The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by seksistayogya, 2019-02-20 07:31:04

Lap Monev TIK Semester II TA 2018

Laporan Kegiatan Monev Seksi STA

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi terus maju dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dengan
berkembangnya teknologi tersebut, banyak keuntungan yang didapatkan oleh manusia.
Seperti, dapat membantu mempercepat pekerjaan manusia, meningkatkan kualitas dan
kuantitas layanan (sejalan dengan nilai-nilai kementerian keuangan yakni pelayanan),
mempermudah proses transaksi keuangan, dan lain sebagainya. Namun kemajuan
Teknologi tidak hanya dilihat dari segi keuntungannya saja, namun segi keamanan
teknologi itu sendiri juga harus diperhatikan. Serangan siber yang terjadi di Indonesia
beberapa waktu lalu melumpuhkan pelayanan publik di beberapa unit layanan. Malwere
ransomware dengan virus bernama, Wannacry, membuat pelayanan dua rumah sakit di
Jakarta lumpuh. Pemerintah berupaya mencari solusi untuk menangani virus yang
menyerang komputer dan sistem secara masif. Penyebaran virus ini dilakukan melalui
jaringan internet, serta tautan file yang dikirim via email. Hingga kini, belum ada cara cepat
untuk mengembalikan file ataupun data yang sudah terinfeksi virus wannacry.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rapat pimpinan nasional pada akhir
bulan September 2018 yang lalu pun mengamanatkan untuk memperhatikan segi
pengamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pengelolaan TIK menjadi sangat
penting dalam mewujutkan visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan “Menjadi Pengelola
Perbendaharaan Negara Yang Unggul di Tingkat Dunia“, serta misi :

1. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel,

transparan, dan tepat waktu;
4. Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang andal,

profesional, dan modern.

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

2

Yang artinya agenda yang kita persiapkan adalah benar-benar profesional dalam
meningkatkan pelayanan terhadap mitra kerja kita untuk mengembangkan inovasi dan
kreativitas guna mencapai nilai kesempurnaan. Berdasarkan visi dan misinya tersebut
dibentuklah struktur organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Untuk mengelola TIK di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ditetapkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal DJPB, salah satunya pembentukan Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan
Internal (SKKI) di Kantor Wilayah DJPb. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini,
Bidang SKKI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan proses bisnis, supervisi
implementasi, dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN), melaksanakan koordinasi mutu layanan dan inovasi,
penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN), melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko,
kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan,
melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, pembinaan
pertanggungjawaban bendahara dan pengelola rekening pemerintah, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship
management) serta pelaporan pelaksanaan tugas Pembina Pengelola Perbendaharaan
(treasury management representative).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang SKKI
menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas kuasa
Bendahara Umum Negara pada KPPN;

2. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelayanan perbendaharaan;
3. Penyiapan bahan penilaian kinerja KPPN;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penenuhan standar tata kelola Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN ) ;
5. Penyiapan bahan supervisi dan implementasi standar prosedur operasi

aplikasi SPAN dan SAKTI;
6. Pelaksanaan monitoring standardisasi infrastruktur dan SDM pendukung SPAN dan

SAKTI;
7. Penyiapan bahan bimbingan teknis operasionalisasi aplikasi SPAN dan SAKTI;

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

3

8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern,
pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di
lingkungan Kantor Wilayah dan KPPN;

9. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil
pemeriksaan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan
Kantor Wilayah;

10. Penyiapan bahan koordinasi inovasi layanan dan manajemen mutu layanan;
11. Penyiapan bahan supervisi layanan dan teknologi informasi;
12. Penyiapan bahan pembinaan pertanggungjawaban bendahara;
13. Penyiapan bahan pembinaan pengelolaan rekening pemerintah;
14. Penyiapan bahan kompilasi dan rekapitulasi laporan pelaksanaan pembinaan dan

bimbingan teknis Pembina Pengelola Perbendaharaan ( treasury management
representative );
15. Pelaksanaan koordinasi pemberian keterangan saksi / ahli keuangan negara
kepada institusi penegak hukum lingkup kantor wilayah;
16. Pelaksanaan dukungan pengelenggaraan sertifikasi bendahara; dan
17. Pengkoordinasian pelaksanaan Program wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBK / WBBM ).
Seksi Supervisi Teknis Aplikasi Bidang SKKI mempunyai tugas melakukan
koordinasi inovasi, kompilasi dan rekapitulasi laporan pelaksanaan pembinaan dan
bimbingan teknis Pembina Pengelola Perbendaharaan, (helpdesk) penerimaan negara,
serta melakukan monitoring standardisasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
aplikasi pada KPPN.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut serta guna memberikan
keyakinan yang memadai atas terpenuhinya berbagai parameter yang ada terkait dengan
TIK, antara lain memastikan implementasi TIK berjalan sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan beserta permasalahan yang timbul dalam operasionalisasi TIK dan aplikasi
pendukung lainnya berjalan dengan baik, maka Seksi Supervisi Teknis Aplikasi Bidang
Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal Kanwil DJPB Prov. D.I.Yogyakarta melaksanakan
kegiatan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK KPPN di wilayah kerjanya.

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

4

B. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan kegiatan monitoring standardisasi infrastruktur teknologi informasi
dan komunikasi pada KPPN adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan End User Training (EUT) dan
persiapan Implementasi Aplikasi SAKTI Tahap IIIC lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta;

2. Melakukan monitoring terhadap pemenuhan dan sarana pendukung infrastruktur
teknologi informasi dan komunikasi ( TIK ) pada KPPN yang sesuai standard;

3. Melakukan monitoring terhadap Kepatuhan KPPN dalam menerapkan SOP
pelaksanaan tugas yang terkait dengan TIK;

4. Koordinasi dan Monitoring Inovasi Aplikasi yang diterapkan pada KPPN lingkup
Kanwil DJPB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Melakukan koordinasi terkait keaktifan TMR dalam pelaksanaan kegiatan dan
pelaporan.

6. Koordinasi terkait pengamanan TIK pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta;

7. Terlaksananya IKU Semester II Tahun Anggaran 2018 Seksi STA Bidang SKKI.
Selain tujuan tersebut diatas, output dari laporan dimaksud merupakan bahan
laporan capaian IKU Bidang SKKI Seksi Supervisi Teknis Aplikasi Semester II tahun 2018,
troubleshothing dan rekomendasi atas permasalahan terkait TIK di KPPN lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup monitoring dan standardisasi TIK yang dilakukan pada semester II
2018 meliputi :

- Monitoring pelaksanaan EUT dan persiapan Implementasi Aplikasi SAKTI Tahap
IIIC;

- Monitoring pengamanan TIK pada KPPN;
- Monitoring pemenuhan standar TIK pada KPPN;

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

5

- Monitoring Kepatuhan SOP TIK pada KPPN;
- Monitoring dan evaluasi penerapan inovasi aplikasi;
- Monitoring dan evaluasi keaktifan TMR.

D. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum penyelenggaraan
tugas dan fungsi kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4355)

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara

4. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-10/PB/2008 tentang
Standar Acuan Perangkat Keras dan Lunak

5. KEP-151/PB/2013 tentang SOP pelaksanaan Piloting SPAN
6. KEP 133/PB/2014 tentang SOP pada KPPN tipe A1 dan A2
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016 tentang
Standardisasi Peralatan dan Mesin Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 695/KMK.01/2017 tentang Kebijakan Sistem
Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
10. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-19/MK.1/2018 tentang Implementasi
Join Domain Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Perangkat
Pengguna di Lingkungan Kementerian Keuangan

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

6

11. Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarata Nomor : ST-328/WPB.15/BG.0101/2018 tanggal 25
September 2018.

Susunan Tim
Daftar Susunan Tim Monitoring dan Standardisasi TIK pada KPPN Semester I 2018 adalah
:

No. KPPN / Tanggal Nama NIP Jabatan
dalam TIM

1 KPPN Wonosari Ponco Priyono 197304301993031001 Ketua
02 – 04 Oktober 2018 Anggota
Meliyana 197508051999032001 Anggota

Nani E.K 196304221983112001

2 KPPN Yogyakarta Ponco Priyono 197304301993031001 Ketua
09 - 12 Oktober 2018 Anggota
Meliyana 197508051999032001 Anggota
Anggota
Nani E.K 196304221983112001

Mardiana 196211281983102001

3 KPPN Wates Ponco Priyono 197304301993031001 Ketua
23 - 25 Oktober 2018 Anggota
Meliyana 197508051999032001 Anggota

Mardiana 196211281983102001

E. Metode yang Dipakai

Metode monitoring dan standarisasi TIK dilaksanakan dengan cara :
1. Melakukan koordinasi terkait persiapan Implementasi Aplikasi SAKTI Tahap IIIC

lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta;
2. Melakukan pendataan standardisasi inventarisasi TIK KPPN
3. Melakukan pengujian dokumen laporan TIK KPPN dengan TIK yang ada
4. Menguji dan membandingkan penggunaan aplikasi KPPN dengan SOP
5. Melakukan wawancara langsung terhadap pegawai KPPN yang menangani TIK
6. Melakukan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan TIK
7. Melakukan koordinasi inovasi.

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

7
8. Melakukan koordinasi terkait keaktifan TMR dalam pelaksanaan kegiatan dan

pelaporan.
9. Koordinasi terkait pengamanan TIK pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta
10. Melakukan supervisi dan bantuan troubleshooting atas permasalahan yang ada.

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

8

BAB II DESKRIPSI MONITORING DAN
SUPERVISI STANDARDISASI TIK

A. MONITORING DAN EVALUASI PILOTING SAKTI

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan aplikasi yang

dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang akan digunakan oleh

seluruh satuan kerja Kementerian /

Lembaga dalam pengelolaan

keuangan negara. Tahun 2018

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

menargetkan piloting Sistem Akuntansi

Keuanagn Tingkat Instansi (SAKTI)

untuk seluruh Direktorat Jenderal

pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai. Dalam rangka Implementasi

SAKTI tersebut, Adapun yang menjadi

piloting SAKTI tahap IIIC lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :

1. Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Yogyakarta

3. KPP Pratama Yogyakarta

4. KPP Pratama Bantul

5. KPP Pratama Sleman

6. KPP Pratama Wonosari

7. KPP Pratama Wates

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

9

Dalam rangka publikasi dan komunikasi SAKTI kepada satker piloting, selain
mengaktifkan group whatsapp Seksi Supervisi Teknis Aplikasi Bidang Supervisi dan
Kepatuhan Internal Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta telah mengembangkan situs di alamat
https://sites.google.com/view/pilotingsaktiyogya​, serta pembagian mitra pairing Satker
Piloting SAKTI sebagai berikut :

No. Satker Piloting Mitra Pairing

1 Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta Kanwil DJPb Prov.D.I.Y

2 KPP Pratama Sleman

3 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Yogyakarta KPPN Yogyakarta

4 KPP Pratama Yogyakarta

5 KPP Pratama Bantul

6 KPP Pratama Wonosari KPPN Wonosari

7 KPP Pratama Wates KPPN Wates

Sesuai dengan Surat Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
Nomor S-6801/PB.8/2018 tanggal 3 September 2018, hal Penyelenggaraan End User

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

10
Training (EUT) SAKTI dalam rangka Persiapan Piloting SAKTI Tahap IIIC pada Kantor
Vertikal Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan End User
Training (EUT) SAKTI Tahap I kepada mitra pairing telah dilaksanakan pada hari Senin –
Jum’at tanggal 10 – 14 September 2018, sedangkan End User Training (EUT) SAKTI

Tahap II dilaksanakan pada hari Senin – Jum’at tanggal 15 -19 Oktober 2018.
Selain EUT SAKTI juga dilaksanakan vidio conference.

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

11
Visitesite juga dilakukan dalam rangka memastikan sarana dan prasarana satker piloting
SAKTI sebagai berikut :

Pendampingan pembuatan SPM dilakukan sehingga satker piloting saat ini sudah bisa
mandiri

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

12

B. MONITORING DAN PENGAMANAN TIK

Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian luas yaitu segala
kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi
antar media. Istilah TIK muncul setelah adanya
perpaduan antara teknologi komputer (baik
perangkat keras maupun perangkat lunak)
dengan teknologi komunikasi pada
pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua
teknologi tersebut berkembang pesat
melampaui bidang teknologi lainnya. Hingga
awal abad ke-21, TIK masih terus mengalami
berbagai perubahan dan belum terlihat titik
jenuhnya. Dalam rangka melindungi aset
informasi Kementerian Keuangan dari berbagai
bentuk ancaman keamanan informasi baik dari
dalam maupun luar, berdasarkan pada prinsip
kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK), dipandang perlu mengatur penggunaan Akun dan Kata Sandi, Surat Elektronik, dan
Internet di lingkungan Kementerian Keuangan. Akun dan kata sandi, Surat elektronik, dan
Internet di Lingkungan Kementerian Keuangan digunakan sebagai kebijakan dan standar.
Tanggungjawab dalam penerapan kebijakan dan standar penggunaan Akun ada pada
Setiap Pimpinan Unit TIK Eselon I sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor
512/KMK.01/2009 Tentang Kebijakan dan Standar Penggunaan akun dan kata sandi, surat
elektronik, dan Internet di Lingkungan Departemen Keuangan. Dalam kaitan keamanan TIK
tersebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyajarta telah
mendata perangkat TIK pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai beikut :

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

13
1. Komputer SPAN
Sesuai Surat Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor
S-6380/PB.8/2018 tanggal 15 Agustus 2018, bahwa semua komputer SPAN harus Migrasi
dari Domain span.depkeu.go.id ke Domain kemenkeu.go.id, berikut laporan migrasi
komputer SPAN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta.

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

14
2. Komputer Non SPAN

Join Domain merupakan salah satu upaya pengamanan dan perlindungan yang
dilakukan guna menjamin kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset informasi. Data
komputer non SPAN yang sudah Join Domain pada KPPN lingkup Kantor Wilayah Ditejn
Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagaii berikut :

Selain Join Domain,Tim monitoring TIK juga memastikan pengamanan komputer melalui
ceklist sebagai berikut :

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

15

C. PEMENUHAN STANDARDISASI TIK KPPN

Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK dilakukan dalam rangka melihat,
mencatat, mencocokan, mendokumentasikan, dan memberikan solusi / rekomendasi atas
permasalahan yang terkait dengan perangkat TIK dalam menunjang kinerja KPPN.
Perangkat TIK yang dimonitor dalam hal ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu :

a. Personal Computer ( PC ) yang digunakan sebagai alat utama untuk bekerja.
b. Laptop yang digunakan sebagai alat bantu bekerja yang memberi kemudahan dan

fleksibilitas / mobilitas yang tinggi dibandingkan dengan PC.
c. Printer sebagai alat cetak / bukti kerja yang berbentuk antara lain surat dan laporan

- laporan.
d. Perangkat TIK lain – lain yang berfungsi sebagai alat pendukung / pelengkap dari

perangkat TIK utama. Perangkat TIK lain - lain ini berupa perangkat jaringan (
router / switch ), alat bantu tayang ( LCD ), alat pendukung kelistrikan ( UPS ), alat
pengganda data ( CD / DVD writer, scanner ).

1. Personal Computer (PC)

Dalam proses monitoring terhadap perangkat PC, tim monitoring Kanwil DJPB
Provinsi D.I.Yogyakarta melakukan proses pengecekan secara manual, mendata
hardware, Software yang ada disetiap PC, dan mendokumentasikannya ke dalam database
pada aplikasi yang dibangun oleh Kanwil DJPB Provinsi D.I.Yogyakarta yaitu aplikasi
SWITer .

Dalam proses monitoring terhadap
perangkat PC, tim monitoring Kanwil DJPB
Provinsi D.I.Yogyakarta melakukan proses
pengecekan secara manual, mendata
hardware, Software yang ada disetiap PC, dan
mendokumentasikannya ke dalam database
pada aplikasi yang dibangun oleh Kanwil

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

16

DJPB Provinsi D.I.Yogyakarta yaitu aplikasi SWITer .
Setelah didata kondisi dan status PC, lalu dibandingkan antara jumlah PC SPAN

dengan pegawai pemilik user SPAN, dan jumlah PC Non SPAN dengan jumlah pegawai
untuk memberikan gambaran tingkat ketersediaan perangkat PC SPAN dan Non SPAN,
sekaligus memberi gambaran tentang tingkat efisiensi kinerja / pembelian perangkat PC
yang ada di KPPN.

Berikut adalah tabel pendataan PC yang ada di KPPN - KPPN. Perangkat PC ini
akan dipilah menjadi PC SPAN dan Non SPAN untuk memberi gambaran yang lebih jelas.

Unit Kerja Tabel 1 Rasio PC SPAN PC SPAN Rasio
Total
KPPN WATES (497587) PC SPAN 100
KPPN JOGJA (527399) Baik Rusak 8 86,67
KPPN WONOSARI (634792) 15 100
Ringan 8
8-
13 2
8-

Grand Total 29 2 31 93,55

Unit Kerja Tabel 2 Rasio PC Non SPAN

KPPN WATES (497587) PC Non SPAN PC Non Rasio Jumlah Rasio
KPPN JOGJA (527399) Baik Rusak SPAN Total Pegawai PC Baik
KPPN WONOSARI (634792)
Ringan 36 21 &
Grand Total 35 1 97,22 54 Pegawai
15
57 1 58 90 166,67
98,28
35 1 105,56
36
127 3 97,22 233,33

130 141,11
97,69

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

17

Grafik 1 kondisi PC Non SPAN

Setelah dilakukan pendataan, tim monitoring dan supervisi Kanwil DJPB Provinsi

D.I.Yogyakarta memperbandingkan tingkat kelayakan PC dengan berpedoman pada Surat

Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : SE-32/PB/2016 tentang Standardisasi

Peralatan dan Mesin Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang

merupakan standar Hardware PC adalah sebagai berikut :

a. Processor : Setara dengan Intel Core i3

b. Storage : 500 GB

c. Memori (RAM) : 2 GB

d. Network Interface Card : Gigabit Ethernet

e. CD/DVD : DVD R/W

Sedangkan untuk jumlah PC adalah sebagai berikut :

∑Pc = ∑Span + (∑P-∑Span) +∑lay + ∑B +∑Sakti + Fillial

Keterangan :

∑Pc : Jumlah total PC satuan kerja

∑Span : Jumlah PC untuk Implementasi SPAN

∑lay : umlah PC untuk layanan sebanyak 2 unit

∑P : Jumlah total pegawai satuan kerja

∑B : Jumlah PC Absensi Sebanyak 1 unit

∑Sakti : Jumlah PC untuk Implementasi SAKTI sebanyak 3 unit

Fillial : Jumlah PC untuk KPPN yang mempunyai layanan fillial sebanyak 2 unit

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

18

Berdasarkan rumus diatas, maka jumlah PC pada KPPN seharusnya sebagai berikut

Nama KPPN ∑Pc = ∑Span + (∑P-∑Span) +∑lay + ∑B Jumlah sesuai SE-32/PB/2016
+∑Sakti + Fillial

KPPN Yogyakarta 15+(54-15)+2+1+3+2 62
KPPN Wonosari 8 + (15-8)+2+1+3+2 23
KPPN Wates 8 + ( 21-8 )+2+1+3+2 29

Berdasarkan hasil pendataan monitoring dan supervisi yang dilakukan oleh Kanwil DJPB
Provinsi DIY, didapat data perangkat PC SPAN sebagai berikut :

Grafik 2 Jumlah dan Kondisi PC SPAN pada KPPN

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

19

Tabel 3 Rasio Jumlah PC sesuai dengan SE-32/PB/2016

2. Laptop / Notebook

Laptop adalah komputer portable, yang bisa digunakan secara mobile dan tidak
tergantung pada tempat. Keunggulan laptop dibanding PC adalah kemudahannya, jika

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

20

laptop bisa di bawa kemana saja maka PC tidak. Sehingga sekarang ini semakin banyak

orang yang menggunakan laptop, selain karena sebagai bagian dari tuntutan kerja laptop

merupakan sebuah komputer portabel (yang bisa di bawa kemana-mana) dan terintegrasi

pada sebuah casing.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor :

SE-32/PB/2016 tentang Standardisasi Peralatan dan Mesin Pada Instansi Vertikal

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, standar acuan dalam kelayakan pengadaan Laptop

adalah sebagai berikut :

a. Processor : Setara dengan Intel Core i3

b. Storage : 250 GB

c. Memori (RAM) : 2 GB

d. Network Interface Card : Gigabit Ethernet

e. Wifi Interface : Mendukung 802.11b/g/n

Sedangkan untuk jumlah Laptop dalam menunjang operasional perkantoran di

tetapkan sebagai berikut :

∑LKPPN = KaKPPN + ½(∑Seksi/Subbag)

Keterangan :

∑LKPPN = Jumlah total laptop pada KPPN

∑Seksi/Subbag = Jumlah Seksi/Subbag

Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan laptop yang tersedia di KPPN
adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Jumlah Laptop pada KPPN

No Kantor ∑ PC / baik

1 KPPN Yogyakarta 7

2 KPPN Wonosari 5

3 KPPN Wates 6 6

Jumlah 18

Grafik 3 Rasio Kondisi Laptop di KPPN

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

21

Jumlah Laptop sesuai Rumus SE-32/PB/2016

Nama KPPN ∑LKPPN = KaKPPN + ½(∑Seksi/Subbag) Jumlah sesuai SE-32/PB/2016

KPPN Yogyakarta 1 + ½ ( 5 ) 4

KPPN Wonosari 1+½(4) 3

KPPN Wates 1 + ½ ( 4 ) 3

Tabel 5 Rasio Jumlah Laptop sesuai dengan SE-32

No Kantor ∑ PC / baik ∑ PC sesuai SE-32 Rasio

1 KPPN Yogyakarta 7 4 1.75
2 KPPN Wonosari 5 3 1.67
3 KPPN Wates 6 6 3 2.00
18 10 1.80
Jumlah

Grafik 4 Rasio Kondisi Laptop di KPPN

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

22

3. Printer

Printer adalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks
maupun gambar/grafik, di atas kertas. Peranan printer dalam menunjang kinerja di KPPN
sangatlah urgent mengingat setiap hari KPPN harus memproduksi berbagai surat dan
laporan. Kondisi printer yang rusak akan menghambat kinerja KPPN sehingga perawatan
dan penggunaan printer dengan cara yang baik haruslah menjadi prinsip oleh pegawai di
KPPN. Monitoring dan supervisi ini memotret jumlah dan kondisi printer yang ada di KPPN
serta memperbandingkannya dengan pengguna yang dalam hal ini adalah pegawai,
sementara untuk printer SPAN diperbandingkan dengan jumlah pegawai pemilik user
SPAN.

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

23
Berdasarkan hasil inventarisasi printer yang terpasang di KPPN adalah sebagai berikut :

Grafiikl 5 Jumlah printer non SPAN pada KPPN

Grafik 6 Jumlah dan kondisi printer SPAN pada KPPN

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

24

4. TIK LAIN-LAIN

Selain perangkat TIK berupa PC, Printer, dan Laptop, masih ada beberapa jenis
perangkat TIK yang menunjang kelancaran kinerja KPPN. Perangkat itu dikelompokkan
menjadi perangkat jaringan/network berupa router dan switch, perangkat penunjang
kelistrikan berupa UPS, perangkat penunjang tayangan berupa LCD, perangkat penunjang
penyimpanan data berupa server, dan perangkat penunjang penggandaan baik yang
berbentuk hardcopy maupun softcopy berupa scanner dan CD/DVD Writer.

Mengingat berbagai perangkat TIK penunjang tersebut sangat penting bagi
kelancaran dan keamanan dalam pelaksanaan tugas di KPPN, maka Tim Monitoring dan
Supervisi Kanwil DJPB Provinsi DIY melakukan pendataan terhadap perangkat dimaksud.
Adapun hasil pendataan yang diperoleh dapat tergambar sebagaimana tabel dan grafik di
bawah ini :

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

25

Grafikl 7 Perangkat TIK Lain-Lain

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

26

5. SARANA DAN PRASARANA ( INFRASTRUKTUR ) SPAN

Tabel 2 Detail Infrastruktur berupa Hardware

No Nama Barang Nama Model KPPN KPPN KPPN
Yogyakarta Wonosari Wates
Jumlah
1 PC for end user Lenovo M7 1e 15 8 8 31

2 Monitor for end user PC Lenovo LCD 15 8 8 31
Monitor 3

3 A4 Size Monochrome Lexmark E360dn 11 5
Lasser Printer

4 Printer Dot Matrik EPSON DLQ 8 4 4 16
3500

Tabel 3 Distribusi Hardware ke seluruh User SPAN

No Nama Barang Nama Model KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN
Wates

1 PC for end user Lenovo M 71e Distribusi PC : Distribusi PC : Distribusi PC :

Kepala KPPN 1 Kepala KPPN 1 Kepala KPPN 1
unit unit unit 1
1 1
Kasi PD 1 unit Kasi PD 1 unit 1 Kasi PD 1
1 unit
FO PD 4 unit FO PD 1 unit 1
FO PD
MO PD 4 unit MO PD 1 unit unit

Kasi Bank 1 Kasi Bank MO PD
unit unit unit

Staf Bank 1 Staf Bank Kasi Bank
unit unit 1 unit

Kasi Vera 1 Kasi Vera Staf Bank
unit unit 1 unit

Staf Vera 1 Staf Vera Kasi Vera
unit unit 1 unit

Tidak terpakai 1 unit Jumlah 8 unit Staf Vera
(rusak) 1 unit

Jumlah 15 unit Jumlah 8 unit

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

27

2 Monitor for end user Lenovo LCD Distribusi Monitor : Distribusi Monitor : Distribusi Monitor :
PC Monitor
Kepala KPPN 1 Kepala KPPN 1 Kepala KPPN 1
unit unit unit

Kasi PD 1 unit Kasi PD 1 unit Kasi PD 1
unit
FO PD 4 unit FO PD 1 unit

MO PD 4 unit MO PD 1 unit FO PD 1
unit

Kasi Bank 1 Kasi Bank 1 MO PD 1
unit unit unit

Staf Bank 1 Staf Bank 1 Kasi Bank
unit unit 1 unit

Kasi Vera 1 Kasi Vera 1 Staf Bank
unit unit 1 unit

Staf Vera 1 Staf Vera 1 Kasi Vera
unit unit 1 unit

Jumlah 14 unit Jumlah 8 unit Staf Vera
1 unit

Jumlah 8 unit

3 A4 Size Monochrome Lexmark E360dn Distribusi Printer Distribusi Printer Distribusi Printer
Lexmark Lexmark :
Laser Printer Lexmark :

Seksi PD 1 unit Seksi PD 1 unit 1 unit di gudang
(rusak)
Seksi Bank Seksi Bank -
1 unit unit Seksi Bank
- unit
1 unit masih di Tidak terpakai - unit
Tidak terpakai
gudang belum Jumlah 1 unit - unit
dipakai
Jumlah 1 unit
Jumlah 3 unit

4 Multiple Sheet Impact EPSON DLQ Distribusi Printer Dot Distribusi Printer Dot Distribusi Printer

Printer 3500 Matrix : Matrix : Dot Matrix :

Seksi Bank Seksi Bank - Seksi Bank
2 unit unit 1 unit

Tidak terpakai 6 Tidak terpakai - unit Tidak terpakai 3
unit Jumlah - unit unit

Jumlah 8 unit Jumlah 4 unit

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

28

Tabel 4 Detail Software pada setiap PC for end user

No Detail software KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

1 Operating System Windows 7 32 bit √ √√
2 Microsoft Office 2010 √ √√
3 Adobe Reader √ √√
4 Winzip 15 √ √√
5 Antivirus Trendmicro √ √√
6 TCO Stream √ √√
7 Java versi 6.0.7 √ √√

Tabel 5 Daftar User SPAN pada KPPN

No KPPN Yogyakarta Nama User SPAN KPPN Wates
Peran Posisi KPPN Wonosari Sriwidadi
M.A Djoenadi Sri Pujiati
1 Kepala Kantor Istu Wahudi Tamin

2 Kasi PD Aryo​ Budiwidarto

3 Kasi Bank Sugeng Riyanto Priyo Yuwono Tri Atmojo Praptanto

4 Kasi Vera Sriyono Muhamad Afifudin Yohanes Duwiatmojo
5 FO PD 1 Teguh Raharjo Ikhsan Nur Inna Farida
6 FO PD 2 Budi Astuti
7 FO PD 3 Estining Wijayanti Sri Sumarni

--

--

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

8 FO PD 4 Basuki Rahmat - 29
9 MO PD 1 Ngatini Sutrisno
10 MO PD 2 Jamai’i -
11 MO PD 3 Nur Fahrudin - Wahyu Rena Utami
12 MO PD 4 Hermanto -
13 Staf Bank Heni Purwandari - -
14 Staf Vera Sri Pamungkas Istin Sultona -
Triani -
Kristya Arindra Hercipta
Adi Sulistyo

Tabel 6 Pegawai yang ditunjuk sebagai Customer Service Officer (CSO)

No KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

1 Niken Satya Rini Wahyu Purnomo Tri Paryanto

2 Rima Afintania Kusuma Dewi - -

3 Murtasyiah --

4 Wahid Hasyim - -

D. KEPATUHAN SOP TIK KPPN

SOP merupakan sebuah alat manajemen untuk membuat keseragaman pola bisnis,
keseragaman pola kerja dan keseragaman kualitas dari pelaksanaan pekerjaan. SOP
sangat dibutuhkan sebagai pedoman dalam melakukan suatu pekerjaan.

Supervisi Kepatuhan SOP IT pada KPPN bertujuan untuk memastikan
pelaksanaan SOP yang komprehensif dalam pengelolaan IT yang ada, seperti backup data
dan manajemen antivirus.

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

Tabel 7 Kepatuhan SOP IT KPPN Yogyakarta Kepatuhan 30
√ Wonosari
No. SOP IT √ √ Wates
√ √ √
1 Backup data KPPN √ √ √
2 Update Antivirus √ √
3 Scan flashdisk satker √
4 Update Database

F. MONITORING DAN EVALUASI KEAKTIFAN TMR

Pembina Pengelola Perbendaharaan (Treasury Management Representative) yang
selanjutnya disebut TMR adalah pelaksana pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN
yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan TMR. Adapun tugas TMR adalah
mendukung pelaksanaan fungsi pembinaan dan bimbingan teknis instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
tugas TMR mencakup seluruh layanan perbendaharaan kepada satuan kertaj (satker) yang
meliputi : pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran, penatausahaan
anggaran, sistem akuntansi, pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) pengelolaan
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta pembinaan dan bimbingan teknis layanan
perbendaharaan lainnya sesuai dengan ketentuan. Sedangkan pada KPPN tugas TMR
mencakup seluruh layanan perbendaharaan kepada satker yang meliputi pembinaan dan
bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan dan layanan perbendaharaan lainnya
sesuai dengan ketentuan.

Saat ini Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta memiliki 19 pegawai TMR dengan data sebagai berikut :

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

No. NAMA TMR NIP UNIT 31
1 Supardiyono 196303091983111001
198512252006021006 Kanwil DJPb BIDANG/SEKSI
2 Martono Yuda 196512011985032001 Prov.D.I.Y PAPK
Prasetyo 197605111996022002
197807072000012001 Kanwil DJPb PAPK
3 Murti Sutariatmi 1​97511251996022001 Prov.D.I.Y
197308061994022002 PPA I B
4 Mei Wulandari 198306092004121003 Kanwil DJPb
Prov.D.I.Y PPA I C
5 Nur Azizah
Kanwil DJPb PPA I D
6 Mardiyah Prov.D.I.Y
PPA ID
7 Lestari Kanwil DJPb
Prov.D.I.Y PA IA
8 Kurniawan Andri
Wibowo Kanwil DJPb MSKI
Prov.D.I.Y
9 Murtasiyah MSKI
Kanwil DJPb Pencairan Dana
Prov.D.I.Y
VERA
KPPN Yogyakarta VERA
MSKI
10 Basuki Rahmat 196308151985092001 KPPN Yogyakarta Pencairan Dana
196511181985031001 KPPN Yogyakarta Subbag Umum
11 Agus Haryanto 196212121985031001 KPPN Yogyakarta Seksi PDMS
12 Sri Pamungkas 198404052003122001 KPPN Yogyakarta Seksi PDMS
197911052001122001 KPPN Yogyakarta Subbag Umum
13 Sri Haryati 198311222006022000 KPPN Yogyakarta Seksi PDMS
198809042010122003 KPPN Wonosari
14 Estining Wijayanti 197602051996021001
15 Siti Yulfa Mustafidah 197504241996022002 KPPN Wates
198409282006021004 KPPN Wates
16 Tri Paryanto 198405172003121000 KPPN Wates
KPPN Wonosari
17 Nur Inna Farida
18 Imam Tri Wibowo

19 Wahyu Purnomo

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

32
Dalam rangka evaluasi dan optimalisasi kegiatan TMR lingkup Kanwil DJPb
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta sebagai sarana monitoring dan evaluasi atas
kegiatan para TMR oleh pimpinan/atasan langsung TMR, Bidang SKKI telah membuat
situs dengan alamat ​ https://sites.google.com/view/skkiyogyakarta/seksi-sta/tmr​,

Grafik 8 Data Kegiatan TMR Tahun 2018

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

33

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

34

BAB III ANALISIS PERMASALAHAN

A. Jaringan Komunikasi Data

Saat ini sebagian besar data layanan yang ada di KPPN sudah menggunakan
single database yang terpusat di Kantor Pusat. Untuk itu diperlukan kewaspadaan yang
tinggi untuk mengurangi resiko terhambatnya komunikasi data yang terjadi antara KPPN
dan server di Kantor Pusat. Dan yang perlu diwaspadai dalam hal ini adalah keamanan
perangkat berupa router/hub dan kabel jaringan. Router biasanya diletakkan dalam ruang
khusus/ruang server yang harus mempunyai perlakuan khusus, berupa pengaturan suhu
yang dingin, terkunci, tidak digunakan sebagai gudang, dan hanya dapat diakses oleh
petugas yang berkepentingan. Sementara untuk kabel jaringan, yang perlu diperhatikan
adalah keamanan kabel dari ganggunan lalu lalang pegawai, dari gangguan binatang, dari
gangguan putus kabel karena ketidakrapihan penataan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, KPPN telah mempunyai ruang server yang
lumayan representatif meskipun belum maksimal dalam pembatasan akses pegawai yang
boleh memasuki ruang server. Suhu ruang server sudah mencukupi untuk menjaga
kinerja/performa perangkat secara maksimal, namun perlu dipasang alat pengukur suhu
ruangan di ruang server. Terkait dengan eksklusivitas ruang server yang tidak boleh
digunakan untuk tempat penyimpanan lain/gudang, KPPN sudah melakukannya meski
masih terdapat beberapa barang yang tidak berkaitan dengan perangkat TIK disimpan di
ruang server.

Terkait dengan penataan kabel jaringan komunikasi data di KPPN, masih
ditemukan ketidakrapihan penataan yang berpotensi terganggu karena tidak dilindungi
dengan pelindung kabel yang kokoh.

B. Perangkat TIK

Perangkat TIK berupa Personal Computer/PC, Laptop, dan printer di KPPN
kondisinya relatif baik, meskipun secara performa ada yang mulai tidak maksimal.
Permasalahan performa PC/Laptop ini diakibatkan oleh semakin banyaknya data yang
tersimpan di PC/Laptop, baik data yang masih dipakai maupun data temporary yang tidak
dihapus oleh pegawai pengguna PC/Laptop secara rutin. Disamping itu, performasi
PC/Laptop juga menurun karena processor dan RAM pada PC/Laptop di KPPN. Dan
sebagian besar PC/Laptop di komputer mempunyai RAM 2 GB kebawah sehingga
meskipun secara fisik PC/Laptop yang ada masih terlihat baik namun secara performa
sedikit lambat untuk memproses pekerjaan rutin.

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

35
Selain processor dan RAM, yang perlu diperhatikan terkait perangkat TIK ini adalah
kapasitas harddisk. Yang terpenting dari kapasitas harddisk ini adalah berapa free space
yang masih tersedia, semakin penuh isi dari harddisk kemungkinan besar kinerja dari
PC/Laptop tersebut mulai melambat. Untuk itu perlu dilakukan proses diskcleanup dan
defragment secara rutin.

C. Inovasi

Selain dua hal diatas, dalam monev semester dua tahun 2018 ini, tim dari Kanwil
DJPb Provinsi DIY juga melakukan pemantauan terhadap inovasi yang telah
dibuat/dikembangkan oleh KPPN. KPPN Yogyakarta di semester dua ini mengubah
tampilan interior dan perabot ruang perpustakaannya dengan nuansa santai dan cerah.

Sementara KPPN Wates sedang mengembangkan pusat informasi dan berita
dengan memanfaatkan data yang ada di google drive KPPN Wates menggunakan program
google sites. Situs tersebut beralamat ​sites.google.com/view/kppn176wates​.

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

36

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil inventarisasi pada KPPN Lingkup Kanwil DJPB Prov. D.I
Yogyakarta diperoleh informasi bahwa jumlah TIK yang memenuhi standard di KPPN
lingkup Kanwil DJPBN Prov. D.I. Yogyakarta per November 2018 adalah sebanyak 326
unit, kondisi tersebut cukup layak dalam menunjang pelayanan dan operasional pada
KPPN.

Selain melakukan monitoring terhadap TIK pada KPPN, juga melakukan koordinasi
terkait persiapan Implementasi Aplikasi SAKTI Tahap IIIC lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi D.I.Yogyakarta, sampai saat ini semua satker piloting sudah
mampu mengoperasikan Aplikasi SAKTI secara mandiri, melakukan monitoring terhadap
pengamanan TIK pada KPPN, saat ini Join Domain merupakan salah satu upaya
pengamanan dan perlindungan yang dilakukan guna menjamin kerahasiaan, keutuhan dan
ketersediaan aset informasi, melakukan koordinasi terkait keaktifan TMR dalam
pelaksanaan kegiatan dan pelaporan, kontribusi para TMR dalam layanan KPPN sangat
membantu dalam meningkatkan kepuasan layanan, evaluasi terhadap pemanfaatan
aplikasi-aplikasi terbaru seperti HAI-DJPBN dan HAI–CSO. HAI-CSO merupakan salah
satu saluran helpdesk dalam HAI-DJPb yang dikelola oleh KPPN, namun terhubung
dengan Kantor Pusat DJPb melalui HAI-DJPb. Melalui HAI-CSO ini, satker dapat
menyampaikan permasalahan dan pertanyaan dengan tema Layanan Perbendaharaan,
Layanan Penerimaan Negara, Layanan Pinjaman dan Hibah, dan Layanan Revisi
Anggaran.

Disamping itu Supervisi Kepatuhan SOP IT pada KPPN bertujuan untuk
memastikan pelaksanaan SOP yang komprehensif dalam pengelolaan IT yang ada
khususnya beberapa aspek penting dalam pengamanan data KPPN, seperti Backup Data
KPPN, Update Antivirus, scan flashdisk satker serta update database.

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018

37

B. SARAN

KPPN perlu mengintesifkan sosialisasi keamanan TIK pada unit kerjanya
masing-masing terkait join domain komputer/laptop yang terhubung dengan jaringan
komunikasi Kementerian Keuangan, operasional penggunaan perangkat komputer dengan
melakukan proses pembersihan virus dan data-data temporary yang ada, serta penataan
kembali kabel-kabel jaringan komunikasi data di tempat-tempat yang potensial mengalami
gangguan seperti di lorong-lorang dan tempat lalu lalangnya pegawai.

KPPN perlu mempunyai catatan sejarah perbaikan/kerusakan perangkat TIK yang
ada di unit kerjanya masing-masing untuk dapat mengetahui perangkat-perangkat yang
sudah tidak layak dioperasionalkan agar dapat meningkatkan layanan kepada para
stakeholdernya. Dan berdasarkan catatan tersebut dapat digunakan untuk menjadi dasar
keputusan bagi pimpinan dalam pengadaan perangkat TIK yang baru, baik melalui
pembelian sendiri ataupun permintaan pengadaan ke Kantor Pusat DJPb.

Saat ini ruang server di KPPN hanya untuk menyimpan perangkat jaringan
komunikasi data, UPS, dan beberapa server database lokal. Mengingat perangkat yang
disimpan di ruang server saat ini tidak terlalu banyak dan untuk meningkatkan keamanan
ruang server agar hanya dapat diakses oleh petugas/pegawai berkepentingan, maka ruang
server di KPPN di Wonosari dan KPPN Wates yang sangat luas dapat dibagi/disesuaikan
dan kelebihan luas ruangan server dapat digunakan untuk menyimpan barang lain agar
dapat dipisah antara pintu masuk ruang server dan pintu masuk penyimpanan barang
lainnya yang tidak terkait dengan perangkat TIK/jaringan komunikasi data.

Terkait inovasi yang dilakukan oleh KPPN, perlu dilakukan upaya terus menerus
baik inovasi terkait TIK maupun non TIK, seperti perubahan tampilan ruangan maupun
taman.

Laporan Monitoring dan Supervisi Standardisasi TIK pada KPPN semester II 2018


Click to View FlipBook Version
Previous Book
2019 School Prospectus FINAL
Next Book
Folha de Embu - 1175