyarakat. Kebijakan THR tidak hanyaberdampak pada kesejahteraan aparatur negara, tetapi juga berperan sebagai stimulus fiskal yangmendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Cepat, Tepat, BahagiaKeberhasilan pelaksanaan pembayaran THR mencerminkan kualitas pengelolaan APBN.1.Cepat, karena sistem perbendaharaan negara memungkinkan proses pembayaran dilakukansecara efisien.2.Tepat, karena setiap pembayaran dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganserta melalui proses verifikasi yang memastikan akuntabilitas.3.Bahagia, karena kebijakan ini memberikan manfaat nyata bagi aparatur negara sekaligusmendorong aktivitas ekonomi masyarakat menjelang Hari Raya.Pada akhirnya, THR ASN bukan sekadar kebijakan tahunan dan bukan hanya tentangtersalurkannya anggaran negara. Ini merupakan wujud nyata bagaimana APBN bekerjamemberikan dampak positif bagi aparatur negara sekaligus menjaga dinamika perekonomiannasional.
Dalam rangka mendukung pengelolaan keuangannegara yang tertib dan transparan, khususnya dalampelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN), setiap satuan kerja pemerintah memerlukansarana berupa rekening. Dalam PMK Nomor182/PMK.05/2017, rekening satuan kerja lingkupKementerian/Lembaga adalah rekening yang dibuka padabank umum, baik di dalam negeri maupun luar negeri,dalam bentuk giro atau deposito, serta dapatmenggunakan mata uang rupiah maupun valuta asing.Rekening tersebut dapat dikredit maupun didebit sesuaidengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi satuankerja. Rekening satuan kerja terdiri atas beberapa jenis,antara lain rekening pengeluaran, rekening penerimaan,dan rekening lainnya yang digunakan untuk tujuantertentu.Rekening tersebut berfungsi sebagai media untukmenampung, mengelola, serta menyalurkan dana negarasesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu,penatausahaan rekening menjadi salah satu aspekkrusial yang tidak dapat dipisahkan dari sistempengelolaan keuangan negara secara keseluruhan.Lebih lanjut, ketertiban dalam penatausahaan rekeningtidak hanya sebatas administrasi saja, tetapi juga sebagaibentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan uangnegara.PENGELOLAAN REKENING SATUAN KERJAUNTUK TRANSPARANSI KEUANGAN NEGARA13OLEH NUR KHUSNA FAHRANIPEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA TERAMPILKPPN METROBUAY NUBAN EDISI I TAHUN 2026Dengan demikian, sistem penatausahaan rekening yang baik akan memperkuat transparansi sertameminimalkan potensi penyimpangan. Dalam pengelolaan rekening, KPA satuan kerja memilikikewenangan meliputi pembukaan, pengoperasian, hingga penutupan rekening, serta kewajiban untukmenyampaikan laporan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di Daerah. Dengan demikian,KPA tidak hanya bertindak sebagai pengelola administratif, tetapi juga sebagai pihak yangbertanggung jawab atas kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pengelolaan rekening oleh KPAharus dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa BUN didaerah. KPPN dalam hal ini memiliki kewenangan strategis untuk melakukan pengendalian rekening,antara lain melalui pemberian persetujuan pembukaan rekening, pemblokiran, penutupan, serta aksesterhadap informasi rekening.
DALAMPENGELOLAANREKENING, KPASATUANKERJAMEMILIKI KEWENANGANMELIPUTI PEMBUKAAN, PENGOPERASIAN, HINGGAPENUTUPANREKENING, SERTAKEWAJIBANUNTUKMENYAMPAIKANLAPORANKEPADAKUASABENDAHARAUMUMNEGARA (BUN) DI DAERAHPelaporan atas pengelolaan rekening yang tepat waktu menjadi kewajiban yangtidak dapat diabaikan oleh satuan kerja. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban iniberpotensi menimbulkan temuan dalam audit atau pemeriksaan di kemudianhari.Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai ketidaktertiban administrasi dalampenatausahaan rekening. Permasalahan yang umum terjadi meliputiketidaksesuaian penamaan rekening dengan surat persetujuan pembukaan rekeningyang diterbitkan oleh Kuasa BUN Daerah, adanya rekening yang belum tercatat dalamsistem aplikasi pengelolaan rekening, serta keberadaan rekening tidak aktif yang masihtercatat dalam sistem pengelolaan rekening. Kondisi ini menunjukkan bahwapemahaman terhadap mekanisme pengelolaan rekening masih perlu ditingkatkan.BUAY NUBAN EDISI I TAHUN 202614a. Pembukaan RekeningSebagai tahap awal dalam siklus pengelolaan rekening, proses pembukaanrekening harus dilakukan secara tertib dan sesuai prosedur. KPA atau Kepala SatuanKerja wajib mengajukan permohonan pembukaan rekening kepada Kuasa BUN didaerah. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan surat kuasa sebagai bentukpendelegasian kewenangan. Dalam permohonan tersebut, satuan kerja harusmenjelaskan secara rinci tujuan penggunaan rekening, sumber dana yang akandikelola, mekanisme penyaluran dana, serta perlakuan terhadap bunga, nisbah,dan/atau jasa giro. Kejelasan informasi ini menjadi dasar bagi Kuasa BUN untukmelakukan penilaian terhadap kelayakan permohonan.PEMBAHASAN :Selanjutnya, Kuasa BUN di daerah akan melakukan penilaian dan pemeriksaanterhadap kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan permohonan persetujuanpembukaan rekening. Berdasarkan hasil penilaian tersebut,Kuasa BUN akan memberikan keputusan berupapersetujuan atau penolakan dalam jangka waktupaling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonanditerima oleh KPPN. Apabila permohonan disetujui,Kuasa BUN akan menerbitkan surat persetujuanpembukaan rekening. Surat tersebut memiliki masaberlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggalpenerbitan. Namun demikian, terdapat pengecualianuntuk rekening tertentu, seperti rekeningpengelolaan kas BLU dan rekening milik perwakilanRI, yang masa berlakunya hingga satu tahunanggaran.
Setelah memperoleh persetujuan, KPA atau Kepala Satuan Kerja dapat melakukan pembukaanrekening pada bank umum dengan melampirkan dokumen yang telah disahkan. Penamaan rekeningharus sesuai dengan yang tercantum dalam surat persetujuan. Selanjutnya, KPA wajib menyampaikanlaporan pembukaan rekening kepada Kuasa BUN di daerah paling lambat 20 (dua puluh) hari kerjasejak diterbitkannya surat persetujuan. Khusus untuk rekening deposito BLU, pelaporan dilakukanpaling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pembukaan rekening. Sedangkan pembukaan rekeningpengeluaran dalam bentuk Virtual Account memiliki mekanisme yang lebih kompleks. Proses inimelibatkan peran Eselon I sebagai pengusul awal, Kuasa BUN sebagai pihak pemberi persetujuan,serta bank umum sebagai pelaksana pembukaan rekening. Setelah rekening induk dibuka, prosesdilanjutkan dengan pembukaan rekening satker yang terhubung dengan rekening induk.BUAY NUBAN | EDISI I TAHUN 202615b. Optimalisasi RekeningSetelah rekening dibuka, tahap berikutnya adalah pengelolaan rekening secara optimal. Dalamrangka meningkatkan efisiensi pengelolaan kas negara, Kuasa BUN Pusat melakukan optimalisasisaldo melalui mekanisme Treasury Notional Pooling (TNP) dan/atau Daily Outstanding Cash (DOC).Melalui sistem TNP, seluruh saldo rekening satuan kerja dapat dikonsolidasikan secara virtual tanpaperlu dilakukan pemindahan dana secara fisik.Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memperolehmanfaat optimal dari saldo kas yang tersebar di berbagairekening. Selain itu, melalui mekanisme ini, bunga,nisbah, dan/atau jasa giro tidak lagi diberikan kepadamasing-masing rekening, melainkan dikonsolidasikan danlangsung disetorkan ke kas negara. Dengandiberlakukannya sistem TNP, bendahara tidak lagidibebani dengan kewajiban penyetoran bunga secaramanual. Seluruh rekening penerimaan dan pengeluaranwajib mengikuti program ini, sementara rekening lainnyaharus melalui proses klasifikasi terlebih dahulu.
d. Penutupan RekeningPenutupan rekening merupakan bagian akhir dari siklus penatausahaan rekening. Dalam kontekspengelolaan rekening, dikenal istilah rekening aktif dan rekening pasif. Meskipun secara prinsiprekening pemerintah tidak tunduk pada klasifikasi tersebut sebagaimana pada bank umum, namunsecara administratif, rekening dapat dikategorikan sebagai pasif apabila tidak terdapat transaksi selamasatu tahun. Meskipun demikian, bank umum tetap wajib memperlakukan rekening pemerintah sebagairekening aktif sampai dengan adanya perintah penutupan dari pihak yang berwenang.Rekening yang tidak aktif selama satu tahun akan dikategorikan sebagai rekening pasif. Setelahenam bulan sejak dikategorikan sebagai pasif, Kuasa BUN di daerah akan memberikan pemberitahuankepada satuan kerja. Apabila hingga satu tahun tidak terdapat aktivitas, Kuasa BUN di daerahberwenang untuk menutup rekening tersebut. Selain itu, penutupan rekening dan saldo ke kas negarajuga dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti pembukaan tanpa persetujuan Kuasa BUN diDaerah, tidak menyampaikan laporan pembukaan rekening, penggunaan yang tidak sesuai peruntukan,atau dalam rangka penertiban administrasi.Oleh karena itu, KPA wajib memastikan bahwa rekening yang sudah tidak digunakan segera ditutupdan saldonya disetorkan sesuai ketentuan. Setiap penutupan rekening wajib dilaporkan kepada KuasaBUN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penutupan, dengan melampirkan bukti penutupandan/atau pemindahbukuan saldo.c. Pelaporan Saldo RekeningSebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan pengawasan, pelaporan saldo rekening menjadikewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap satuan kerja. KPA atau Kepala Satuan Kerja wajibmenyampaikan laporan saldo seluruh rekening yang dikelolanya kepada Kuasa BUN di daerah palinglambat tanggal 10 bulan berikutnya. Terhadap rekening pengeluaran, pelaporan saldo rekeningpengeluaran dihasilkan secara elektronik melalu dashboard.BUAY NUBAN | EDISI I TAHUN 202616e. Penanganan Temuan Administrasi Rekening Satuan KerjaPertama, dalam rangka memastikan kesesuaian data dan kepatuhan terhadap ketentuan, dilakukanrekonsiliasi secara berkala. Hasil rekonsiliasi sering kali menemukan beberapa permasalahan yangmemerlukan tindak lanjut. Pertama, apabila terdapat kesalahan penamaan rekening maka harus segeradiperbaiki sesuai dengan surat persetujuan pembukaan rekening.Kedua, apabila terdapat perbedaan nomor rekening, maka dilakukan penelusuran bersama antarasatuan kerja, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan bank umum. Apabila ditemukan Rekeningtersebut dibuka tanpa persetujuan Kuasa BUN maka Rekening tersebut wajib ditutup oleh Kuasa BUNdan memindahkan saldonya ke Kas Negara. Kuasa BUN Pusat kemudian menyampaikan peringatankepada Bank Umum karena membuka Rekening tanpa persetujuan dari Kuasa BUN.Ketiga, apabila ditemukan rekening yang tidak tercatat dalam data Rekening Direktorat JenderalPerbendaharaan maka dilakukan verifikasi lebih lanjut kepada bank. Apabila rekening tersebut tidakdiakui sebagai rekening pemerintah, maka bank wajib mengeluarkannya dari kategori rekeningpemerintah dan melaporkannya kepada otoritas terkait.
Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 182/PMK.05/2017tentang Pengelolaan Rekening MilikSatuan Kerja Lingkup KementerianNegara/Lembaga.Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 183/PMK.05/2019tentang Pengelolaan Rekening PengeluaranMilik Kementerian/Lembaga.17Secara keseluruhan, penatausahaan rekening satuan kerja merupakan bagian integral dari sistempengelolaan keuangan negara. Setiap tahapan, mulai dari pembukaan, optimalisasi, pelaporan, hinggapenutupan rekening, harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Dengan demikian, peningkatan pemahaman, kepatuhan, serta pengawasan yang berkelanjutanmenjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel,dan berintegritas.PENUTUP :SUMBER :BUAY NUBAN EDISI I TAHUN 2026
Penulis: Taufik Hidayat (Kepala Subbagian Umum – KPPN Metro)MENGENAL LEBIH DEKAT KOTA METRO,BUMI SAI WAWAI Gambaran UmumKota Metro merupakan salah satu dari dua Kota dan tiga belas Kabupaten yang ada diProvinsi Lampung. Kota Metro dijuluki Bumi Sai Wawai yang mengandung makna upaya yangterus menerus untuk menjadikan daerah sebagai bumi yang bagus, indah, dan asri(https://metrokota.go.id/lambang-daerah). Berdasarkan data Kota Metro Dalam Angka 2026,jumlah penduduk Kota Metro sebanyak 183.746 jiwa. Dengan luas wilayah Kota Metro meliputiareal daratan seluas 73,21 km2, kepadatan penduduk di Kota Metro mencapai 2.510 jiwa/km2,angka tersebut separuh dari kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung sebesar 5.887/km2.Dengan lokasi yang berada di tengah wilayah Provinsi Lampung, Kota Metro dapat dijangkaumelalui akses transportasi darat maupun udara. Jarak dari gerbang tol Tegineneng Timur sejauh15km dengan waktu tempuh sekitar 25 menit. Sedangkan apabila dari akses udara, jarak daribandar udara Radin Inten II ke Kota Metro sejauh 27km dengan waktu tempuh rata-rata selama40 menit. Dari Pelabuhan Bakaheuni juga relatif tidak terlalu jauh, sekitar 128km dengan waktutempuh sekitar 1 jam 30 menit.Ada yang unik terkait penamaan area di Kota Metro. Masyarakat di sini lebih familier denganpenyebutan nama daerah menggunakan kode angka seperti 15, 16, 21, 24, 28, 29, dan seterusnya.Bagi pendatang yang baru datang menginjakkan kaki di Kota Metro pasti agak asing denganpenyebutan nama daerah dengan kode angka tersebut. Usut punya usut, penamaan kodetersebut tidak lepas dari sejarah Kota Metro yang dulu berawal dari Kolonisasi pada jamanpenjajahan Belanda.18 BUAY NUBAN EDISI I TAHUN 2026
Sejarah kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya sebuah induk desa baru yangdiberi nama Trimurjo, yang diperuntukkan untuk menampung para kolonis. Kedatangan kolonispertama pada 4 April 1936 dan ditempatkan/ditampung pada bedeng-bedeng yang sudahdisiapkan oleh pemerintah Hindia Belanda (https://metrokota.go.id/metro-tempoe-doeloe).Bedeng-bedeng yang digunakan untuk menampung para kolonis dimaksud kemudian diberipenomoran kelompok bedeng, dan sampai saat ini istilah penomorannya masih dipergunakanoleh masyarakat Kota Metro. Masyarakat menyebutkan nomor bedeng tersebut dikarenakan lebihmudah dengan sebutan 16c dibanding Mulyojati, daerah 22a dibanding Hadimulyo Timur dandemikian yang lainnya (Selayang Pandang Kota Metro, 2024).Jejak sejarah ini diabadikan dengan penetapan cagar budaya. Hingga saat ini Kota Metromemiliki 7 (tujuh) Cagar Budaya yakni 6 (enam) bangunan dan 1 (satu) benda yang telah disahkansebagai Cagar Budaya, diantaranya bangunan Rumah Dokter Swoning, Klinik Santa Maria, MenaraMasjid Taqwa, Health Centre, Rumah Asisten Wedana, Sumur Hibah Imopuro dan Sepeda SusterLudana (Selayang Pandang Kota Metro, 2024).Sejarah Kota Metro19BUAY NUBAN EDISI I TAHUN 2026
Kini, Metro menjadi kota yang maju. Banyakbermunculan fasilitas perbelanjaan, bioskop, restoranwaralaba, gerai-gerai makanan yang menambahsemarak suasana. Di area terbuka seperti TamanMerdeka yang lokasinya berada di depan MasjidTaqwa, banyak warga yang melakukan aktivitasolahraga maupun sekedar bercengkerama. Di tamanini, setiap hari minggu awal bulan juga digelar Car FreeDay yang dimeriahkan warga dengan kegiatan senambersama, jalan santai, bersepeda, festival UMKM, cekKesehatan gratis dari pemerintah, ajang literasi danlain-lain.Metro Masa KiniKota Metro mendapat julukan sebagai KotaPendidikan. Berdasarkan data pada Kota Metro DalamAngka 2026, terdapat 77 TK/RA, 73 SD/MI, 43SMP/MTS, 51 SMA/MA/SMK dan 7 perguruan tinggiyang ada di Kota Metro. Hal ini sejalan dengansemangat yang ada di lambang daerah Kota Metroyaitu nyala api, pena, dan buku di tengah-tengahantara padi dan kapas yang menggambarkansemangat warga daerah untuk mengarahkan Metromenjadi Kota Pendidikan(https://metrokota.go.id/lambang-daerah).Ada pemandangan yang menarik di Kota Metro,setiap pagi di sekitaran Jalan AH Nasution terlihatrombongan siswa yang berangkat ke sekolahmenggunakan sepeda. Ini menjadi salah satupemandangan yang unik di era saat ini, dimana kinisepeda tidak lagi menjadi alat transportasi sehari-hari.Tata kota di Kota Metro terlihat rapi. Area pemukiman seolah-olah terbagi menjadi blok-blok. Halini tak lepas dari sejarah Kota Metro yang memang sengaja disiapkan sejak awal, dimana adaperuntukan perumahan, perkantoran, lapangan, pasar, lahan pertanian, dan penggunaan lahan untukkeperluan lainnya telah tertata dengan baik. Sehingga pada perkembangannya sangatmempengaruhi keserasian dan keindahan Kota Metro hingga saat ini( https://metrokota.go.id/metro-tempoe-doeloe ).Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi dimana penulis bekerjaBUAY NUBAN EDISI I TAHUN 202620
RUMAH DOKTER (DOKTERSWONING) METRO21BUAY NUBAN EDISI I TAHUN 2026SERBA-SERBIKPPNMETRO
Triwulan I 2026SKETSA KPPN METROKPPN Metro mengadakan kegiatan internal secara rutin seperti Briefing Pagi, ODOI, WeeklyMeeting, DKRO, Pengajian dan Olahraga Bersama.KEGIATAN RUTIN INTERNALBriefing Pagi setiap hariKamisOne Day OneInformation (ODOI)setiap hari RabuWeekly Meeting setiapHari SelasaDialog Kinerja dan RisikoOrganisasi setiap awalbulanPengajian setiapbulanOlahraga bersama setiapbulan pada hari Jumat
Memperingati Hari BaktiPerbendaharaan yang ke-22 bertema“Bersama DJPb: TransformasiMewujudkan Indonesia Maju danSejahtera” pada Hari Rabu, 14 Januari2026HARI BAKTI PERBENDAHARAANBULAN JANUARIDilaksanakan pada Selasa, 27 Januari2026 dalam rangka pelaksanaananggaran satker KPPN Metro TahunAnggaran 2026RAPAT RENCANA KERJATAHUNANDilaksanakan pada Jumat, 30 Januari2026 untuk memperkuat komitmen,meningkatkan akuntabilitas danintegritas, serta menyelaraskan strategidan kinerja organisasi guna mendukungtercapainya tata kelola yang efektif,bersih, dan berorientasi pada pelayanan.PENANDATANGAN PERJANJIANKINERJA, RAPAT WBBM, PEMBAHASANKONTEKS ORGANISASITriwulan I 2026SKETSA KPPN METRO
Untuk memperkuat integritas,profesionalisme, netralitas, danobjektivitas guna menciptakan lingkungankerja yang produktif dan bebas darikepentingan politik.PENANDATANGANAN DANPEMBACAAN PAKTA INTEGRITASBULAN FEBRUARIDilaksanakan pada Rabu, 04 Februari 2026dalam rangka refreshment dan peningkatankompetensi pengelola keuangan dalampelaksanaa nanggaran Tahun 2026.WORKSHOP APLIKASI SAKTI,MYINTRESS DAN PELAKSANAANANGGARAN TAHUN 2026Pelaksanaan Kebersihan Kantor danKepedulian terhadap Lingkungan sertaInstruksi Gubernur Lampung nomor 8 Tahun2026 tentang Korve/Gerakan Bersih–bersihKantor dan Lingkungan Kerja yangdilaksanakan pada Jumat, 06 Februari 2026CORVEETriwulan I 2026SKETSA KPPN METRO
Kegiatan buka bersama bertujuanuntuk mempererat silaturahmi,meningkatkan kebersamaan dankekompakan antarpegawai, sertamembangun hubungan kerja yangharmonis dalam suasanakekeluargaan di bulan Ramadhan.BUKA BERSAMABULAN MARETKegiatan berbagi takjil di bulanRamadhan bertujuan untukmeningkatkan kepedulian sosial,mempererat kebersamaan, sertamenumbuhkan semangat berbagi dansaling membantu kepada masyarakat,khususnya bagi pengguna jalan danwarga yang sedang menjalankan ibadahpuasa.BERBAGI TAKJILTriwulan I 2026SKETSA KPPN METRO
“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakanpelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan,melaksanakan kewajiban dalam pelayanan, dan melakukanperbaikan secara terus menerus. Apabila tidak menepati janjiini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.”MAKLUMAT PELAYANANKepala KPPN Metro,ttd.Wawan Hermawan
LLAAYYAANNAANN KKPPPPNN MMEETTRROOTTIIDDAAKK DDIIPPUUNNGGUUTT BBIIAAYYAAAAPPAAPPUUNNRRPP00,,-- ((GGRRAATTIISS))LAYANAN KPPN METROTIDAK DIPUNGUT BIAYAAPAPUNRP0,- (GRATIS)KPPN METROLLAAYYAANNAANNPPEENNGGAADDUUAANNKonsultasI, kritik, saran, danpengaduan dapatdisampaikan melalui:KonsultasI, kritik, saran, danpengaduan dapatdisampaikan melalui:KKPPPPNN MMEETTRROO ““LLUUAARRBBIIAASSAA””TOLAK & LAPORGRATIFIKASI!TOLAK & LAPORGRATIFIKASI!WISE : wise.kemenkeu.go.idSIPANDU :pengaduandjpb.kemenkeu.go.idSP4N Lapor : lapor.go.idAplikasi GOL : gol.kpk.go.idSIKEP : s.id/PengaduanKPPNMetroCall Center : (0725) 41049 & 49440WA/SMS : 08117230126E-mail : [email protected] ke Jalan Seminung No. 5 Metro,34111Kotak Pengaduan pada Lobby PelayananKPPN Metro
Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tandatangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF