Contoh buku profil 2020

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Menuju WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

PROFIL SINGKAT

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung adalah salah satu kantor pelayanan publik pada unit vertikal
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di Kota Bandung. Jawa Barat

TUGAS Wilayah Kerja

Melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan
negara, penilaian, piutang negara, dan lelang

FUNGSI • Pengurusan Piutang Negara
Piutang Macet penyerahan instansi
• Pengelolaan Kekayaan Negara pemerintah, lembaga negara, BUMN/D
Penatausahaan dan Pengelolaan
Barang Milik Negara • Pelayanan Lelang
(BMN)/Kekayaan Negara Lelang Hak Tanggungan, Barang
Inventaris, Barang Sitaan,
• Pelayanan Penilaian Pengadilan PUPN, Barang
Pelaksanaan Pelayanan temuan/rampasan, Sukarela
Penilaian BMN/Kekayaan
Negara dan Barang Jaminan
Piutang Negara

STAKEHOLDERS Satuan kerja Kementerian/Lembaga
Seksi PKN SKPD Pemerintah Daerah
Seksi Piutang BUMN/BUMD
Satuan kerja Kementerian/Lembaga Seksi Penilaian

Seksi Lelang Satuan Kerja Selaku Penyerah Piutang
Institusi Keuangan / Perbankan SKPD selaku penyerah piutang
Masyarakat (sebagai peserta lelang) Direktorat PKNSI
Masyarakat (sebagai pemohon lelang) Debitur
Penjamin Utang
Kantor Pertanahan
Balai Lelang

Kepala Kantor
Sigit Prasetyo Nugroho

Plt. Kasubbag Umum
Yulianto

Staf/Pelaksana

Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi Kepala Seksi
Pengelolaan Kekayaan Pelayanan Piutang Negara Pelayanan Lelang Hukum & Kepatuhan Internal
Penilaian Cucu Supyan Informasi
Negara Dinnurdin Wasis Winarto Yulianto Agus Priyanto H
Iknasius Joko Legowo Daryono Cahyana
Staf/Pelaksana Staf/Pelaksana Staf/Pelaksasna
Staf/Pelaksana Staf/Pelaksana Staf/Pelaksana

Jabatan Jabatan
Fungsional Fungsional

Penilai Pelelang

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Jenis Kelamin) Berdasarkan Pendidikan

Pria (28 orang) 18 75 SLTA (5 orang)
Wanita (18 orang) 28 3 Diploma 1 (3 orang)
8 Diploma 3 (8orang)
Berdasarkan Golongan S1 (23 orang)
23 S2 (7 orang)
IV (3 orang)
III (34 orang) 9 03 SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional
34
II (9 orang) 15 14

Jurusita (9 orang)
Pejabat Lelang (9 orang)
Penilai (15 orang)
13 Pemeriksa (2 orang)

Santun, Profesional, Amanah. .

bersikap sopan dan ramah pelayanan yang diberikan pelayanan yang diberikan Respek,
dalam memberikan pelayanan dilakukan berdasarkan dilakukan dengan ikhlas
kepada semua pengguna jasa. Standar Operasional sesuai amanah pegawai selalu tanggap terhadap
keluhan, keinginan
Transparan, Pelayanan (SOP) yang telah negeri sipil sebagai
ditentukan pelayan masyarakat. maupun saran pengguna
seluruh pelayanan yang jasa
diberikan dilakukan sesuai
Aman, Nyaman,
SOP dan memiliki dasar
hukum. Seluruh tahap dan pelayanan yang diberikan memberikan kenyamanan pengguna jasa
berdasarkan SOP dan ketentuan dalam mendapatkan pelayanan, seperti
biaya pelayanan dapat yang ada, sehingga memberikan ketepatan waktu pelayanan, fasilitas di
diketahui oleh Pengguna kepastian hukum dan rasa aman KPKNL Bandung, keramahan pegawai
Jasa, melalui brosur, pamflet
maupun petunjuk lain yang kepada pengguna jasa kepada pengguna jasa.
ditaruh di area pelayanan

terpadu

PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KPKNL BANDUNG MENUJU PREDIKAT WBK

Pencanangan ZI Pengusulan ZI Penetapan
WBK/WBBM
• Penandatangan pakta integritas • Penilaian mandiri
Integritas oleh seluruh oleh TPE1 dan TPK • Panel TPN
pegawai KPKNL BANDUNG • Kementerian PAN RB bersama
• Pengusulan ke
• Pernyataan Kementerian KPK dan Ombudsman
Komitmen telah siap membangun PANRB menetapkan Bersama
Zona Integritas bersamaan dengan Peringatan
Hari Anti Korupsi Ssedunia (9
Desember)

1 2 345

Pembangunan ZI Reviu oleh TPN

• Penetapan • Desk evaluation
KPKNL • Workshop/1on1 evaluation
Bandung • Survei IPAK/IPP
diusukan • Pendalaman (Kunjungan/Vicon)
menuju WBK

• Membangun
KPKNL Bandung
menuju WBK

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSIPENINGKATAN KUALITAS
MANAJEMEN AIPZNOERTRNEEUAAGBRAITHAASN
PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan prima sesuai kebutuhan
dan harapan masyarakat
6 PERUBAHAN
1 Meningkatkan komitmen seluruh jajaran
pimpinan dan pegawai unit kerja dalam
membangun Zona Integritas menuju WBK

PENGUATAN PENGAWASAN 5 PENATAAN TATA LAKSANA
2 Sistem, proses dan prosedur kerja yang
Meningkatnya penyelenggaraan
pemerintahan yang bebas KKN jelas, efektif, terukur dan sesuai prinsip-
prinsip good governance

PENGUATAN 4 3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
AKUNTABILITAS KINERJA
SDM aparatur yang berintegritas, netral,
Meningkatnya kapasitas dan kompeten, berkinerja tinggi
kapabilitas kinerja birokrasi
• Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
• Peningkatan Layanan Publik

Manajemen Perubahan

Rapat Pembentukan Tim SK Tim WBK KPKNL Rapat Pemilihan Agen Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan ZI
WBK Bandung

Sosialisasi Pembangunan ZI WBK Laporan Monitoring Agen Perubahan Pelatihan Service Excellent
dan Evaluasi

beserta tindaklanjut

Untuk membangun unit yang berintegritas dan berkualitas pelayanan prima diperlukan adanya manajemen perubahan untuk
memastikan perubahan yang dilakukan dapat berjalan sesuai tujuan perubahan.
Diperlukan Komitmen pimpinan, Tim manajemen perubahan, Rencana perubahan dan implementasinya, Pelopor (agen) perubahan,
Budaya kerja yang beroreintasi kinerja, kualitas pelayanan dan integritas, Sosialisasi dan internalisasi secara terus menerus untuk
membangun budaya kerja Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan perubahan.

Manajemen Perubahan

Pencanangan Pembangunan ZI menuju WBK Baliho/Deklarasi/Piagam Pembangunan Dukungan Pegawai serta Stakeholder
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dalam Pembangunan Zona Integritas

Korupsi menuju Wilayah Bebas Korupsi

Yel Yel WBK Penandatanganan Pakta Integritas Capacity Building/Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian
dan Kontrak Kinerja Keuangan Perubahan Budaya, Pola Pikir

Kegiatan yang dilakukan adalah serangkaian kegiatan yang terstruktur dengan tujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten
mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) setiap individu di KPKNL Bandung sehingga sejalan dengan
nilai-nilai Kementerian Keuangan

Melakukan Sosialisasi dan Agen Perubahan
Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian
Membuat dan menerapkan
Keuangan program-program perubahan pada
KPKNL Bandung

Menyusun dan melaporkan Menyusun dan
pelaksanaan kegiatan melaksanakan program
budaya kerja di KPKNL
sosialisasi dan internalisasi Bandung
secara berkala

Implementasi Agen Perubahan

Sosialisasi dan Internalisasi Nilai-nilai Kemenkeu 01
Menumbuhkan dan melaksanakan nilai-nilai Kemenkeu serta

budaya kerja yang ada di lingkungan Kemenkeu

Pembangunan Layanan Yang Efektif dan Efisien 02
Layanan diberikan dengan excellence service untuk
memberikan kepuasan melebihi harapan customer

Membuat media pengaduan untuk menciptakan pengendalian dari 03
Korupsi

Untuk menjaga integritas KPKNL Bandung, setiap customer dapat
menyampaikan pengaduan yang langsung diterima oleh Seksi KI

Pembangunan Layanan yang transparan 04
Proses layanan diberitahukan secara real time melalui email agar

customer dapat mengikuti dan memantau layanan

Dalam membangun KPKNL PENATAAN TATALAKSANA

Bandung yang berintegritas

dan mampu memberikan

kualitas pelayanan yang

prima diperlukan adanya

tatalaksana yang mendorong

efisiensi dan mempercepat

proses pelaksanaan tugas

dan fungsi unit pelayanan.

Tata Laksana mencakup

Bisnis proses di unit kerja, SOP SEKSI/SUB
BAGIAN KPKNL
Standard Operating PENETAPAN SOP LAYANAN

Procedures, Penerapan e-

office untuk mempercepat

proses pelaksanaan tugas

dan fungsi unit pelayanan,

Sistem dokumentasi/

pengarsipan berkas, Sistem

pengelolaan keuangan,

Standarisasi perkantoran

yang bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi,

efektivitas sistem dan proses Penggunaan IT dalam Pengukuran
Kinerja dan Manajemen SDM (Aplikasi
dengan transparansi prosedur Penggunaan IT
Office Kemenkeu/Nadine, HRIS, E- terhadap Layanan
kerja yang jelas, efektif, Performance, Publik, Lelang dan

efisien, dan terukur SIMAN Keterbukaan Informasi Publik

PENATAAN SISTEM Untuk membangun KPKNL
MANAJEMEN SDM
Bandung yang berintegritas

dan mampu memberikan

kualitas pelayanan yang

prima, diperlukan adanya

manajemen SDM yang

disesuaikan dengan

Sosialisasi Kode Etik kebutuhan unit pelayanan

Rapat Monev Kebutuhan & Disiplin PNS Laporan dalam menghasilkan
Pegawai, Mutasi, dan
Pengembangan Pemantauan Kode pelayanan yang berkualitas.
Kompetensi
Etik Manajemen SDM mencakup:

Peningkatan

Capacity Buliding Profesionalisme SDM yang

sejalan dengan Nilai-nilai

Kementerian Keuangan

seperti Standar kompetensi

Penandatangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian ,Perencanaan kebutuhan
Kontrak Kinerja
pegawai .Penempatan,

rotasi dan mutasi, Penilaian

kinerja, Pengembangan

pegawai

Media Daring Pembelajaran Penetapan Pegawai Teladan
KPKNL Bandung 2019
Kemenkeu Learning Center/ Sharing
Kontrak Kinerja Dialog Kinerja Knownledge Management
Individu

PENGUATAN AKUNTABILITAS Untuk membangun unit

pelayanan yang

berintegritas dan mampu

memberikan kualtas

pelayanan yang prima,

diperlukan adanya

manajemen kinerja yang

memberikan arahan

Kontrak Kinerja tentang pengelolaan kinerja

Keterlibatan Pimpinan dalam Penandatanganan (INDIKATOR KINERJA pelayanan untuk mencapai
Penyusunan Perencanaan Kontrak Kinerja
dan Perjanjian Kinerja Pemantauan Kinerja Secara UTAMA) hasil yang diharapkan oleh
Berkala /Dialog Kinerja
Organisasi instansinya.

Manajemen kinerja mencakup:

Perjanjian kinerja, Penjabaran

Perjanjian Kinerja (cascading),

2019 Sistem pengukuran kinerja,

Monitoring dan evaluasi

kinerja, Reward and

punishment, Tindak

Reviu Manajemen Risiko lanjut hasil monitoring dan
dan Kinerja Pengelola Kinerja Organisasi
Pembahasan Manajemen Laporan Kinerja Bersertifikat evaluasi, Inovasi-inovasi dalam
Risiko KPKNL Bandung 2019
manajemen kinerja

PENGUATAN PENGAWASAN

Focus Group Discussion dengan IBI Pengelolaan Sarana Pengaduan dan Tindak Lanjut Melalui
Terkait Anti Korupsi , Gratifikasi dan Telepon, SMS, WA dan Email

WISE

Edukasi dan Sosialisasi Anti Korupsi, Kode Etik dan Perilaku Melakukan
Campaign Anti serta Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian serangkaian kegiatan
Korupsi, Benturan Keuangan
Kepemtingan dan pengendalian
Gratifikasi oleh gratifikasi dan
Change Agen penerapan Sistem
Pengawasan Internal
Laporan Pemantauan Risiko, Pemerintah (SPIP)
Laporan Monev dan Tindak
Lanjut Gratifikasi, WISE serta

Benturan Kepentingan

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Maklumat dan Janji Layanan Pelatihan Service Excellent Kemudahan Akses terhadap Informasi Sarana dan Prasarana di
dengan Standing Banner dan Pegawai dan Satpam Pelayanan Ruang Area Pelayanan

Running Text Digital Terpadu

Konsultasi Layanan Pengukuran Kepuasan Melakukan serangkaian
Inovasi Pelayanan : Aptu, APT, Penetapan Jadwal Lelang (BMN) dan Pengaduan Masyarakat terhadap kegiatan untuk

Layanan meningkatan kualitas dan
pelayanan publikuntuk

membangun kepercayaan
masyarakat dan stake
holder.

Santun, Profesional. Amanah. Respek, Transparan, Aman, Nyaman

INOVASI LAYANAN KPKNL BANDUNG
Sebelum Sesudah
Inovasi
Stakeholder cukup mengirimkan SMS, telepon, WA
Info Layanan Stakeholder harus datang ke KPKNL Bandung jika ingin ataupun email terkait info layanan maupun pengaduan
dan Pengaduan
melakukan konsultasi terkait layanan maupun

melaporkan adanya hambatan dalam pelayanan

Aplikasi Area Menggunakan buku agenda secara manual untuk mengisi Menggunakan Microsof Access, dimana data
Pelayanan Terpadu identitas serta keperluan layanan responden tersimpan secara digital pada database
dan dapat dimonitor kapan saja sesuai keperluan

Maklumat Pelayanan Menggunakan media kertas ,dipigura dan disimpan dalam Menggunakan running text (digital) dan media televisi,
ruangan APT yang berada di pintu masuk APT , sehingga terlihat
Pemberian Foot Note pada Naskah Dinas lebih jelas oleh stakeholder
Keluar
Tidak ada himbauan kepada satuan kerja/stakeholder Sebagai salah satu upaya pengendalian gratifikasi,
ApTU (Aplikasi Pelayanan Terpadu) terkait gratifikasi pelayanan pada naskah dinas setiap naskah dinas keluar yang ditujukan kepada
berbasis Android satuan kerja/stakeholder disertakan himbauan
untuk tidak memberikan gratifikasi atas pelayanan
KPKNL Bandung

Pengguna jasa kesulitan untuk memonitor Bagi KPKNL:
perkembangan jenis layanan yang diajukan Dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui tingkat
efektifitas pelayanan personal pegawai KPKNL dalam
melayani pengguna jasa.
Bagi Stakeholder :
Menjadi alat monitor perkembangan pelayanan yang
diberikan oleh KPKNL Bandung atas kebutuhan yang
diajukan, dengan menggunakan nomor tiket pelayanan
sebagai keyword-nya.

INOVASI LAYANAN KPKNL BANDUNG
Sebelum Sesudah
Inovasi
Percepatan Penetapan Jadwal Lelang BMN menjadi 1
Penetapan Jadwal Penetapan Jadwal Lelang BMN sesuai SOP 2 hari kerja hari kerja
Lelang BMN

Menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru Sebelum pandemik, corona ruang pelayanan terbuka, Area Pelayanan terpadu dilengkapi dengan sekat
dan tanpa sekat akrilik dengan petugas area pelayanan akrilik Antara petugas APT dengan penguna layanan,
SiDilan terpadu serta sekat akrilik pada meja pojok lelangg

Aplikasi Kehadiran Non-ASN Selama pandemi covid-19, pegawai Non-ASN Pegawai Non-ASN melakukan absensi secara
melakukan absensi secara manual online melalui link yang telah dibuat

Monvera (Monitoring Verifikasi Satuan kerja harus menghubungi KPKNL Bandug Satuan kerja dapat melakukan monitoring secara
Permohonan Penilaian) terkait dengan progress permohonan penilaian langsung progres penilaian melalui link :
http://gg.gg/monvera
WA Group BMN Stakeholder harus datang ke KPKNL Bandung
jika ingin melakukan konsultasi terkait layanan 1. Stakeholder dapat berkonsultasi langsung
melalui group WA terkait layanan, asistensi
pengelolaan BMN dan edukasi terutama di masa pandemic
covid-19

2. Stakeholder dapat mengajukan keluhan
secara langsung kepada Kasi PKN

3. Pimpinan dapat memantau kinerja layanan
yang diberikan

KEGIATAN TAMBAHAN KPKNL BANDUNG

Dalam rangka mengantisipasi/menekan Dalam rangka Public Campaign KPKNL Bandung mengadakan kegiatan
penyebaran virus COVID 19, KPKNL Bandung Pengenalan Tusi, Senam Bersama, Pembagian Bibit Tanaman pada acara Car
melakukan serangkaian kegiatan antara lain,
Sosialisasi terkait COVID 19 , penyemprotan Free Day (CFD)
disinfectant pada seluruh ruangan, melakukan
Rapid Test, Penggunaan Masker dan Pembatas Salah satu bentuk
Arcrilyc pada ruang APT dan ruang e-auction, dukungan kepada
Persatuan Orang Tua
serta tetap melayani Stekeholder secara Anak Dengan Down
Online Syndrome, (POTADS)
KPKNL Bandung
mengadakan Kerjasama
melalui kegiatan

Webminar



NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) KPKNL BANDUNG

Kode IKU Tingkat Kendali Target Realisasi Indeks Batas Max. 120% Kode IKU Tingkat Kendali Target Realisasi Indeks
Tahun 2018 Tahun 2018 Max. 120%
P/M 100% 139% 30,00%
Stakeholder Perspective (25%) P/M 100% 146% 120,00% Stakeholder Perspective (25%) 141,05% 30,00%
Pengelolaan kekayaan negara yang optimal 120,00% 1 Pengelolaan kekayaan negara yang optimal 346,56% 120,00%
E/M 4,22 4,58 120,00%
1 Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi 120,00% 1a-CP Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara P/M 100% 4,65
1a-CP P/M 75 97,00 17,14% 120,00%
108,53% 97,00 17,11%
IKPL 1b-CP Persentase manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara P/H 100% 116% 108,53% 1b-CP Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi P/M 100% 108,14%
P/H 70 83,32 P/M 4,3 94,10 108,14%
NKO 2 Customer Perspective (15%) 120,00% Customer Perspective (15%)
2a-CP Kepuasan pengguna layanan P/M 75% 90,01% 2 Pelayanan publik yang prima 161,54% 120,00%
P/M 75% 100,00% 120,00% 100,00%
Indeks kepuasan pengguna layanan 100% 105,73% 32,00% 2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan pada kantor pelayanan 106,91% 120,00%
117,71%
3 Kepatuhan yang tinggi atas peraturan pengelolaan kekayaan negara 100% 104,73% 116,40% 3 Kepatuhan yang tinggi atas kebijakan pengelolaan kekayaan negara 159,94% 31,22%
100% 52,34% 32,98% 117,62%
3a-CP Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian laporan wasdal pengelolaan BMN 100% 134,85% 119,03% 3a-CP Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian pengelolaan P/M 75 17,24% 117,62%
88,32 BMN P/H 80 88,62
4 Internal Process Perspective (30%) 85 100% 115,24% 135% 112,67%
4a-N Pelayanan yang berkualitas 100% 100% Internal Process Perspective (30%) 100%
100% 120,00% 4 Manajemen pelayanan yang berkualitas 120,00%
Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan 98% 95%
90% 100% 120,00% 80,36 111,11%
100% 133% 4a-CP Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara 100,00%
60% 100% 105,73% 95,93% 106,91%
4b-N Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian permohonan penilaian BMN 100% 110%
95% 96,52% 70,15%
5 Tata kelola kekayaan negara yang akuntabel
104,73% 120,00%
5 Penatausahaan dan pengamanan kekayaan negara yang akuntabel
52,34% 32,98%
5a-CP Persentase penyelesaian verifikasi atas hasil identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah 5a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan P/M 100%
120,00% 57,48%
5b-CP Persentase Penyelesaian Koreksi Nilai BMN 103,91% 5b-CP Persentase penyelesaian koreksi nilai BMN P/M 90% 104,25%
103,91% 104,25%
5c-CP Persentase Obyek BMN yang telah Direvaluasi P/M 100,00% 5c-CP Persentase obyek BMN yang telah direvaluasi P/M 100% 115,56%
100,00% 120,00%
6 Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang optimal 6 Tata kelola piutang negara dan lelang yang akuntabel
6a-CP Persentase hasil pengurusan piutang negara 100,00% 111,11%
E/M 32,70% 6a-CP Persentase hasil pengurusan piutang negara P/M 100% 32,92%
108,89% 105,56%
6b-CP Persentase hasil lelang P/M 108,89% 6b-CP Persentase hasil lelang P/M 100% 105,56%
100,00% 114,80%
6c-CP Persentase pencapaian frekuensi lelang P/L 100,00% 6c-CP Persentase produktifitas lelang P/M 30% 114,80%
7 Edukasi yang efektif P/M 111,20% 7 Edukasi yang efektif P/M 85 117,65%
Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi P/H 120,00% P/M 50% 117,65%
7a-N Pengawasan dan pengendalian yang efektif 7a-N Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi 100,98%
8 Persentase penyelesaian mitigasi risiko 100,00% 8 Pengawasan dan pengendalian yang efektif 100,98%
115,89%
8a-N 115,89% 8a-CP Persentase tindak lanjut pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN 111,25%

8b-N Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Itjen yang diusulkan selesai P/H 111,84% 8b-CP Persentase rekomendasi Itjen yang ditindaklanjuti P/M 90%
Learning & Growth Perspective (30%) Learning & Growth Perspective (30%)
P/M P/M 90%
9 SDM yang kompetitif P/H 9 SDM yang kompetitif
9a-N Persentase pemenuhan standar hard competency P/M 9a-N Persentase pemenuhan standar hard competency P/M 70
10 Organisasi yang Kondusif 10 Organisasi yang fit-for-purpose
10a-N Persentase pelaksanaan survei kesehatan organisasi 10b-N Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja
11 Sistem manajemen informasi yang andal 11 Sistem manajemen informasi yang andal
11a-CP Persentase implementasi e-auction 11a-CP Persentase implementasi e-auction
12 Pengelolaan anggaran yang optimal
12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran P/M 85%

11b-CP Persentase publikasi objek lelang dengan nilai limit Rp300.000.000 ke atas P/H P/H 95%
12 Pengelolaan anggaran yang optimal P/H
2018
12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

2017

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) KPKNL BANDUNG

Kode IKU Tingkat Target Realisasi Indeks Kode IKU V/C Target S.d. Realisasi S.d. Q3 Bobot Awal Bobot Akhir IKU Indeks Indeks Keterangan
Kendali Tahun 2019 Tahun 2019 Max. 120% Q3 Tanpa Batas Max. 120%
merah
Stakeholder Perspective (25%) P/M 100% 115,00% 27,13% Stakeholder / Customer Perspective (40%) 33,58% merah
1 Pengelolaan kekayaan negara yang optimal P/M 100% 102,07% 108,53% 1 Pengelolaan kekayaan negara yang optimal 61,66% merah
115,00% 68,42%
E/M 4,35 4,54 1a-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang P/M 60% 41,05% 14% 36% 68,423% 50,85% abu-abu
102,07% 50,850% 66,81% hijau
1a-CP Persentase realisasi nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara P/M 80 92,74 16,52% 1b-CP Tingkat Penurunan outstanding piutang negara P/M 2% 1,02% 14% 36% 66,81%
104,37% (Saldo PNDS s.d 2016) 106,23% hijau
P/H 85 94,79 104,37% 106,23% hijau
1b-CP Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi 1c-N Persentase pengukuran Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK P/H 75% 50,11% 11% 28% 29,25% kuning
P/L 100% 100,00% 115,93% 103,37% merah
Customer Perspective (15%) P/M 100% 123,36% 2 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien 103,37% merah
2 Pelayanan publik yang prima P/M 100% 101,87% 115,93% 91,87% hijau
IKPL P/M 32% 22,85% 2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL E/M 120,00% kuning
2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan pada kantor pelayanan P/M 31,40% 3 Pengelolaan lelang yang optimal 95,80% hijau
NKO P/M 87 89,09 111,52% 68,93% hijau
3 Kepatuhan publik yang tinggi atas kebijakan pengelolaan kekayaan negara P/M 70% 78,50% 111,52% 3a-CP Persentase hasil lelang (Pokok Lelang) P/M 50% 53,12% 14% 100% 106,23% 67,50% merah
90% 100% Internal Process Perspective (30%) 120,00% merah
3a-CP Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan dan P/M 100,00% 120,00% abu-abu
pengendalian pengelolaan BMN P/M 87% 89,35% 4 Manajemen pelayanan yang berkualitas 103,89%
P/M 80 92,21 100,00% 4a-CP Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang 87,78% hijau
P/M 90% 91,98% 97,76% P/H 87 89,93 11% 100% 103,37% 120,00% abu-abu
95% 92,80% 120,00% 5 Tata kelola kekayaan negara yang efektif 166,67% 100,40% abu-abu
Internal Process Perspective (30%) 5a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan P/L 60% 100,00% 19% 33% 100,40%
4 Manajemen pelayanan yang berkualitas 101,87% 65,54% hijau
67,80% hijau
4a-CP Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara 71,40% 63,28% kuning
102,40%
102,40% 5b-CP Persentase efektivitas penyelesaian BKPN P/M 75% 71,85% 14% 24% 95,80% 34,35%
111,63% 120,00%
5 Tata kelola kekayaan negara yang akuntabel 112,14% 120,00%
120,00%
111,11% 5c-CP Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi P/M 60% 41,36% 14% 24% 68,93%
31,34% 120,00%
5a-CP Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan 102,70% 5d-CP Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) P/H 80% 54,00% 11% 19% 67,50% 103,45%
6 Tata kelola piutang negara dan lelang yang akuntabel 102,70% 6 Penilaian yang berkualitas 158,12% 103,45%
115,26% P/M 30% 12,56% 14% 100% 87,78% 97,18%
6a-CP Persentase hasil pengurusan piutang negara 115,26% 6a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian
102,20% 7 Tata kelola lelang yang efektif
6b-CP Persentase hasil lelang 102,20% P/M 25% 21,94% 14% 50%
97,68% 7a-CP Persentase produktivitas lelang
97,68%
6c-CP Persentase produktifitas lelang 7b-CP Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction P/M 50% 100,00% 14% 50% 200,00%
7 Edukasi yang efektif 106,39% 8 Edukasi yang efektif 100,40%
P/M 89 89,36 14% 100% 67,80%
7a-N Tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi 8a-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 63,28%
8 Pengawasan dan pengendalian mutu yang efektif 9 Pengawasan dan pengendalian yang efektif P/M 40% 27,12% 14% 50%
160,00%
8a-CP Persentase tindak lanjut pengelolaan Aset 9a-CP Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset

9b-CP Persentase tindak lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian P/M 75% 47,46% 14% 50%
kembali BMN
8b-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
Learning & Growth Perspective (30%) 9c-CP Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang diitindaklanjuti P/M

9 SDM yang kompeten Learning & Growth Perspective (30%)
9a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai 10 SDM yang kompeten
10 Organisasi yang fit-for-purpose
10a-N Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja 10a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai P/M 75% 120,00% 14% 100%
11 Sistem manajemen informasi yang andal
11a-CP Persentase implementasi e-auction 11 Organisasi yang fit for purpose
12 Pengelolaan anggaran yang berkualitas
12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 11a-N Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria P/M
ZI menuju WBK/WBBM P/M

11b-N Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC

11c-N indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Kode Etik Pegawai P/M 80 98,03 14% 100% 122,53%
12 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal 103,45%
P/M 95% 98,28% 14% 100%
12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

2019 2020

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Nilai Kinerja Organisasi

4.8 115 111.84 111.25
4.75 4.74 110 106.39
105
4.7 100 97.18
4.65
95
4.65 90
85
4.6 4.58 4.54
4.55

4.5

4.45

4.4 2017 NKO 2020
IKPL 2018 2019

2017 2018 2019 2020

PRESTASIKPKNL Bandung

Peringkat Ketiga IKPA Tahun 2019 Untuk Kategori
Pagu Kecil diberikan oleh KPPN Bandung I

Pokok Lelang tertinggi keempat se Indonesia dengan
total 780,68 M Tahun 2019

Frekuensi Lelang tertinggi ketiga se Indonesia dengan total
Frekuensi 1.978 Lelang Tahun 2019

Piagam Penghargaan 2nd Runner Up Best Delegates DJKN Muda
Tahun 2019 a.n. Fildzah Rio, diberikan oleh DJKN
Peringkat I Peserta Pelatihan Kehumasan Tahun 2019 a.n. Fildzah Rio,
diberikan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan

Peringkat keempat Pegawai Teladan DJKN Tahun 2020
a.n. Keni Kurniasih

TERIMA KASIH

Caring With Integrity