e-Booklet Tata Laksana Inventarisasi BMN

SUB-SUBSTANSI
PENGELOLAAN BMN

RSUP H. ADAM MALIK
MEDAN

BMN

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang
Maha Kuasa, karena dengan rahmatNya, e-Booklet
Tata Laksana Inventarisasi ini dapat disusun dengan
baik.

e-Booklet Tata Laksana Inventarisasi ini ditujukan
sebagai panduan bagi substansi Pengelolaan BMN
serta pihak-pihak yang terkait dalam melakukan
proses inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di
RSUP H. Adam Malik Medan.

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada
seluruh pihak yang telah memberikan banyak
masukan dalam penyusunan e-booklet Tata Laksana
Inventarisasi ini.

Akhir kata, e-booklet ini diharapkan dapat
membantu seluruh pihak yang terkait dalam proses
inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).

Medan, Juli 2021

RISTAULI DEBORA SIANIPAR

1

DAFTAR ISI

01 KATA PENGANTAR ………………….. 1
02 DAFTAR ISI …………………………... 2
03 DASAR HUKUM ………………………3
04 ORGANISASI DAN TUGAS

PELAKSANA INVENTARISASI ………..4

05 INVENTARISASI ………………………6
06 KAMUS INVENTARISASI ……………..9
07 TATA LAKSANA INVENTARISASI ….... 12

2

BMN

DASAR HUKUM

1. UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara

2. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara

3. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah

4. PMK No. 181 Tahun 2016 Tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara

5. Permenkes No. 42 Tahun 2019 Tentang
Pendelegasian Wewenang Menteri
Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada
Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna
Barang dalam Pengelolaan Barang Milik
Negara di Lingkungan Kementerian
Kesehatan

6. SPO Inventarisasi RSUP H. Adam Malik
Medan

3

ORGANISASI DAN TUGAS
PELAKSANA INVENTARISASI

1. Penanggung jawab BMN

Menteri Menteri Kesehatan
Keuangan/DJKN/Pejabat selaku Pengguna
yang dikuasakan selaku
Barang
pengelola barang

Direktur RSHAM selaku
Kuasa Pengguna Barang

4

BMN

2. Pelaksana

Petugas Administrasi /
Operator SIMAK BMN

Pemakai BMN
5

INVENTARISASI

Pengertian

Inventarisasi BMN adalah serangkaian kegiatan
untuk melakukan pendataan, pencatatan dan
pelaporan BMN. Inventarisasi dilaksanakan
dengan maksud membandingkan catatan BMN
dengan kenyataan mengenai jumlah, nilai,
harga, kondisi dan keberadaan BMN dalam
rangka tertib administrasi BMN dan mendukung
keandalan laporan BMN.

Tujuan

1. Agar semua BMN dapat terdata dengan baik
dalam upaya mewujudkan tertib
administrasi.

2. Mempermudah pelaksanaan pengelolaan
BMN.
6

BMN

Objek Inventarisasi BMN

Seluruh BMN merupakan objek inventarisasi
yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBN atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah, baik yang berada dalam
penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang maupun dalam pengelolaan Pengelola
Barang.

Ketentuan Umum

1. Inventarisasi BMN dilaksanakan sekurang-
kurangnya sekali dalam 5 tahun (sensus
barang), kecuali untuk persediaan dan KDP
dilakukan setiap tahun (opname fisik).

2. Dalam pelaksanaan inventarisasi BMN atas
tanah dan/atau bangunan idle,
Pengguna/Kuasa Pengguna Barang yang
sebelumnya menyerahkan tanah dan/atau
bangunan tersebut tetap membantu

7

pelaksanaan inventarisasi BMN atas tanah
dan/atau bangunan idle.
3. Hasil pelaksanaan inventarisasi dituangkan
dalam Berita Acara Inventarisasi.
4. Penanggung jawab inventarisasi harus
menyertakan penjelasan atas setiap
perbedaan antara data BMN dalam daftar
barang dan hasil inventarisasi.
5. Penanggung jawab pelaksanaan inventarisasi
BMN adalah Kepala Satker selaku Kuasa
Pengguna Barang sesuai dengan pasal 2 ayat
2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 42 Tahun
2019.

8

BMN

KAMUS INVENTARISASI

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN,
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. BMN Idle adalah BMN berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga.

3. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang
dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan
pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

4. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan BMN.

5. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja
atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang
untuk menggunakan barang yang berada dalam
penguasaannya.

6. UPKPB (Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang)
adalah unit yang melakukan Penatausahaan BMN
pada Kuasa Pengguna Barang

7. KPKNL adalah instansi vertikal DJKN yang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kanwil DJKN, dan dalam hal ini merupakan pelaksana

9

penatausahaan BMN di tingkat daerah pada Pengelola
Barang.
8. Rekonsiliasi adalah kegiatan pencocokan data
transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa
sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan
dokumen sumber yang sama.
9. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.
10. Laporan Barang adalah laporan yang disusun oleh
Pelaksana Penatausahaan BMN pada Pengguna
Barang/Pengelola Barang yang menyajikan posisi BMN
di awal dan akhir periode tertentu secara semesteran
dan tahunan serta mutasi selama periode tersebut.
11. Laporan Barang Milik Negara, yang selanjutnya
disingkat LBMN, adalah laporan yang disusun oleh
Pengelola Barang dari Laporan Barang Pengelola
dan Laporan Barang Milik Negara per
Kementerian/Lembaga atau Laporan Barang
Pengguna secara semesteran dan tahunan.
12. Pemutakhiran adalah kegiatan pemutakhiran
(updating) data dan laporan BMN dengan cara
melengkapi unsur- unsur data BMN, terkait adanya
penambahan atau pengurangan nilai dan informasi
lainnya tentang BMN.
13. UPPB-W (Unit Penatausahaan Pengguna Barang
Wilayah) adalah unit yang membantu Pengguna
Barang dalam melakukan Penatausahaan BMN pada

10

BMN

tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan
sebagai UPPB-W oleh Pengguna Barang.
14. UPPPB- EI (Unit Penatausahaan Pembantu Pengguna
Barang Eselon I) adalah unit yang membantu
Pengguna Barang dalam melakukan penatausahaan
BMN pada tingkat Unit Eselon I Pengguna Barang.
15. UPPB (Unit Penatausahaan Pengguna Barang) adalah
unit yang melakukan penatausahaan BMN pada
Pengguna Barang.

11

TATA LAKSANA INVENTARISASI

Dokumen Sumber

1. Daftar Barang dan Buku Barang
2. Kartu Identitas Barang (KIB)
3. DBR dan DBL
4. Laporan BMN semesteran dan tahunan
5. Dokumen kepemilikan BMN
6. Dokumen pengelolaan dan penatausahaan
7. Dokumen lainnya yang dianggap perlu

12

BMN

Keluaran dari Inventarisasi

1. Laporan Hasil Inventarisasi
2. Berita Acara hasil pelaksanaan inventarisasi

BMN
3. Blanko label sementara dan permanen
4. Kertas Kerja Inventarisasi
5. Daftar Barang Hasil Inventarisasi

a. Baik dan Rusak Ringan
b. Rusak Berat
c. Tidak Diketemukan/Hilang
d. Berlebih

13

Prosedur Inventarisasi

A. Tahap Persiapan

Kepala Satuan Kerja (UPKPB)
menetapkan dan menunjuk
Petugas Pelaksana Inventarisasi
BMN untuk:

1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan
inventarisasi BMN;

2. Mengumpulkan dokumen sumber;
3. Melakukan pemetaan pelaksanaan

inventarisasi BMN, antara lain;

a) Menyiapkan denah lokasi;

b) Memberi nomor/nama ruangan dan
penanggung jawab ruangan pada
denah lokasi;

4. Menyiapkan blanko label sementara
(dari kertas) yang akan ditempelkan
pada BMN yang bersangkutan;

14

BMN

5. Menyiapkan data awal sesuai objek
inventarisasi BMN; dan

6. Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi
BMN beserta tata cara pengisiannya.

B. Tahap Pelaksanaan

1. Tahap Identifikasi

a. BMN Dalam Ruangan

(1) Pemakai BMN melakukan
identifikasi BMN yang ada dalam
ruangan, masing-masing pegawai
mengidentifikasi BMN yang
dikuasainya;

(a) Identifikasi pertama adalah
memeriksa kondisi BMN
apakah kondisi BMN tersebut
baik, rusak ringan atau rusak
berat;

15

(b) Identifikasi kedua adalah ada
atau tidak label registrasi
BMN pada BMN yang
bersangkutan. Jika label
registrasi tidak ada maka ikuti
tahapan pada SPO tentang
labelisasi BMN

(c) Identifikasi ketiga adalah
apakah BMN dalam
pengurusan individu pegawai
yang bersangkutan atau
tidak.

(2) Jika BMN berada dalam
pengurusan individu pegawai,
maka pemakai BMN melakukan
pencatatan kode BMN sesuai
dengan formulir 015.UPKPB.7, jika
BMN tidak dalam pengurusan
individu pegawai maka lakukan
tahap (5);

16

BMN Data hasil perekaman pada poin
(2) diserahkan kepada
(3) penanggung jawab ruangan;

(4) Penanggung jawab ruangan
menerima dan mengkompilasi
data perekaman dari seluruh
pegawai dalam ruangan tersebut;

(5) BMN yang tidak berada dalam
pengurusan individu pegawai
secara teknis merupakan
tanggung jawab penanggung
jawab ruangan untuk melakukan
perekaman kode BMN dan
ruangan sesuai dengan formulir
015.UPKPB.8;

(6) Data hasil perekaman pada poin
(5) akan digabungkan dengan
data poin (4);

(7) Data gabungan hasil kegiatan
pada poin (6) direkam pada

17

aplikasi SIMAK BMN oleh
penanggung jawab ruangan;

(8) BMN selain yang telah direkam

oleh pemakai BMN dan

penanggung jawab ruangan,

proses perekaman data

inventarisasinya dilakukan oleh

pegawai yang penetapan dan

penunjukkannya diserahkan

kepada kebijakan masing-masing

satuan kerja (form

015.UPKPB.10);

(9) Melakukan penempelan label

sementara atau tanda lain yang

menunjukkan bahwa BMN telah

diinventarisasi (untuk

menghindari BMN diinventarisasi

lebih dari sekali pada periode

inventarisasi yang sama);

18

BMN

(10) Penanggung jawab ruangan dan

pegawai sebagaimana dimaksud

pada poin (8) mencetak kertas

kerja inventarisasi dan

menandatanganinya serta

membuat arsip data komputer

(ADK) dari aplikasi SIMAK BMN

setelah kegiatan (6) dan (7)

selesai dilaksanakan;

(11) Arsip Data Komputer (ADK) pada
point (10) dikirimkan kepada
petugas SIMAK BMN satuan
kerja;

(12) Petugas SIMAK BMN menerima
ADK inventarisasi BMN dari
seluruh penanggung jawab
ruangan dan pegawai
sebagaimana dimaksud pada poin
(8); dan

19

(13) Petugas SIMAK BMN

menggabungkan seluruh ADK ke

dalam aplikasi SIMAK BMN

tingkat satuan kerja.

b. BMN selain BMN dalam ruangan terdiri
dari:

1) BMN yang memiliki Kartu Identitas
Barang (KIB), masing-masing BMN
berupa:

a) Tanah;

b) Bangunan Air;

c) Gedung dan Bangunan;

d) Alat Besar;

e) Alat Angkutan;

f) Alat Persenjataan; dan

2) Daftar Barang Lainnya (DBL).
Proses inventarisasi BMN terkait

20

BMN

dengan hal ini tidak secara spesifik
melibatkan pegawai sebagai
pemakai BMN, namun prosesnya
lebih diserahkan/dilaksanakan oleh
pelaksana inventarisasi BMN untuk
melakukan perekaman data pada
aplikasi SIMAK BMN, pembuatan
kertas kerja inventarisasi BMN
tersebut serta membuat ADK-nya
untuk digabungkan dengan seluruh
ADK BMN dalam ruangan.
Pelaksana inventarisasi BMN dalam
hal ini melakukan tahapan kegiatan
sebagai berikut:

(1) Identifikasi kondisi BMN
apakah kondisi BMN tersebut
baik, rusak ringan atau rusak
berat;

(2) Perekaman data dalam aplikasi
inventarisasi BMN; dan

21

(3) Membuat Arsip Data Komputer
(ADK) dari aplikasi inventarisasi
BMN setelah kegiatan (2)
selesai dilaksanakan.

2. Tahap Verifikasi

a) Pelaksana inventarisasi BMN dan
petugas SIMAK BMN memverifikasi
database inventarisasi BMN dengan
mengidentifikasi database aplikasi
inventarisasi BMN dengan database
SIMAK BMN. Proses ini untuk
mengakomodir kemungkinan adanya
BMN tidak ditemukan atau BMN
berlebih;

b) Pelaksana inventarisasi BMN
melakukan penyesuaian pada aplikasi
inventarisasi BMN berdasarkan hasil
verifikasi database pada point (a); dan

22

BMN

c) Pelaksana inventarisasi BMN mencetak
kertas kerja inventarisasi BMN untuk
tingkat satuan kerja dan ditandatangani
oleh pelaksana inventarisasi BMN dan
kepala satker yang bersangkutan.

3. Tahap Pelaporan

a) Menyusun Daftar Barang Hasil
Inventarisasi (DBHI) berdasarkan data
kertas kerja dan hasil identifikasi
dengan menggunakan aplikasi
inventarisasi BMN, yang terdiri dari:

(1) DBHI Barang Baik dan Rusak Ringan;

(2) DBHI Barang Rusak Berat;

(3) DBHI Barang Tidak Ditemukan; dan

(4) DBHI Barang yang Berlebih.

b) Menyusun laporan hasil inventarisasi
BMN tingkat satuan kerja yang datanya

23

merupakan kompilasi dari data yang
berasal dari output pada masing-
masing DBHI dan ditandatangani oleh
Kepala Satker selaku penanggung
jawab UPKPB;
c) Menyusun Surat Pernyataan;
d) Menyusun Surat Penetapan Hasil
Inventarisasi BMN; dan
e) Menyampaikan laporan hasil
inventarisasi BMN yang telah
ditandatangani (hardcopy), DBHI
beserta ADK dari aplikasi inventarisasi
BMN secara berjenjang ke Tingkat
Wilayah, Unit Eselon I dan Pengguna
dengan tembusan ke KPKNL.

24

BMN

C. Tahap Tindak Lanjut

1) Membukukan dan mendaftarkan data
hasil inventarisasi BMN yang telah
dilakukan di tingkat UPKPB;

2) Memperbaharui DBR dan DBL sesuai
dengan hasil inventarisasi BMN yang telah
ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga atau pejabat yang dikuasakan;

3) Menempelkan blanko label permanen
pada masing-masing barang yang di
inventarisasi sesuai hasil inventarisasi
BMN;

4) Jika diperlukan, UPKPB dapat melakukan
rekonsiliasi/pemutakhiran data hasil
inventarisasi BMN dengan UPPB-W, UPPB-
E1 atau UPPB;

5) Untuk barang yang rusak berat akan
segera ditindaklanjuti sesuai dengan

25

ketentuan yang akan diterbitkan setelah
petunjuk teknis inventarisasi BMN ini
ditetapkan; dan
6) Pemutakhiran data SIMAK BMN.

26

Sub-Substansi
Pengelolaan BMN
RSUP H. Adam Malik

C 2021