Kompilasi FINAL_180118_20.53

Reformasi Bea CukaiCatatan Perjalanan
JAN - DES 2017

HIGHLIGHT KINERJA PROGRESS CAPAIAN

20 PROGRAM PRKC 26 PENERIMAAAN 28 PROGRAM PRKC
Highlight PIBT, PCBT dan Penerimaan Bea Cukai Penyelesaian Program PRKC
Program Sinergi DJBC-DJP Tembus Target APBN-P 2017 Mencapai 92%





Buku Laporan Tahunan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan & Cukai (PRKC) ini merupakan
ringkasan perjalanan Tim PRKC dalam upaya pelaksanaan program selama tahun 2017. Buku ini berfungsi
sebagai sarana Check & Balance agar seluruh stakeholder DJBC mendapatkan informasi secara utuh terkait
Program PRKC khususnya di tahun 2017 sehingga dapat turut serta dalam upaya bersama menyukseskan
Program PRKC di tahun mendatang .

Sambutan

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Assalamu’alaikum wr wb.,

Puji syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah SWT,
karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih
diberikan umur dan kesempatan untuk memberikan
bakti terbaik bagi negeri ini.

Tahun 2017 adalah tahun yang sangat berarti bagi
DJBC. Di tahun ini Bea Cukai meluncurkan suatu
program yang bertajuk Penguatan Reformasi
Kepabeanan dan Cukai (PRKC). Disebut “penguatan”
karena memang reformasi bukanlah hal baru bagi Bea
Cukai. Bea Cukai telah melaksanakan reformasi sejak
tahun 1995 dengan ditetapkannya Undang-Undang
Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. Namun,
terdapat perbedaan fundamental antara reformasi kali
ini dengan reformasi-reformasi terdahulu.

Berbeda dengan reformasi yang dilakukan Bea Cukai selama ini yang lebih berfokus pada perbaikan-
perbaikan pada aspek teknis atau proses bisnis, reformasi yang digulirkan Bea Cukai pada akhir tahun
2016 adalah sebuah reformasi yang berlandaskan pada penguatan budaya (semangat dan sikap), yang
tentunya didukung dengan penyempurnaan-penyempurnaan di tataran teknis operasional. Salah satu
wujud reformasi budaya Bea Cukai adalah dengan ditetapkannya 5 sikap dasar pegawai Bea Cukai, yaitu
Jujur, Korsa, Loyal, Inisiatif, dan Korektif. Lima sikap dasar tersebut harus menjadi standar perilaku dan
semangat bagi setiap pegawai Bea Cukai sebagai wujud nyata pelaksanaan Nilai-Nilai Kementerian
Keuangan.

Keseluruhan program Reformasi Bea Cukai yang terdiri dari 19 Inisiatif Strategis dan dijabarkan menjadi
lebih dari 80 program terobosan dan 600 rencana aksi, secara umum telah berhasil dilaksanakan dengan
baik oleh seluruh jajaran Bea Cukai selama tahun 2017, meskipun tentunya masih terdapat ruang
penguatan lanjutan. Beberapa indikator menunjukkan keberhasilan tersebut, antara lain target
penerimaan yang tercapai, perbaikan praktik perdagangan melalui program PIBT (Penertiban Importir
Berisiko Tinggi) dan PCBT (Program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi), serta sinergi yang terjalin baik
dengan jajaran Aparat Penegak Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, dan instansi terkait lainnya. Saya harap
semangat, komitmen, konsistensi, dan keterlibatan dari seluruh pegawai Bea Cukai dapat terus dijaga dan
ditingkatkan di tahun-tahun mendatang sehingga cita-cita kita bersama yaitu Bea Cukai menjadi institusi
yang kredibel dan dipercaya oleh masyarakat, dapat tercapai.

Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan Kementerian Keuangan, seluruh
jajaran Bea Cukai, serta para Advisor dan Observer Program Reformasi Bea Cukai yang berperan aktif
dalam mengawal dan melaksanakan reformasi di Bea Cukai.

Wassalamu’alaikum wr wb,

Heru Pambudi

DAFTAR ISI 1
2
Pesan Menteri Keuangan
Tentang Buku Ini

Sambutan Direktur Jenderal BC 3

Daftar Isi 4

Kick Off TPRKC 5

Urgensi PRKC 6

Perjalanan Reform BC 7

Konsepsi PRKC 8-9

PIBT 10-11
PCBT 12-13
Program Sinergi 14

Quote 15

Capaian Penerimaan 16-17

Peran Aktif Stakeholder 18-19

Quote 20

Testimoni 21-25

Persentase Capaian PRKC 26
Inisiatif Strategis A1 - D19 27-45

Reform By Location 46-47
48
Bung Hatta Award 49
Strategi Reformasi 2018 50
Quote 51-52
Tim PRKC 2017

Kick-Off Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai

Sekretariat TPRKC – Pada tanggal 20 Desember 2016, Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan
bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Cukai Reformasi mengambil 4 tema besar, yaitu (A).
Kementerian Keuangan yang dipimpin langsung oleh Penguatan Integritas, Budaya Organisasi & Kelem-
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meluncurkan bagaan, (B) Optimalisasi Penerimaan, (C) Penguatan
program Reformasi Perpajakan dan program Penguatan Fasilitasi, dan (D) Efisiensi Pelayanan dan Efektivitas
Reformasi Kepabeanan dan Cukai yang dimandatkan Pengawasan.
kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat,
dilibatkan pula akademisi, praktisi, dan perwakilan
Untuk melaksanakan program tersebut, dibentuk pula dari kalangan dunia usaha sebagai advisor dan ob-
Tim Reformasi Perpajakan dan Tim Penguatan Reformasi server dalam Tim Reformasi Perpajakan dan Tim Pen-
Kepabeanan dan Cukai melalui Keputusan Menteri Keu- guatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai.
angan Nomor 885/KMK.03/2016 dan Nomor
909/KMK.04/2016.

6

URGENSI PENGUATAN
REFORMASI BEA CUKAI

 Perdagangan ilegal (penyelundupan, importasi borongan, cukai ilegal,
dll.) adalah hambatan serius bagi terciptanya persaingan usaha yang fair
yang merupakan salah satu prasyarat bagi tumbuh kembangnya industri
dan perdagangan dalam negeri.

 Upaya-upaya ekstra (extra effort) menjadi kunci dalam rangka
pengamanan penerimaan negara di sektor perpajakan yang dalam
beberapa tahun terakhir tidak mampu mencapai target penerimaan
yang diamanatkan oleh negara.

 Diperlukan upaya bersama dalam memperbaiki indikator-indikator
layanan, seperti Ease of Doing Business (EODB) dan Logistic Performance
Index.

 Perjalanan panjang reformasi Bea Cukai masih menyisakan ruang
perbaikan pada berbagai aspek, khususnya aspek SDM dan
kelembagaan. Berangkat dari pengalaman reformasi sebelumnya,
program Penguatan Reformasi kali ini menitikberatkan pada
pembenahan fondasi integritas SDM, budaya organisasi dan
kelembagaan.

 Dengan perbaikan mendasar pada budaya organisasi dan sikap dasar
pegawai, ditunjang dengan komitmen leadership dan pengelolaan
program yang efektif, mari kita songsong era lepas landas menuju Bea
Cukai Modern.

PERJALANAN 7
2017
REFORMASI BERLANDASKAN BUDAYA
REFORMASI (SEMANGAT & SIKAP), dengan tema:
BEA CUKAI  Penguatan Integritas, Budaya Org, &

Kelembagaan
 Optimalisasi Penerimaan
 Penguatan Fasilitasi
 Peningkatan Efisiensi Pelayanan &

Efektivitas Pengawasan

 Reformulasi Visi, Misi, & Fungsi Utama 2014

DJBC
 Penguatan Kelembagaan (Organisasi,

SDM, Infrastruktur)
 Penyemournaan proses bisnis inti

 Amandemen UU Cukai 2010  Modernisasi KPPBC
 Pembentukan KPU  Penyempurnaan sistem
 Pembentukan Portal INSW 2007
2006 manajemen kinerja
 Sentralisasi sistem IT

 Amandemen UU Pabean
 Penyempurnaan sistem

reward & punishment

 Deklarasi Kepabeanan dan 2002

Cukai Elektronik
 Reformasi kebijakan makro

1995

 Perumusan UU Pabean
dan UU Cukai

 Simplifikasi prosedur

layanan

8

KONSEPSI
REFORMASI BEA CUKAI

Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai
(PRKC) merupakan suatu usaha perubahan yang
mendasar dalam keseluruhan sistem kepabeanan dan
cukai yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas
organisasi dalam menjawab harapan masyarakat dan
mendukung tujuan pembangunan nasional.
Program PRKC ini di-launching pada tanggal 20 Desember
2016 oleh Menteri Keuangan bersamaan dengan
Reformasi Perpajakan yang juga dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai payung hukumnya,
Program PRKC ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 361/KMK.04/2017 tentang Program
Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai, yang
kemudian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-503/BC/2017 tentang
Pedoman Implementasi Program Penguatan Reformasi
Kepabeanan dan Cukai.

Program PRKC ini terdiri dari 4 tema besar, yaitu (A). 9
Penguatan Integritas, Budaya Organisasi &
Kelembagaan, (B) Optimalisasi Penerimaan, (C) Terlepas dari kestrategisan seluruh inisiatif dalam
Penguatan Fasilitasi, dan (D) Efisiensi Pelayanan dan program PRKC, terdapat beberapa program yang
Efektivitas Pengawasan. Selanjutnya, 4 tema tersebut karena mempunyai dampak yang begitu signifikan
dijabarkan dalam 19 Inisiatif Strategis Program PRKC. bagi stakeholder DJBC, dapat dikatakan sebagai
Selain 19 Inisiatif Strategis yang lingkupnya nasional, merupakan program unggulan dalam reformasi kali
terdapat pula Program Reform By Location yang ini, yaitu:
dilaksanakan oleh instansi vertikal DJBC dengan
mempertimbangkan karakteristik di masing-masing 1. Program Penertiban Importir Berisiko Tinggi
daerah. 2. Program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi
3. Program Sinergi DJBC-DJP
Pelaksanaan dari keseluruhan Inisiatif Strategis 4. Program Percepatan Pelaksanaan Berusaha
tersebut dimonitor pelaksanaannya secara kontinyu
dan dilaporkan secara berkala kepada Menteri (merupakan program yang akan dilaksanakan
Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan setiap bulan. pada tahun 2018 sebagai tindak lanjut kebijakan
pemerintah untuk mendorong kemudahan
berusaha).

A. Penguatan Integritas, Budaya B. Optimalisasi Penerimaan
Organisasi & Kelembagaan 6. Joint program DJBC & DJP
7. Intensifikasi & Ekstensifikasi penerimaan
1. Pengendaliaan titik rawan integritas 8. Integrasi proses bisnis & utilisasi database
2. Revitalisasi budaya organisasi
3. Peningkatan profesionalisme pegawai D. Efisiensi Pelayanan dan Efektivitas
4. Modernisasi dan Standardisasi sarana Pengawasan

prasarana
5. Reenginering Organisasi DJBC

C. Penguatan Fasilitasi 12. Penguatan peran komunikasi dan citra BC

9. Pemberian dukungan bagi IKM 13. Pengembangan otomasi pelayanan
10. Pemberian fasilitasi tepat sasaran
11. Penyederhanaan perizinan dan 14. Pengembangan Sistem Kepatuhan
Pengguna Jasa yg terintegrasi
perluasan fasilitas
15. Percepatan Pely Impor & Ekspor untuk
19 Inisiatif Strategis Perbaikan DT & EODB
Program PRKC
16. Revitalisasi peran DJBC di Perbatasan

17. Pengembangan sistem pengawasan KC

18. Pemantauan Pencetakan Pita Cukai

19. Penguatan Peran Pengawasan Post
Clearance

10

Program Penertiban Importir

Berisiko Tinggi

“Program Penertiban Importir Berisiko Program PIBT ini merupakan salah satu
Tinggi (PIBT) yang diinisiasi oleh DJBC telah bagian penting dari keseluruhan Program
mendorong kepatuhan importir dan PRKC, yang bertujuan untuk menata praktik-
meningkatkan penerimaan negara di praktik impor khususnya oleh importir
sektor perpajakan.” borongan yang selama ini diindikasikan
masih terdapat pelanggaran.

Secara umum, impor borongan dapat
diartikan sebagai kegiatan importasi yang
didalamnya cenderung terjadi pelanggaran
ketentuan. Dirjen Bea dan Cukai, Heru
Pambudi, menyampaikan bahwa terdapat
dua modus yang sering digunakan oleh
impor borongan ini, yaitu dengan
pemberitahuan harga yang lebih rendah dari
harga seharusnya (under invoicing) dan
dengan penghindaran izin impor.

11

Setidaknya ada tiga alasan program Penertiban
Importir Borongan ini menjadi penting, tidak
hanya bagi Institusi Bea Cukai, namun bagi dunia
usaha tanah air. Pertama, impor borongan
menyebabkan banyaknya beredar barang-barang
ilegal yang membuat persaingan tidak sehat dan
mengancam industri dalam negeri. Kedua,
terdapat ancaman masuknya barang-barang yang
berbahaya ke masyarakat yang tidak memenuhi
standar keamanan yang ditetapkan oleh
kementerian/lembaga (K/L) terkait. Terakhir, dari
sisi penerimaan, perilaku impor borongan ini dapat
berdampak pada penerimaan negara yang tidak
optimal.

Upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam Sumber: Tim Monev PIBT
melakukan penertiban impor borongan yang telah
ada sejak dahulu tentunya tidaklah mudah. Saat  Implementasi strategi komunikasi yang efektif untuk
program ini dicanangkan, terdapat pesimisme dari mengkapitalisasi dukungan publik terhadap program
kalangan usaha bahwa program PIBT ini hanya PIBT.
akan berjalan tidak lebih dari 3 bulan. Terdapat
pula pembentukan opini publik, misalnya dengan
adanya petisi di media sosial yang mengesankan
bahwa program PIBT ini berdampak buruk bagi
perekonomian.

Untuk menyukseskan program PIBT, sekaligus
menjawab tantangan di atas, DJBC melaksanakan
beberapa strategi antara lain:

 Bersinergi dengan seluruh instansi penegak Beberapa hasil nyata yang telah dirasakan oleh
hukum, yang ditandai dengan deklarasi stakeholder DJBC melalui program PIBT ini antara lain
bersama pada tanggal 12 Juli 2017 (s.d. 31 Desember 2017):

 Bersinergi dengan Direktoral Jenderal Pajak a. Penurunan jumlah importir berisiko tinggi yang aktif
baik di fase front-office, middle-office, maupun sebesar 32%;
back-office untuk pengamanan penerimaan
perpajakan b. Penurunan aktivitas importir berisiko tinggi (Jumlah
PIB turun 47%, Jumlah volume (Teus) turun 36%);
 Pengetatan pengawasan dibawah koordinasi
Direktorat Penindakan dan Penyidikan c. Peningkatan tax base sekitar 41%;
d. Peningkatan pembayaran pajak impor (BM & PDRI)
 Koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka penyederhanaan perizinan impor sebesar 26%;
e. Penyederhanaan beberapa perizinan impor, antara
 Asistensi dan supervisi pelaksanaan program
oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Tim lain untuk komoditas tekstil dan komoditas besi baja
Monev Program PIBT melalui koordinasi dengan K/L terkait;
f. Pertumbuhan IKM dalam negeri sekitar 30%
 Monitoring program PIBT secara rutin, yang (sumber: Ditjen IKM, Kemenperin);
dilaksanakan setiap minggu dan dipimpin g. Peningkatan investasi beberapa perusahaan di
langsung oleh Dirjen Bea Cukai industri tekstil dalam rangka penambahan kapasitas
produksi.

12

Program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi

“Program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) yang  Kegiatan pendataan, pemeriksaan
diinisiasi oleh DJBC merupakan program lanjutan dari pencatatan, dan penindakan Tempat
program Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT).” Penjualan Eceran (TPE).

 Analisis kewajaran transaksi Pengusaha TPE.

 Proses penyusunan RPMK tentang
Kewajiban Pencatatan yang salah satunya
terkait pelaporan atas transaksi sediaan
oleh Pengusaha TPE.

 Peningkatan pengawasan melaui kegiatan,
pendataan, pemeriksaan pencatatan, dan
penindakan untuk MMEA ilegal oleh Kantor
Wilayah dan Kantor Pelayanan.

Program PCBT merupakan salah satu bagian penting dari  Hasil Survei Rokok Ilegal: Tingkat
keseluruhan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan pelanggaran mengalami penurunan
dan Cukai (PRKC) yang tertuang dalam salah satu poin 10,9%.
Instruksi Direktur Jenderal nomor INS-03/BC/2017
berupa Pengawasan Cukai Terkoneksi (Excise  Peningkatan jumlah penindakan cukai
Connection). sebesar 74,8% dari tahun 2016.

Tujuan utama program ini adalah untuk memberantas Peningkatan Tren Penindakan Cukai 2017
praktik perdagangan ilegal dan tidak sehat (unfair) serta
dalam rangka pengamanan hak keuangan negara
khususnya terkait dengan produksi, peredaran, dan
perdagangan barang kena cukai.

Obyek utama yang menjadi sorotan dalam PCBT ini
adalah pemberantasan hasil tembakau (rokok) dan
MMEA ilegal.

 Kampanye STOP Rokok Ilegal dilakukan dalam
bentuk sosialisasi, penempelan stiker “STOP Rokok
Ilegal”, penanyangan video, dan bentuk publikasi
lainnya

 Penelitian lebih mendalam atas rekomendasi unit
pengawasan peredaran rokok di wilayah pemasaran.

 Penindakan dan penanganan pasca penindakan
secara berkelanjutan.

 Peningkatan jumlah unit kerja yang melakukan 13
penindakan cukai sebesar 5,7% dari tahun 2016.
Sebagai bentuk identifikasi dan konsep dalam
Peningkatan Sebaran Kantor Yang Melakukan Penindakan penyempurnaan Excise Connection, beberapa
poin unsur penunjang keberhasilan Excise
 Pengungkapan kasus MMEA ilegal dalam skala Connection yang dibutuhkan antara lain
besar di tahun 2017, yaitu antara lain meliputi:
penindakan 5 (lima) kontainer hasil operasi
gabungan DJBC dan Kepolisian RI. a. Basis data yang akurat dan akuntabel atas
pengawasan dan penindakan cukai
 Kenaikan tarif cukai hasil tembakau nasional antara lain meliputi data
pemasaran seluruh produk BKC (baik
berdasarkan PMK-146/PMK.010/2017 legal maupun illegal), data jalur distribusi
BKC dari sentra produsen BKC, hotline
berpotensi meningkatkan pelanggaran cukai pengawasan cukai, data contact unit
pengawasan nasional.
seperti rokok polos, penggunaan pita cukai
b. Peta identifikasi unit kerja berdasarkan
bekas, salah peruntukan dan salah pembagian Area I (wilayah produsen),
Area 2 (wilayah distribusi), Area 3
personalisasi. (wilayah pemasaran).

 Tantangan target peredaran rokok ilegal di c. Jenis data yang dibutuhkan oleh masing-
masing unit pada Area 1, Area 2, dan Area
angka 6% ke bawah. 3; yang bersifat resiprokal antara lain
 Antisipasi atas pemberlakuan cukai Hasil meliputi modus, merk, wilayah produksi,
informasi pelaku, dan saluran ekspedisi.
Pengolahan Tembakau Lainnya khususnya
d. Mekanisme penyampaian/update data
dan informasi baik sewaktu-waktu
maupun periodik.

e. Perangkat penunjang (IT Based) berupa
pegembangan sistem IT yang existing
ataupun integrasi beberapa sistem IT.

f. Administrator yang kredibel dan fully in
charge.

g. Saluran komunikasi dalam sistem EC.
Compliance Treatment, contoh berupa
Pemblokiran (Tidak Dilayani PC) Online
bagi perusahaan yang melakukan
pelanggaran di suatu area di luar
pengawasannya.

Dengan berjalannya semua unsur pembentuk
PCBT yang meliputi kesiapan SDM, dukungan
Sistem, SOP dan IT yang memadai, serta
komitmen seluruh elemen baik di area produsen,
distribusi dan pemasaran BKC, harapan akan
tertibnya pengusaha dan proses bisnis di bidang
cukai akan bisa diwujudkan secara optimal
secara nasional.

Rokok Elektrik/Vape. Langkah antisipasi

berupa profiling awal entitas produsen,

distributor, pengecer liquid vape oleh unit

kerja sesuai wilayah pengawasannya.

 Penyempurnaan desain dan implementasi

Excise Connection

14

PROGRAM SINERGI DJBC-DJP

Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai dan Direktorat Jenderal

Pajak merupakan 2 instansi

penyumbang penerimaan

negara yang sangat vital dalam

pelaksanaan pembangunan.

Secara terpisah, masing-

masing instansi memiliki

keterbatasan jangkauan dalam

rangka pengamanan

penerimaan tersebut. Misalnya

saja, DJBC memiliki jangkauan

yang terbatas dalam

pengawasan atas barang yang

diduga berasal dari luar negeri

pada saat barang tersebut

sudah beredar luas di pasar

dalam negeri. Sebaliknya, DJP Endorsement, Secondment, dan Joint Investigation
(intelijen dan penyidikan bersama).
seringkali mengalami kesulitan dalam pelaksanaan
DJBC dan DJP secara rutin melaporkan realisasi
tugasnya tanpa didukung data-data atau informasi penerimaan dari joint program kepada Menteri
Keuangan. Adapun realisasi joint program per 31
yang berasal dari kegiatan kepabeanan dan cukai. Desember 2017 adalah sebesar Rp 3,86 triliun dan
USD 5,13 juta, melampaui target yang telah
Oleh karena itu upaya peningkatan penerimaan ditetapkan sebesar Rp 1,9 triliun.
perlu memikirkan langkah-langkah terobosan,
diantaranya melalui program sinergi atau joint Dalam lingkup integrasi proses bisnis, salah satu
program antara DJBC dan DJP. program dalam joint program DJBC–DJP yang telah
dilaksanakan adalah Joint Endorsement PPFTZ-03,
Bagan Program Sinergi DJBC-DJP yaitu integrasi proses pengawasan dan pelayanan
atas pemasukan barang dari dalam daerah pabean
Joint program DJBC-DJP diimplementasikan ke kawasan perdagangan bebas.
melalui kegiatan Joint Data, Joint Analysis dan Joint
Audit. Selain kegiatan tersebut, joint program Dalam Joint Endorsement FTZ, DJBC dan DJP
DJBC-DJP dikembangkan melalui kegiatan Joint menerapkan prinsip-prinsip single document,
Collection (penagihan bersama), Joint Operation single process, dan single treatment. Secara
(gijzeling, penindakan, dan lain-lain), Joint kesisteman, telah dibentuk pula aplikasi Joint
Endorsement yang terintegrasi antara sistem
informasi DJBC (CEISA) dengan sistem informasi
DJP.



16

Penerimaan Bea Cukai Tembus Target
APBN-P 2017

“Tahun 2017, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil
melampaui target penerimaan kepabeanan dan cukai di atas 100%.
Selamat atas prestasi ini, yang pertama kali sejak 3 tahun.”
Sri Mulyani Indrawati, 31 Desember 2017

Direktorat Jenderal Bea Cukai mencatat total penerimaan negara yang dikumpulkan
hingga 30 Desember 2017 mencapai Rp192,28 triliun (101,7% dari target yang
ditetapkan dalam APBN-P 2017 sebesar Rp189,14 triliun).

Penerimaan DJBC antara lain bea masuk mencapai Rp Sumber: Subdirektorat Penerimaan,
34,96 triliun atau 105% dari target Rp 33,28 triliun. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.
Sedangkan bea keluar mencapai Rp 4,05 triliun atau
149,9 % dari target Rp 2,7 triliun. Selanjutnya, untuk Menurut Menteri Keuangan, capaian tersebut
cukai telah mencapai Rp 153,27 triliun atau 100,1% dipengaruhi peningkatan kinerja konsumsi domestik
dari target Rp 153,16 triliun. Penerimaan cukai ini yang menunjukkan masih cukup tingginya daya beli
berasal dari hasil tembakau sebesar Rp 147,71 triliun, masyarakat, adanya penyesuaian tarif cukai, dan
cukai MMEA Rp 5,41 triliun, dan cukai etil alkohol Rp mulai menguatnya kinerja ekspor impor. Tidak kalah
150 milyar. penting, prestasi ini juga dicapai melalui langkah-
langkah strategis seperti dengan implementasi
Dalam akun media sosialnya, Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja penerimaan
DJBC yang telah melampaui target yang telah
diamanatkan.

“Tahun 2017, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
berhasil melampaui target penerimaan kepabeanan
dan cukai di atas 100%. Selamat atas prestasi ini, yang
pertama kali sejak 3 tahun.”

Sri Mulyani Indrawati, 31/12/2017.

program Penertiban Importir Berisiko Tinggi, 17
program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi, dan
sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak. penerimaan perpajakan secara umum, khususnya
PPN dan PPh impor. Demikian juga dengan cukai,
Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi, barang kena cukai yang produksinya ilegal dengan
menyampaikan bahwa dengan penertiban importir dilakukan penertiban cukai berisiko tinggi maka
maka yang nakal-nakal akan dibina yang diharapkan pembayaran cukai menjadi lebih benar. Heru
dapat berdampak pada kegiatan ekspor impor Pambudi lebih lanjut menegaskan bahwa program-
menjadi benar dan bayarnya lebih baik. Bahkan, program tersebut akan terus diintensifkan seluruh
program Penertiban Importir Berisiko Tinggi tidak jajarannya pada tahun 2018, baik secara mandiri
hanya berhasil mendokrak penerimaan di sektor maupun melalui sinergi dengan Direktorat Jenderal
kepabeanan dan cukai saja, namun juga Pajak dan instansi terkait lainnya.

TOTAL

18

PERAN AKTIF
STAKEHOLDER
BEA CUKAI

Dalam perumusan program Penguatan Reformasi Kepabeanan Dan Cukai, DJBC selain meminta
masukan dari akademisi dan praktisi sebagai advisor dan observer, juga beberapa kali
mengundang perwakilan dari kalangan usaha, antara lain Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat,
Asosiasi Logistik Indonesia, Asosiasi Pengusaha Mainan, Asosiasi Pengusaha Sepeda, dan lainnya.
Hal ini dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi dan masukan dari kalangan dunia usaha,
sehingga program yang dilaksanakan benar-benar mempunyai dampak yang signifikan bagi
pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC.

19

Tidak hanya mengundang, DJBC juga
beberapa kali langsung mengadakan

sosialisasi ke sentra-sentra bisnis,
antara lain ke Pasar Mangga Dua dan ke

Pasar Tanah Abang.



21

Mardiasmo,
Wakil menteri Keuangan

“Program penguatan reformasi Kepabeanan dan
Cukai sudah bagus dan berjalan sesuai rencana
(timeline) yang sudah disusun.”
Namun, selain memberikan appresiasi, beliau juga
memberikan pesan agar program yang sedang
dijalankan ini dapat dilaksanakan dengan baik di
semua lini, mulai dari pusat sampai daerah dengan
nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai pengikat
seluruh komponen untuk hasil yang terbaik bagi
Indonesia adil, makmur, dan sejahtera.

Sofjan Wanandi,
Staf Ahli Wapres RI

“Program penguatan reformasi ini merupakan kemajuan
yang luar biasa. Selain itu, ini adalah pekerjaan yang
sangat besar sehingga perlu didukung sepenuhnya oleh
seluruh aparat Bea dan Cukai. Jika program reformasi ini
berhasil, saya yakin akan memberikan kontribusi yang
besar bagi negara."
Sofjan juga menambahkan bahwa program ini harus
didukung semua pihak, termasuk dari para pengusaha itu
sendiri.

22

Yustinus Prastowo,
Direktur Eksekutif Center for
Indonesia Taxation Analysis (CITA)

Sebagai salah satu dari tim Advisor PRKC, Yustinus menyampaikan bahwa apa yang sedang dikerjakan
Bea Cukai sudah sangat bagus, program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai telah memiliki
perencanaan yang komprehensi dan visi serta misi yang jelas. “Program ini dapat mengubah paradigma
masyarakat bahwa Bea Cukai bukan sekedar lembaga pemerintah pengumpul penerimaan negara, tetapi
menjadi fasilitator dan protektor bagi ekonomi dan perdagangan,”. Dia juga berpendapat bahwa peran
strategis Bea Cukai adalah menopang kekuatan ekonomi termasuk menjadi leader dalam melakukan
perbaikan ekonomi secara struktural. Hal tersebut merupakan bagian penting dalam reformasi
kepabeanan dan cukai.

Edward Otto Kanter,
Ketua Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas

(APJP)

Salah satu program terobosan dalam penguatan reformasi
kepabeanan dan Cukai adalah pelaksanaan program
penertiban impor berisiko tinggi, Ketua Asosiasi Perusahaan
Jalur Prioritas (APJP), Edward Otto Kanter yang juga tergabung
dalam tim observer PRKC mengungkapkan bahwa pihaknya
merespon positif dan akan membantu mengoptimalkan
pelaksanaannya dengan cara menambah jumlah perusahaan
yang patuh melalui program member get member. Selain itu
APJP juga menyambut baik langkah yang dilakukan Bea Cukai
dalam mengkategorikan importir berisiko tinggi.

"Kami mengapresiasi pendekatan yang digunakan Bea Cukai
dalam mengkategorikan importir berisiko tinggi berdasarkan
company performance bukan berdasarkan jenis produk."

Ade Riphat Sudrajat,
Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB)

Ketua APKB, Ade Riphat Sudrajat mengutarakan dukungannya dengan
menyampaikan anjuran bagi Bea Cukai untuk menindak tegas pengusaha
Kawasan Berikat yang bermasalah. Selanjutnya, ia menyampaikan harapannya
terkait pengimplementasian Kawasan Berikat Mandiri.

“Kami berharap ke depannya pengimplementasian Kawasan Berikat Mandiri
dapat dipercepat serta pemberian fasilitas Kawasan Berikat yang diberikan
Bea Cukai semakin tepat sasaran.”

23

Suryadi S, Perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

"Ini bukan benang kusut, kita kerja sama cari solusi. Tujuan kami,
proses yang cepat tapi benar. Apindo membawahi 150 asosiasi,
dengan anggota 15.000 orang di seluruh Indonesia. Kami imbau
untuk start dengan benar, jika komunikasi terjalin dengan baik, akan
mudah melaporkan yang terjadi di lapangan."

Widijanto, Perwakilan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia
(ALFI)

"Mengingat masih maraknya perdagangan ilegal dan kebutuhan
negara untuk meningkatkan penerimaan, ALFI siap turut serta dalam
program penanganan impor beresiko tinggi. Kami siap mendengar dan
mencatat. Pemerintah sudah banyak melakukan hal-hal luar biasa
untuk stakeholders, untuk itu diharapkan kejujuran stakeholders."

Purwono Widodo, Co-chairman Asosiasi Besi dan Baja
Indonesia (IISIA)

"Kami sangat mengapresiasi upaya penertiban impor berisiko
tinggi yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk menciptakan
praktik bisnis yang sehat dan adil. Untuk itu kami akan
mendukung program ini dengan menyosialisasikan secara aktif
kepada para anggota asosiasi kami."

Rudiono, Ketua Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia
(AIPI)

"Saya rasa ini program yang baik dan kami siap mendukung
penuh, serta mengawal pelaksanaan program ini. Saya
mengimbau kepada para anggota untuk selalu mematuhi
aturan yang berlaku dan melupakan segala kegiatan-
kegiatan yang telah lalu, yang tidak sesuai dengan aturan
pemerintah."

Nur Beni, Perwakilan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)

"Kami mendukung penuh program Bea Cukai ini dan telah
memproyeksikan rencana untuk mengimplementasikan
dukungan tersebut, kami akan mengumpulkan anggota API dan
membentuk tim untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada
di lapangan."

Anto Medan, Masyarakat (www.kompasiana.com/antomedan)

“Reformasi sekali ini bukanlah reformasi regulasi, tetapi reformasi
tindakan. Karena tidak ada aturan baru. Hanya ada tekad untuk
berubah menjadi lebih baik, lebih tertib, dan lebih profesional.”

24

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis (Sekretaris Tim Penguatan
Reformasi Kepabeanan dan Cukai)
“Reformasi tahun 2017 digulirkan sebagai respon terhadap tuntutan dan
harapan masyarakat yang terus meningkat pada DJBC. Berbeda dengan
program-program perubahan/ reformasi sebelumnya, penguatan reformasi
DJBC di tahun 2017 ini menempatkan penguatan budaya organisasi dan
peningkatan integritas sebagai roh penggerak perubahan, selain tetap
melaksanakan perbaikan berkelanjutan pada area SDM, organisasi,
infrastruktur, anggaran, proses bisnis, peraturan, dan sistem IT.”

Sekretaris Direktorat Jenderal (Koordinator Pokja Bidang Organisasi, SDM,
Infrastruktur, dan Penganggaran)
“Penguatan reformasi kali ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan
kepercayaan publik atas pelaksanaan fungsi DJBC yang sesuai asas
pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung tujuan
tersebut, aspek kelembagaan tidak hanya menjadi faktor pendukung,
namun harus mampu menjadi faktor enabler yang dapat menunjang secara
efektif pelaksanaan reformasi yang dilaksanakan DJBC.”

Direktur Keberatan Banding dan Peraturan (Koordinator Pokja Bidang
peraturan Perundang-undangan, Proses Bisnis, dan Teknologi Informasi)
“Reformasi membutuhkan kesungguhan dan komitmen yang tinggi.
Keberhasilan penguatan reformasi DJBC ini sangat bergantung pada ownership
dan leadership yang tidak hanya di level pimpinan, namun sampai ke seluruh
pegawai di level terbawah sekali pun. Dan tidak hanya internal, dukungan
instansi lain serta dukungan dari stakeholders akan sangat menentukan
keberhasilan implementasi reformasi yang akan meletakkan pondasi yang kuat
bagi DJBC ke depan.”

Direktur Penindakan dan Penyidikan
“Program reformasi khususnya program Penertiban Importir Berisiko Tinggi
dan Penertiban Cukai Berisiko Tinggi telah memberikan dampak yang bagus
tidak hanya bagi pencapaian kinerja DJBC, namun juga bagi pertumbuhan
dunia usaha. Sinergi baik internal maupun eksternal dengan Aparat Penegak
Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, serta instansi terkait lainnya menjadi
kunci keberhasilan reformasi DJBC.”

Direktur Kepatuhan Internal
“Dari pengalaman reform yang telah dilakukan sebelumnya, didapat keyakinan
bahwa penguatan budaya organisasi dan integritas lah yang saat ini paling penting
dan mendasar bagi Bea Cukai. Oleh karena itu, dalam reformasi kali ini terdapat
program-program untuk mendorong penguatan budaya dan integritas tersebut,
antara lain perumusan Sikap Dasar Pegawai DJBC, pelaksanaan pembinaan mental
nasional, serta pembangunan Sistem Monitoring Integritas Pegawai.”

25

Oentarto Wibowo, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta
"Salah satu key success factor dari sebuah program reformasi adalah adanya
ownership. Pada program reformasi 2017 ini, nuansa ownership dimaksud
sangat nampak, antara lain dengan dimunculkannya program Reform by
Location dimana para pimpinan satuan kerja dapat menetapkan sendiri
program-program penguatan reformasi yang khas di satuan kerja masing-
masing. Program Reform by Location ini menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari program reformasi secara keseluruhan."

Tjertja Karja Adil, Kepala KPPBC Tanjung Emas
"Sejarah telah ditorehkan oleh Bea Cukai jaman now. 12 juli 2017 telah
menjadi hari bersejarah dan tanggal keramat bagi petugas berseragam biru
ini. Yess.. ternyata kita BISA. Dulu hanya Mimpi tapi kini perlahan mulai
terwujud berkat komitmen dan kerja ekstra keras seluruh jajaran dari level
terbawah sampai pimpinan tertinggi. Saya ingin berpesan, mari kita perkuat
soliditas, endurance, dan jangan pernah lelah untuk berbuat lebih dan lebih
untuk Bea Cukai makin baik. Mari kita wariskan dan tularkan kebaikan
kepada generasi yang akan datang yang saat ini baru menapaki karir mereka
di Bea Cukai. Harapan itu masih ada untuk beacukai yg makin baik.."

Asral Efendi, Pemeriksa Bea dan Cukai Muda
KPU Bea Cukai Tanjung Priok
"Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen merupakan komponen SDM
yang berperan penting dalam pelaksanaan Program PIBT yang dimulai
pada bulan Juli 2017. Sebagai pejabat fungsional, mampu melaksanakan
tugas dan perkerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki tanpa
intervensi pihak manapun sangatlah berarti bagi kami. Dan Saya bangga
menjadi bagian dari istitusi ini."

Himawan Setiyo, Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai XIII
KPPBC Purwakarta
"Berbagai kebijakan yang diambil dalam program reformasi seperti simplifikasi
peraturan, otomasi pelayanan, peningkatan kesejahteraan pegawai dan lain-lain
mendorong kami untuk meningkatkan integritas serta memperbaiki kualitas
pelayanan kepada masyarakat. Dengan kerja keras dan dukungan dari seluruh
pimpinan dan pegawai DJBC, program reformasi turut serta menjadi bagian dari
upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. Saya bangga menjadi pegawai Bea Cukai."

Mat Fatoni, Kapten Kapal Armada PSO Bea Cukai Batam
"Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai, khususnya PIBT,
merupakan langkah nyata Bea Cukai dalam menjawab tantangan masyarakat yg
menginginkan perdagangan ilegal dapat diberantas. Oleh karena itu kami sebagai
tim patroli laut terus meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan di laut untuk
mengantisipasi bocornya barang-barang ilegal melalui laut utamanya melalui
perbatasan laut antara Singapura dan Indonesia. Kami selaku tim “Marine
Customs” akan dengan sekuat tenaga menjaga dan mengawasi laut, khususnya dari
penyelundupan barang niaga (impor ilegal) maupun NPP.”

26

A. PENGUATAN INTEGRITAS, BUDAYA
ORGANISASI & KELEMBAGAAN
1. Pengendalian Titik Rawan Integritas
2. Revitalisasi Budaya Organisasi
3. Peningkatan Profesionalisme Pegawai
4. Modernisasi & Standardisasi Sarpras
5. Reenginering Organisasi DJBC

B. OPTIMALISASI PENERIMAAN
6. Joint Program DJBC & DJP
7. Intensifikasi & Ekstensifikasi Penerimaan
8. Integrasi Proses Bisnis & Utilisasi DB

C. PENGUATAN FASILITASI
9. Pemberian Dukungan Bagi IKM
10. Pemberian Fasilitasi Tepat Sasaran
11. Penyederhanaan Perizinan & Perluasan
Fasilitas

D. EFISIENSI PELAYANAN &
EFEKTIVITAS PENGAWASAN
12. Penguatan Peran Komunikasi & Citra BC
13. Pengembangan Otomasi Pelayanan
14. Pengembangan SKPJ yang terintegrasi
15. Percepatan Pelayanan Impor & Ekspor untuk
perbaikan DT & EODB
16. Revitalisasi Peran DJBC di Perbatasan
17. Pengembangan Sistem Pengawasan KC
18. Pemantauan Pencetakan Pita Cukai
19. Penguatan Peran Pengawasan Post Clearance

27

A.1 Pengendalian Titik Rawan Integritas

“Pegawai DJBC Berintegritas dan Selama Tahun 2017 telah dilakukan program CMC
Profesional adalah fondasi pencapaian terhadap Pejabat 32 orang Eselon II, 44 pejabat eselon III,
kinerja dan citra DJBC yang baik dan
optimal ...” dan 29 pejabat eselon IV di lingkungan DJBC

Telah cukup banyak program peningkatan integritas 2. Penguatan waskat dengan dukungan IT yaitu
yang dilakukan DJBC baik secara administratif maupun Sistem Kepatuhan Internal (SKI)
teknis, namun masih cukup banyak area perbaikan
yang mengindikasikan masih terjadinya fraud seperti SKI merupakan bentuk pengawasan melekat
kecurangan dan pelanggaran pegawai (pungli, suap, (waskat) berbasis sistem teknologi informasi
dsb). DJBC yaitu CEISA. Sistem ini mampu mendeteksi
Merupakan suatu keharusan bagi DJBC untuk terus adanya anomali data sbg early warning signal
secara intensif melakukan upaya pengendalian (notifikasi) kepada unit Kepatuhan Internal.
terhadap titik-titik rawan integritas. Untuk alasan Objek Waskat adalah para Pejabat Fungsional
itulah IS.A1 dirumuskan. (PFPD dan Pemeriksa Barang).

Program-program terkini yang sedang diintensifkan
dan tergabung dalam IS.A1 ini antara lain meliputi:

1. Pemetaan titik rawan integritas
2. Penerapan CMC (Coaching, Mentoring,

Counseling)
3. Penerapan Spot-Check berdasarkan peta integritas
4. Penguatan waskat dengan dukungan sistem TI

(AMT Perilaku)
5. Penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi

100% Hingga Desember 2017, 3. Selain 2 kegiatan di atas, juga terdapat aksi-aksi
penyelesaian IS A.1 mencapai utama pada thn 2017 yaitu Pembinaan Mental
100% untuk rencana aksi yang Nasional, Pemetaan titik rawan integritas, dan
jatuh tempo s.d. Des 2017, Penerapan Spot Check berdasarkan Peta
Integritas.
dan mencapai 22% dari 22%
keseluruhan renaksi s.d. tahun Foto: Kegiatan Bintal Nasional
2020 Bintal merupakan langkah preventif yang
bertujuan menguatkan kesadaran, moralitas dan
Beberapa highlight aksi dalam rangka IS A.1 yang integritas pegawai DJBC. Salah satu bentuk
telah dilaksanakan, antara lain: kegiatannya adalah CEBiC (Customs and Excise
Bintal Community), kegiatan ini berlangsung
1. Program Coaching, Mentoring, and Counseling terus menerus dalam skala nasional.
(CMC),
Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah
adanya hubungan baik antara atasan dan bawahan
dan sikap lebih terbuka sehingga segala macam
fraud bisa diidentifikasi dan ditangani secara dini dan
langsung ditangani oleh atasan langsung.

28

A.2 Revitalisasi Budaya Organisasi

97% Penerapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
Program ini adalah predikat yang diberikan kepada
Hingga Desember 2017, Dan mencapai instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya
penyelesaian IS A.2 28% dari total mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM
mencapai 97% untuk renaksi sampai melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal
rencana aksi yang jatuh dengan tahun pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas
tempo s.d. Des 2017, 2020 pelayanan publik yang dilaksanakan setiap tahun oleh
Kementerian PAN & RB .
Terwujudnya persepsi yang sama mengenai Tahun 2017, DJBC berhasil mendapat dua predikat WBK
nilai-nilai budaya organisasi di seluruh unit DJBC untuk KPPBC TMP A Bogor dan KPPBC TMP C Cilacap
serta perbaikan pola kerja dan spirit dalam dari total 11 unit kerja di Lingkungan Kementerian
pelaksanaan tugas adalah urgensi dari Keuangan yang mendapat predikat WBK WBBM.
penetapan IS A.2.
Bertempat di Hotel Bidakara Jakarta, 12 Des 2017
Keberhasilan dari IS A.2 ini diharapkan dilaksanakan Acara penyerahan penghargaan.
membawa dampak pada Budaya Organisasi yang penghargaan Kantor berpredikat WBK yang
tercermin dalam perilaku seluruh pegawai DJBC
Program-program yang dibidik dalam IS.A.2 ini diberikan secara langsung oleh Menteri PAN-RB di
antara lain meliputi: antaranya kepada Kepala KPPBC TMP A Bogor dan
1. Pembentukan Sikap Dasar & Kepemimpinan Kepala KPPBC TMP C Cilacap memegang piagam
2. Penyempurnaan Kode Etik Pegawai DJBC
3. Penerapan Zona Integritas menuju WBK dan penghargaan unit kerja dengan predikat WBK

WBBM.

HIGHLIGHT AKSI IS.A2

Sikap Dasar Pegawai DJBC
Penetapan Kepdirjen Nomor 664/BC/2017
tentang Sikap Dasar Pegawai DJBC menjadi
salah satu milestone utama IS A.2 dalam
perwujudan revitalisasi budaya organisasi.
Sikap Dasar Pegawai DJBC yang ditetapkan
adalah :

JUJUR-LOYAL-KORSA-INISIATIF-KOREKTIF

Sikap dasar tersebut menjadi standar perilaku
dan semangat bagi setiap pegawai sebagai
wujud nyata pelaksanaan Nilai-Nilai
Kemenkeu sesuai karakteristik tugas
pelayanan dan pengawasan di bidang
kepabeanan dan cukai.

29

A.3 Peningkatan Profesionalisme Pegawai

33% s.d. 2020

97% 2017

Hingga Desember 2017, penyelesaian IS A.2 mencapai
97% untuk rencana aksi yang jatuh tempo s.d. Des
2017, mencapai 33% dari total renaksi s.d. tahun 2020

Urgensi Pelaksanaan Assessment
Kompetensi Teknis
1. Terbitnya UU No 5 thn 2014 tentang ASN
mengamanatkan setiap jabatan memenuhi Fungsional Audit DJBC
Kompetensi Manajerial, Teknis dan Sosio-Cultural,
selain itu mengamanatkan juga pengembangan Penyusunan Petunjuk
Jabatan Fungsional. Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pemeriksa Bea
2. Sudah ada standar kompetensi manajerial, namun dan Cukai Tahap I 2017
belum ada standar kompetensi teknis meliputi
pengetahuan/ketrampilan yang diperlukan dalam Penyusunan konsep
tiap jabatan. penyempurnaan

3. Sistem Reward dan Punishment saat ini belum ideal ketentuan sistem reward
karena : a) belum sepenuhnya dikaitkan dengan tahap I
kinerja pegawai; b) belum dapat meningkatkan
motivasi dan kinerja pegawai pada daerah Penyusunan Naskah
perbatasan/terpencil dan, beresiko tinggi; c) belum Akademis sistem reward
sepadan antara reward dengan resiko tugas. untuk pegawai di daerah
perbatasan dan memiliki
4. Hasil survey MOFIN 2013 s.d. 2015 menunjukkan tugas yang berisiko tinggi
rendahnya motivasi pegawai yang disebabkan oleh
belum optimalnya sistem reward and punishment.

5. Belum optimalnya program pertukaran pegawai
sebagai sarana untuk peningkatan kompetensi dan
karir pegawai.

Program

IS A.3 mencakup 5 besaran program utama yaitu:
1. Penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan

Cukai
2. Penerapan Assessment Kompetensi Manajerial dan

Kompetensi Teknis
3. Penyempurnaan sistem reward dan punishment
4. Peningkatan kompetensi untuk jabatan yang terkait

pelaksanaan anggaran
5. Pertukaran pejabat/pegawai antar instansi (Leaders

factory)

3302

A.4 Modernisasi dan Standardisasi
Sarana Prasarana

Modernisasi merupakan suatu keharusan dalam Dengan adanya program-program tersebut,

suatu organisasi. Seperti kata para ahli, diharapkan terwujudnya efisiensi, efektivitas,

modernisasi adalah keinginan untuk berubah dan dan optimalisasi pengelolaan Barang Milik

tumbuh secara terus menerus. Negara (BMN) yang mencerminkan kebutuhan riil

Begitu pula halnya DJBC berusaha untuk sarana prasaranan dalam pelaksanaan tugas

mewujudkan adanya modernisasi dan pokok dan fungsi DJBC

standardisasi sarana dan prasarana guna 2. Perencanaan Penganggaran Alat Pendukung

menunjang tugas dan fungsi serta memperkuat Operasi Narkotika dan Calon Anjing Pelacak
Baru
identitas.

Program-program terkini yang sedang diintensifkan Saat ini beberapa kantor wilayah sedang

dan tergabung dalam IS.A4 meliputi: melaksanakan pembangunan unit anjing

1. Standardisasi sarana dan prasarana DJBC pelacak, misalnya Kantor Wilayah DJBC Riau
2. Modernisasi alat pendukung operasi narkotika Sumatera Barat dan Kantor Wilayah DJBC Jawa
Barat. Begitu juga pengadaan anjing pelacak saat
dan penguatan unit anjing pelacak DJBC ini sudah bertambah sebanyak 2 anjing pelacak
3. Penyediaan infrastruktur TIK yang handal yang sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan
4. Modernisasi sarana dan prasarana pengawasan dan rencananya masih dalam tahap
penambahan sebanyak 8 anjing pelacak baru.
laut.

Hingga Desember 2017,
penyelesaian IS A.4
mencapai 94% untuk
rencana aksi yang jatuh
tempo s.d. Des 2017,

dan mencapai 32% dari Unit K-9 Kantor Wilayah Jawa Barat
keseluruhan renaksi s.d.
tahun 2020 Salah satu anjing pelacak DJBC yang turut serta
dalam penguatan pengawasan terhadap barang-
Inilah beberapa capaian dari program-program IS A4
hingga akhir tahun 2017: barang berbahaya yang masuk ke Indonesia
1. Implementasi Standarisasi Identitas Gedung Kantor
Selain standardisasi identitas gedung kantor, ada
beberapa program terkait standardisasi sarana dan
prasarana DJBC yang sedang dijalankan selama tahun
2017, yaitu:
 Penyusunan standarisasi alat angkut darat

bermotor,
 Inventarisasi kebutuhan IT, dan sarana prasarana

pelayanan dan pengawasan DJBC
 Penyusunan standarisasi luas tanah dan luas

gedung kantor.

31

A.5 Reengineering Organisasi
DJBC

86% 32% “merupakan inisiatif strategis yang
bertujuan untuk membentuk organisasi
DJBC yang kondusif dan fit dalam
menghadapi tuntutan stakeholder.”

Sampai dengan Desember 2017, penyelesaian Inisiatif Strategis 3. Reengineering Unit Kehumasan;
A5 mencapai 86% untuk rencana aksi yang jatuh tempo s.d. 4. Reengineering Unit Pemeriksaan.
Desember 2017, dan 32% untuk penyelesaian Inisiatif Strategis
secara keseluruhan (s.d. 2020). Saat ini, telah disusun rancangan peraturan terkait
dengan penyempurnaan organisasi unit pengawasan
Upaya reengineering organisasi DJBC merupakan laut, unit pengawasan narkotika, dan unit
respon yang diberikan atas perubahan lingkungan kehumasan. Sedangkan untuk reengineering unit
strategis, antara lain isu penyelundupan, isu pemeriksaan, dengan mempertimbangkan bahwa
penerimaan, ancaman narkotika, dan semakin unit tersebut baru efektif terbentuk pada akhir 2017,
tingginya tuntutan stakeholder DJBC. Dalam inisiatif maka reviu atas unit pemeriksaan baru akan
strategis ini, terdapat 4 program terobosan, yaitu: dilaksanakan pada akhir kuartal pertama 2018.
1. Reengineering Unit Pengawasan Laut;
2. Reengineering Unit Pengawasan Narkotika;

Progress Pelaksanaan Inisiatif Strategis
Reengineering Organisasi DJBC

Pembahasan Penetapan &
dengan Setjen Kemenkeu dan Implementasi

Kemenpan-RB (Okt 2018)
(Maret 2018)
Penyusunan
Draft Peraturan

Penyusunan
Naskah Akademis

32

B.6 JOINT PROGRAM DJBC-DJP

Joint Program DJBC dan DJP merupakan upaya Pemblokiran
bersama untuk mengoptimalkan penerimaan GB&KB
negara dan penegakan hukum di bidang
perpajakan dan kepabeanan dan/atau cukai Join Analysis
dengan mencapai kondisi yang diharapkan sebagai DJBC-DJP
berikut:
Joint • Pemeriksaan
1. Turunnya upaya menghindari pembayaran Operation
pajak dan bea masuk/bea keluar/cukai melalui sederhana
importir berisiko tinggi. • Himbau
• Konseling
2. Peningkatan penerimaan negara. • Penelitian Ulang
3. Optimalisasi pengawasan terhadap WP yang • Audit

juga merupakan Pengguna Jasa kepabeanan 2. Pelaksanaan secondment dengan menugaskan
dan cukai secara bersama-sama oleh DJBC dan 6 pejabat/pegawai utk secondment ke DJP (KPP
DJP. Madya Semarang, KPP Pratama Kudus, dan KPP
4. Peningkatan daya saing industri dalam negeri. Pratama Tanjung Priok) dan 3 pejabat/pegawai
utk secondment ke BKF. Adapun pegawai DJP
Kegiatan-kegiatan pada Joint program DJBC-DJP yg diajukan utk secondment ke DJBC adalah
mencakup Joint Data, Joint Analysis dan Joint sebanyak 6 pejabat/pegawai. Penugasan
Audit, Joint Collection (penagihan bersama), Joint tersebut dilaksanakan melalui kegiatan
Operation (gijzeling, penindakan, dan lain-lain), transfer knowledge pendalaman regulasi &
Secondment, dan Joint Investigation (intelijen dan literatur, pemahaman proses bisnis berjalan,
penyidikan bersama). dan analisis critical point proses bisnis irisan
DJBC-DJP.

Sampai dengan Desember 2017, penyelesaian
Inisiatif Strategis B6 mencapai 100% untuk rencana
aksi yang jatuh tempo s.d. Desember 2017, dan
19% untuk penyelesaian Inisiatif Strategis secara
keseluruhan (s.d. 2020).

Per Desember 2017 rencana aksi yang telah DJBC dan DJP secara rutin melaporkan realisasi
diselesaikan adalah: penerimaan dari joint program kepada Menteri
Keuangan. Adapun realisasi joint program per 31
1. Pemblokiran terhadap 662 wajib pajak Desember 2017 adalah sebesar Rp 3,86 triliun dan
importer berisiko tinggi dan 30 wajib pajak USD 5,13 juta, yang merupakan tindak lanjut dari
gudang berikat berdasarkan rekomendasi dari kegiatan joint analysis terhadap 5610 wajib pajak
DJP. Selain itu juga telah dilakukan dan kegiatan joint audit, dari target yang telah
pemblokiran atas pengguna jasa yang tidak ditetapkan sebesar Rp 1,9 triliun.
memenuhi kewajiban perpajakan sebanyak 65
perusahaan.

B.7 INTENSIFIKASI 33

DAN EKSTENSIFIKASI 2. Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Baru

PENERIMAAN Dalam hal penerimaan Cukai, melalui
kebijakan penambahan objek cukai plastik ada
Penguatan penelitian dan penetapan tarif dua hal yang ingin dicapai oleh Pemerintah,
dan/atau nilai pabean melalui quality yaitu berjalannya fungsi pengenaan cukai
assurance & eksaminasi dan Penambahan sebagai alat pengawasan dan pengendalian
barang kena cukai (BKC) baru berupa sekaligus meningkatkan penerimaan cukai.
pengenaan cukai plastik terdapat dalam Pengendalian konsumsi atas suatu barang yang
inisiatif strategi intensifikasi & ekstensifikasi paling efektif adalah dengan menaikkan harga
penerimaan. Di mana diharapkan kegiatan barang tersebut melalui instrumen pengenaan
tersebut dapat mendukung optimalisasi cukai.
penerimaan negara.
Program ekstensifikasi barang kena cukai
1. Penguatan Penelitian Tarif & Nilai Pabean berupa pengenaan cukai terhadap kemasan
Melalui Quality Assurance, Eksaminasi, plastik dapat dijelaskan dengan ringkas sebagai
Penul, dan Audit berikut:

Program pelaksanaan Quality Assurance dan Lokakarya/Seminar Pembuatan Kajian
Eksaminasi untuk meningkatkan kualitas dan wacana pungutan BKC baru yang
kredibilitas hasil penetapan oleh pejabat didukung oleh
pemeriksa dokumen dan menciptakan sistem BKC Baru Akademisi/LSM
pengendalian penelitian dan penetapan nilai
pabean yang efektif dalam hal penerimaan Bea SELESAI SELESAI
Masuk.
Koordinasi K/L lain Pembentukan opini
Secara ringkas program terobosan penguatan dan DPR pemahaman cukai
penelitian dan penetapan tarif dan/atau nilai
pabean digambarkan dalam bagan dibawah. SELESAI SELESAI

Penyusunan konsep pelaksanaan QA Penyusunan regulasi
dan Eksaminasi SELESAI BKC baru

Penyusunan regulasi pelaksanaan QA ON PROGRESS
dan Eksaminasi ON PROGRESS
Sampai dengan Desember 2017, penyelesaian
Desain pengembangan aplikasi AMT Inisiatif Strategis B.7 mencapai 96% untuk
pabean dan cukai rencana aksi yang jatuh tempo s.d. Desember
2017, dan 41% untuk penyelesaian Inisiatif
Piloting QA dan Eksaminasi Strategis secara keseluruhan (s.d. 2020).

Mandatory QA dan Eksaminasi 96% 41%

34 INTEGRASI PROSES BISNIS DAN
UTILISASI DATABASE
B.8

Penerimaan negara tidak hanya sebatas Single identity bagi pengguna jasa
pembayaran Bea Masuk dan PDRI saja namun segala diimplementasikan melalui Integrasi NIK-NPWP
kewajiban perpajakan lainnya juga perlu dijaga yang didasari dengan penetapan PMK-
pemenuhannya. Sistem informasi DJBC & DJP yang 179/PMK.04/2016 tentang Regitrasi Kepabeanan
belum terintegrasi berpotensi terjadi dan Perdirjen Nomor PER-4/BC/2017 tentang
penyimpangan dan kebocoran pada hak keuangan Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan.
negara. Selain itu proses bisnis yang ada pada DJBC
dan DJP juga banyak yang saling terhubung. Sebagai Program integrasi data perpajakan akan dilakukan
contoh proses bisnis restitusi pajak dalam rangka pada beberapa sektor. Terkait data transaksi pada
ekspor, memerlukan informasi proses eksportasi FTZ, telah dibuat aplikasi joint endorsement FTZ
yang bersangkutan dari DJBC. sebagai tools pelaporan kegiatan di FTZ dengan
menggunakan dokumen PPFTZ-03. Joint
endorsement FTZ menerapkan single document,
single process, dan single treatment.

Kerangka integrasi proses bisnis DJBC-DJP Screenshot aplikasi joint endorsement FTZ

Sampai dengan Desember 2017, penyelesaian Automated Monitoring Tools (AMT) merupakan
Inisiatif Strategis B8 mencapai 100% untuk rencana sarana pendeteksian dini untuk mendorong
aksi yang jatuh tempo s.d. Desember 2017, dan 29% dilakukannya tindakan yang bersifat preventif &
untuk penyelesaian Inisiatif Strategis secara represif atas data tidak wajar, baik itu penerimaan
keseluruhan (s.d. 2020). (bea masuk dan PDRI), transaksi ekspor impor dan
cukai, maupun perilaku pegawai.

Secara garis besar kegiatan yang dilakukan untuk Screenshot aplikasi AMT
menciptakan integrasi proses bisnis dan utilisasi
database adalah:

1. Terbentuknya Single Identity bagi pengguna
jasa.

2. Terciptanya SOP-Link DJBC dan DJP.
3. Penyiapan Database terintegrasi.

C.9 35

Pemberian Dukungan bagi
Industri Kecil dan Menengah

“Inisiatif strategis ini bertujuan untuk Memperkuat pondasi perekonomian dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendukung pengembangan
IKM.”

Masalah yang dihadapi Industri Kecil dan Menengah Seiring dengan itu dilakukan Pembangunan sistem
(IKM) saat ini adalah modal, pemasaran, dan bahan aplikasi KITE IKM dengan target penyelesaian dan
baku. Untuk itu Bea Cukai merasa terpanggil untuk implementasi di Kuartal 4 tahun 2017. Alhamdulillah
memberikan dukungan kepada IKM melalui salah Program ini telah rampung dengan adanya Skep
satu Program terobosan dalam dalam IS9 yaitu Penerapan sekaligus telah di implementasikan
Pemberian Fasilitas KITE IKM. Kemudahan Impor secara piloting.
Tujuan Ekspor bagi para pelaku Industri Kecil dan Fokus utama IS9 di Kuartal 4 adalah Dukungan
Menengah (KITE-IKM) diharapkan dapat menjawab Pembiayaan KITE IKM dan Sinergi Pengembangan
tantangan ekspor secara global. KITE IKM dengan PLB. Outputnya yaitu laporan
berupa Laporan Realisasi Pembiayaan dan Laporan
Fasilitas KITE-IKM juga dinilai memberikan berbagai Realisasi Sinergi KITE IKM dan PLB
dampak positif, seperti menurunkan biaya produksi,
meningkatkan kapasitas dan utilitas produksi,
penyerapan tenaga kerja, meningkatkan output dan
keuntungan, juga daya saing.

Progress Pelaksanaan Inisiatif 100% 19%
Strategis Pemberian Dukungan bagi
Industri Kecil dan Menengah Sampai dengan akhir Desember 2017, penyelesaian
Inisiatif Strategis C9 untuk rencana aksi yang jatuh tempo
Pelaksanaan IS9 diawali dengan Penyusunan s.d. Desember 2017 telah memenuhi target 100%, dan 45%
Perdirjen dan penetapan KITE IKM yang telah selesai untuk penyelesaian Inisiatif Strategis secara keseluruhan
pada kuartal 1. Hal ini dapat dilihat dari penambahan (s.d. 2020).
jumlah perusahaan yang diberikan KITE IKM.

36

C.10 Pemberian Fasilitas Tepat
Sasaran

“Meningkatkan Kepatuhan Pengguna
Jasa dan Pemberian Fasilitas kepada
Entitas yang Tepat melalui Revitalisasi
Pelaksanaan Monev dan Disobedience
Accumulative Record System (DAR) .”

Progress Pelaksanaan Inisiatif Strategis
Pemberian Fasilitas Tepat Sasaran

Masih adanya penyalahgunaan Fasilitas KB dan GB Pada tahun 2017 sebagai langkah awal di kuartal
dikarenakan tingkat pemahaman Pengguna Jasa yang pertama telah dilakukan Pembekuan dan
rendah serta masih belum memadai tools yang dapat Pencabutan KB/GB yang bermasalah. Pada Kuartal
mendeksi penyalahgunaan, mendorong Institusi Bea kedua terhadap KB/GB yang telah dibekukan
dan Cukai untuk melakukan suatu terobosan untuk dilaksanakan On Clinic yang di lead oleh Dit. Fasilitas.
Penguatan Fasilitasi. Pada Kuartal 2 juga telah dilakukan Mandatory CEISA
TPB serta penerapan Aplikasi Mobil LHP Fisik BC 2.5
Program Terobosan yang akan dilakukan di bawah pengawasan KPPBC di wilayah Jawa barat
diantaranya yaitu Penertiban Pengusaha KB/GB,
Pembinaan kepatuhan pengusaha KB/GB, Penerapan 70% 41%
otomasi pelayanan di TPB dan Peningkatan
Efektivitas Monitoring dan Evaluasi di TPB. Sampai dengan akhir Desember 2017, penyelesaian
Inisiatif Strategis C10 untuk rencana aksi yang jatuh tempo
Outcome dari Program Terobosan tersebut adalah s.d. Desember 2017 telah masih sekitar 70%, dan 41%
dengan menurunnya risiko penyalahgunaan, untuk penyelesaian Inisiatif Strategis secara keseluruhan
diharapkan pemberian fasilitas menjadi tepat (s.d. 2020).
sasaran sehingga dapat meningkatkan iklim investasi
dan memenangkan persaingan industri di Asia.

37

“Penyederhanaan Perizinan Fasilitas 58% 29%
merupakan program yang dirancang denga
tema Penguatan Fasilitasi yang bertujuan
untuk menciptakan Efisiensi dan efektifitas
layanan pemberian fasilitas .”

A. Latar Belakang Sampai dengan Desember 2017, penyelesaian Inisiatif Strategis
Program penyederhanaan perizinan fasilitas ini Penyederhanaan Perizinan Fasilitas mencapai 58% untuk rencana aksi
dilatarbelakangi oleh beberapa hal/kondisi, yaitu: yang jatuh tempo s.d. Desember 2017, dan 29% untuk penyelesaian
 Panjangnya rentang kendali perizinan Inisiatif Strategis secara keseluruhan (s.d. 2020).

mengakibatkan proses perizinan tidak efisien; C. Capaian
 Tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi KPDJBC Beberapa program yang telah berhasil
dirampungkan maupun yang sedang berjalan (on
sebagai policy maker karena harus melaksanakan progress) antara lain:
tugas operasional perizinan;
 Tidak dilibatkannya KWBC dalam perizinan  Pengembangan PLB melalui penambahan
mengakibatkan kurangnya peran KWBC dalam Jumlah PLB secara berkala. Sampai dengan
perizinan fasilitas; Bulan Oktober 2017 telah terdapat 43 Entitas di
 Sistem perizinan Online dalam rangka mengajukan 76 Lokasi;
permohonan fasilitas pembebasan BM oleh KKKS
kepada K/L belum terintegrasi sehingga masing-  Pelimpahan wewenang pemberian fasilitas
masing K/L belum dapat memanfaatkan data pembebasan bea masuk, fasilitas
secara bersama; dan pertambangan, dan perizinan TPB (on progress);
 Belum terintegrasinya SO Fast dengan CEISA yang
mengakibatkan pemotongan kuota tidak realtime.  Penerapan otomasi pemberian fasilitas kegiatan
usaha hulu migas (on progress).
B. Program
D. Lain-Lain
Program-program terobosan yang dirancang di Capaian di tahun 2017 ini relatif belum optimal
dikarenakan terdapat rencana aksi yang belum
bawah koordinator Direktorat Fasilitas sepenuhnya diselesaikan terkait dengan
penyusunan regulasi, yang saat ini dalam tahap
finalisasi.

Kepabeanan adalah sebagai berikut:
• Pelimpahan wewenang pemberian fasilitas

pembebasan bea masuk, fasilitas

pertambangan, dan perizinan TPB larangan
• Penyederhanaan ketentuan

pembatasan untuk impor barang hibah yang

mendapat fasilitas pembebasan bea masuk
• Integrasi IT DJBC, SKK Migas, dan ESDM terkait

pemberian fasilitas fiskal untuk kegiatan usaha

hulu migas

38

Inisiatif Strategis (IS) ini bertujuan meningkatkan pengetahuan stakeholder atas fungsi & kinerja Bea
dan Cukai. Wujud upaya pencapaian tujuan itu telah dilaksanakan beberapa rencana aksi pada 2017
seperti pelatihan kehumasan, optimalisasi pemanfaatan aplikasi, & penyempurnaan Kanal BC & WBC.

HIGHLIGHTS CAPAIAN Adapun selaku narasumber
adalah praktisi dan profesional
Bea Cukai Makin Baik, inilah di bidang jurnalistik yang
berasal dari Media Cetak dan
tagline yang menjadi pemacu Elektronik Nasional.
semangat dan wujud komitmen
seluruh pegawai DJBC dalam Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Ketapel
bertugas mengawasi dan
melayani terkait Kepabeanan Aplikasi Keranjang Berita dan
serta Cukai di wilayah NKRI. Pelaporan merupakan wadah
Tagline ini akrab & melekat baik di internal DJBC dan bagi seluruh Unit di DJBC
Kementerian Keuangan, bahkan masyarakat luas mulai untuk berperan aktif ikut
mengetahui “jargon” khas Bea Cukai ini. Itu adalah berkontribusi dalam me-
sedikit contoh peran penting kehumasan berdampak nyampaikan kegiatan serta
positif bagi DJBC. Kehumasan berperan penting program strategis yang telah
menjalin komunikasi positif antara institusi dengan dilaksanakan sehingga terpu-
stakeholder. Sehingga di era transaparansi ini, blikasikan secara efektif dan
kehumasan menjadi ujung tombak dalam mendukung efisien.
penyebarluasan kinerja dan citra positif DJBC kepada
khalayak luas. Adapun highlights capain program di Penyempurnaan Kanal BC dan WBC

tahun 2017 yang telah dilaksanakan adalah: Kanal BC dan WBC

Pelatihan Kehumasan merupakan saluran

publikasi resmi milik DJBC

Program ini bertujuan untuk yang dapat diakses oleh

semakin meningkatkan seluruh Stakeholder/

kompetensi SDM DJBC di Pengguna Jasa serta

bidang jurnalisme, masyarakat umum berupa

kepenyiaran, dan fotografi Radio, TV, dan Majalah

dalam rangka menghadapi melalui jaringan internet.

tantangan perkem- HARAPAN KE DEPAN

bangan dan tuntutan komunikasi, publikasi, serta Program PRKC menjadi momentum emas bagi penguatan
keterbukaan informasi kepada publik dalam upaya peran komunikasi & citra Direktorat Jenderal Bea dan
mendukung pencapaian visi dan misi DJBC. Cukai saat ini dan di masa yang akan datang.

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM

Sampai dengan Desember 2017, penyelesaian Inisiatif
Strategis D12 mencapai 95% untuk rencana aksi yang jatuh
tempo s.d. Desember 2017, dan 36% untuk penyelesaian
Inisiatif Strategis secara keseluruhan (s.d. 2020).

39

Sumber: ww.shutterstock.com

INISIATIF STRATEGIS INI MEMILIKI TUJUAN UNTUK SEMAKIN TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG LEBIH EFEKTIF & EFISIEN ,
MENGURANGI TATAP MUKA DENGAN PENGGUNA JASA, SERTA MENINGKATKAN KECEPATAN LAYANAN

HIGHLIGHTS PROGRAM FINISH 2017 Mandatory CEISA TPB

Kemajuan dunia teknologi informasi (TI) adalah Sistem otomasi ini
suatu keniscayaan yang sulit dipisahkan dengan diberlakukan sesuai dasar
kehidupan sehari-hari di zaman modern seperti hukum KEP-351/BC/2017
sekarang ini. Bea Cukai memanfaatkan dengan tujuan untuk
momentum tersebut untuk semakin mendukung percepatan pelayanan &
efektivitas & efisien pelayanan kepada pemanfaatan database
masyarakat melalui otomasi pelayanan. Di tahun guna pengawasan yang
2017 ini telah terdapat beberapa program yang efektif. Dampak positifnya
telah selesai, diantaranya: dari pelaksanaan program
ini adalah:
Otomasi Penutupan Manifest

a. Simplifikasi pelayanan via Electronic Data
Interchange;

b. Peningkatan efektivitas & efisiensi pelayanan
serta pengawasan di TPB;

c. Peningkatan profiling & monev TPB dengan
menggunakan CEISA TPB dalam rangka fasilitasi

PetmepbaatnsgausnaarannS.istem Waskat berbantuan IT

SDM tidak lepas dari fokus

program PRKC, bukan

Melalui program ini proses penutupan manifest dengan cara konvensional
yang sebelumnya dilakukan secara manual saat ini
telah terotomasi. Dampak positifnya adalah: melainkan secara
a. Efisiensi waktu (Dwelling Time turun);
b. Efisiensi SDM; terintegrasi dengan sistem
c. Peningkatan akurasi penelitian/pemeriksaan;
d. Mitigasi kerawanan integritas (menghindari IT. Program ini dilakukan

tatap muka). dengan membangun suatu

aplikasi sistem

mpeennggaewfeakstaifnkamne&lemkaetnbgeafgiisienkan pembinaan SDM
dseemluriuBhea CuSkDaiMyang mDJaBkCin, baik.
harapanya agar

Sudah dilaksanakan Pembuatan dan piloting PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM
Aplikasi AMT untuk Penutupan tidak wajar
dibuktikan dengan User Acceptance Test Pos Sampai dengan Desember 2017, penyelesaian Inisiatif Strategis
Manifes (inward) D.13 mencapai 79% untuk rencana aksi yang jatuh tempo s.d.
Desember 2017, dan 22% untuk penyelesaian Inisiatif Strategis
secara keseluruhan (s.d. 2020).

40

D.14 Pengembangan Sistem
Kepatuhan Pengguna Jasa

“Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa (SKPJ) 81% 23%
merupakan sistem yang dibangun untuk
memelihara dan mendorong tingkat
kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan
cukai.”

Sampai dengan Desember 2017, penyelesaian Inisiatif Strategis SKPJ
mencapai 81% untuk rencana aksi yang jatuh tempo s.d. Desember
2017, dan 23% untuk penyelesaian Inisiatif Strategis secara
keseluruhan (s.d. 2020).

Risk Engine PJ Prioritas

Framework Sistem Kepatuhan
Pengguna Jasa

Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa yang akan dibangun  Pembangunan Risk Engine Pengguna Jasa
merupakan sebuah sistem pengawasan dan Prioritas.
pelayanan yang holistik mulai dari hulu (proses
registrasi pengguna jasa) sampai dengan hilir Ke depan, untuk mempercepat penyelesaian
(monitoring dan evaluasi). Terdapat 5 komponen Inisiatif Strategis SKPJ, terdapat beberapa rencana
utama dalam SKPJ, yaitu: aksi yang ditargetkan untuk dilaksanakan pada
1. Penyusunan profil risiko pengguna jasa; tahun 2018, yaitu:
2. Pemberian perlakuan (treatment) sesuai profil
1. Penetapan payung hukum Sistem Kepatuhan
risiko; Pengguna Jasa (Peraturan Menteri Keuangan)
3. Sistem pembinaan pengguna jasa;
4. Monitoring dan evaluasi; 2. Penyusunan single profil dan risiko pengguna
5. Integrasi database. jasa kepabeanan dan cukai;

Terdapat beberapa capaian yang cukup signifikan 3. Pembangunan risk engine untuk pengguna jasa
pada tahun 2017, antara lain: reguler;
 Peleburan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)
4. Penyusunan mekanisme/sistem pembinaan
dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); pengguna jasa.
 Penambahan pengguna jasa dengan kategori

patuh (AEO: 80, MITA: 264)

41

D.15 PERCEPATAN Pemotongan kuota pembatasan impor dan ekspor
PELAYANAN IMPOR & secara elektronik bidang pangan strategis, tekstil dan
EKSPOR UNTUK produk tekstil, sumber daya alam, bahan perusak
PERBAIKAN DWELLING ozon, bahan bakar minyak dan mineral telah
dilaksanakan pada tahun 2017. Selanjutnya akan
dilaksanakan pemotongan kuota pembatasan impor
dan ekspor secara elektronik untuk komoditi lainnya.

TIME & EODB 4. Classification Centre

1. Otomasi Perekaman LHP Pusat klasifikasi mengakomodasi pusat pengolahan
Inisiatif ini akan mengembangkan sebuah sistem data klasifikasi barang secara elektronik, sehingga
perekaman LHP oleh pemeriksa barang yang dapat membantu Pejabat pemeriksa dokumen untuk
dapat dilakukan di gadget berupa Tablet PC atau melakukan penelitian tarif dan nilai pabean. Pada
Handphone. tahun 2017 sudah dilaksanakan pencantuman data
PKSI secara elektronik untuk dapat diakses oleh
Pejabat pemeriksa dokumen.

Otomasi perekaman LHP di pelabuhan (PIB, KPU Priok) 5. Mandatory Nomor Kontainer PEB

SELESAI Dengan adanya mandatory nomor kontainer ekspor,
maka rekonsiliasi antara PEB dan Outward Manifest
Otomasi perekaman LHP (PIB) di pelabuhan utama dapat dilaksanakan secara otomatis.

ON PROGRESS

Pilotting otomasi perekaman LHP (ekspor)

Otomasi Perekaman LHP (PEB) - Bertahap

Otomasi perekaman LHP dokumen pabean lainnya dan Implementasi
seluruh kantor pabean
ON PROGRESS Finalisasi
regulasi

2. Otomasi Penutupan Pos Manifes Pilotting
nomor
Konsep penutupan pos manifes ini meningkatkan kontainer
sistem validasi yang selama ini telah dilakukan PEB
oleh SKP Impor. Dalam prosedur otomasi
ditambah dengan konsep tingkat kesesuaian Sampai dengan Desember 2017, penyelesaian
tertentu antara nama importir dalam PIB dan Inisiatif Strategis D.15 mencapai 92% untuk rencana
nama consignee/notify party di manifes. Otomasi aksi yang jatuh tempo s.d. Desember 2017, dan 23%
penutupan pos inward manifes telah untuk penyelesaian Inisiatif Strategis secara
dilaksanakan pada tahun 2017, selanjutnya akan keseluruhan (s.d. 2020).
dilaksanakan pengembangan advance manifes
system, integrasi BC 1.4 dan manifes, dan 92% 23%
rekonsiliasi outward manifes.

3. Pemotongan Kuota Impor dan Ekspor Secara
Elektronik

42

D.16 Revitalisasi Peran DJBC
di Perbatasan

“Revitalisasi peran DJBC di perbatasan 88% 17%
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
impor dan ekspor di perbatasan secara
signifikan.”

Revitalisasi peran DJBC di perbatasan merupakan Sampai dengan Desember 2017, penyelesaian Inisiatif Strategis
upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk revitalisasi peran DJBC di perbatasan mencapai 88% untuk rencana
menyempurnakan prosedur kepabeanan yang aksi yang jatuh tempo s.d. Desember 2017, dan 17% untuk
terkait dengan perdagangan di perbatasan serta penyelesaian Inisiatif Strategis secara keseluruhan (s.d. 2020).
mendorong pelayanan dan pengawasan
kepabeanan secara maksimal sehingga menunjang Pada saat ini, regulasi perundang-undangan terkait
perekonomian masyarakat di perbatasan. pemasukan dan pengeluaran sementara kendaraan
bermotor yang melalui pos lintas batas (perbatasan)
Revitalisasi peran DJBC di perbatasan dilakukan sedang dalam proses penyusunan.
melalui 3 program terobosan, yaitu :
Diharapkan regulasi ini akan dapat
diimplementasikan pada tahun 2018.
 Penyederhanaan prosedur kepabeanan di
perbatasan

 Penyederhanaan prosedur kendaraan bermotor
di perbatasan

 Penyusunan aplikasi Kepabeanan di lintas batas
 Pemindahan transaksi dari luar negeri ke dalam
ProngeregsesriR. eport

Hingga akhir tahun 2017, kajian Deminimis Value

dan usulan Border Trade Agreement (BTA)

mencakup jenis barang yang dapat diimpor dalam

koridor perdagangan perbatasan dan threshold

value yang relevan untuk mendukung

penyederhanaan prosedur kepabeanan telah selesai

dilakukan.

43

D.17 Revitalisasi Sistem Pengawasan
Kepabeanan & Cukai

70% 31% “Revitalisasi sistem pengawasan kepabeanan &
cukai bertujuan untuk meningkatkan efektivitas

dan efisiensi pengawasan kepabeanan dan
cukai.”

Sampai dengan Desember 2017, penyelesaian Inisiatif Strategis Progress Report
revitalisasi sistem pengawasan kepabeanan dan cukai mencapai 70% Capaian penyelesaian inisiatif strategis Revitalisasi
untuk rencana aksi yang jatuh tempo s.d. Desember 2017, dan 31% sistem pengawasan kepabeanan dan cukai
untuk penyelesaian Inisiatif Strategis secara keseluruhan (s.d. 2020). sepanjang 2017 meliputi:
 Pelatihan dan pembentukan Special Enforcement
Revitalisasi sistem pengawasan kepabeanan dan cukai
yang dilakukan merupakan upaya untuk mendorong Team (SET)
berkembangnya aplikasi sistem pengawasan
kepabeanan dan cukai yang komprehensif dan Special Enforcement Team
terintegrasi secara nasional, menajamkan akurasi  Piloting sistem aplikasi manajemen pengawasan
pengawasan serta meningkatkan kualitas sumber
daya manusia (SDM) dalam bidang pengawasan terpadu (P-53 online). Setelah piloting, P-53
sebagai untuk menjawab tantangan dan antisipasi online rencananya dapat diimplementasikan
atas maraknya upaya penyelundupan atau secara penuh pada tahun 2018.
pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai.

Dalam pelaksanaannya terdapat 5 program terobosan
dalam inisiatif strategis ini, yaitu:

1. Pengembangan sistem aplikasi pengawasan patroli
laut

2. Otomasi manajemen pengawasan
3. Pembentukan Customs Narcotic Targeting System

(CNCT)
4. Integrasi system aplikasi pengawasan ke dalam

CITAC
5. Pembentukan Special Enforcement Team (SET)

44

HIGHLIGHTS CAPAIAN Ilustrasi: https://www.cermati.com
Peran cukai menjadi sangat strategis dalam
perannya sebagai instrumen pengendalian Pada tahapan awal di tahun 2017 ini seluruh pihak
terhadap Barang Kena Cukai yang berdampak terkait dalam program ini secara khusus telah
negatif ketika konsumsinya berlebihan. Demikian melakukan pembahasan dan menyepakati untuk
juga dengan konsekuensi positif lain di bidang mengoptimalkan sistem pengawasan khususnya
pemungutan cukai yaitu terkait penerimaan dalam hal ini dari aspek IT. Adapun poin-poin hal
negara, hampir 80% total penerimaan DJBC yang disepakati adalah sebagai berikut:
bersumber dari cukai. a. Integrasi Sistem Aplikasi Cukai (SAC) DJBC

 Diagram fokus optimalisasi pengawasan End-to-End Process Pita dengan Aplikasi Konsorsium;
b. Implementasi pembangunan Sistem Integrasi
PCituakaicukai (PC) secara otomatis berperan sangat
strategis, tidak hanya sebagai tanda pelunasan IT untuk segera dilaksanakan; dan
namun juga menjadi alat pengawasan terhadap c. pengawasan terkait validasi antara data pada
BKC di pasaran. Sehingga melalui Program PRKC ini
disusunlah suatu optimalisasi sistem pengawasan sistem tersebut dengan kondisi nyata harus
yang menyeluruh dari keseluruhan proses/end-to- secara realtime;
end. Secara garis besar program terobosan terdiri Pembuatan dan Implementasi Aplikasi (SSO)
dari: Tahapan selanjutnya adalah pembangunan &
a. Pemantauan pencetakan Pita Cukai berbasis IT implementasi yang pada tahun 2017 telah berhasil
dilakukan hingga proses UAT dan saat ini telah
terintegrasi; dioperasionalkan.
b. Peningkatan sarana & prasarana di lingkungan
PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM
Gudang PC;
c. Optimalisasi Tim Pemantauan pencetakan PC. Sampai dengan Desember 2017, penyelesaian Inisiatif Strategis D18 mencapai
Berikut highlight capaian di tahun 2017 adalah 97% untuk rencana aksi yang jatuh tempo s.d. Desember 2017, dan 48% untuk
sebagai berikut: penyelesaian Inisiatif Strategis secara keseluruhan (s.d. 2020).
Perencanaan Sistem, Analisis, dan Perancangan

Tahapan penting dalam proses pencapaian sistem
keberhasilan suatu program adalah perencanaan.

45

“Penguatan peran pengawasan post 86% 48%
clearance merupakan inisiatif strategis yang
dirancang untuk penajaman proses bisnis
pengawasan post-clearance, terutama
melalui revitalisasi instansi vertikal DJBC.”

A. Latar Belakang Sampai dengan Desember 2017, penyelesaian Inisiatif Strategis
Penguatan peran pengawasan post clearance Revitalisasi Peran dan Sinergi Kantor Vertikal mencapai 86% untuk
yang dilaksanakan dibawah koordinasi rencana aksi yang jatuh tempo s.d. Desember 2017, dan 48% untuk
Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai penyelesaian Inisiatif Strategis secara keseluruhan (s.d. 2020).
dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi/hal,
antara lain: C. Capaian
 Risk Management sebagai dasar pelayanan Beberapa program yang telah berhasil
dirampungkan antara lain:
dan pengawasan dilakukan secara parsial • Pelaksanaan Zona Audit ke dalam 6 daerah
oleh masing – masing unit
 Koordinasi pelaksanaan tugas post control zona;
Unit Pusat dengan Unit – Unit Vertikal blm • Penguatan Pelaksanaan Penelitian Ulang di
optimal
 Rentang kendali audit masih belum optimal Kanwil dan pembangunan aplikasi Penul;
 Efektivitas pembinaan kepatuhan, • Pembangunan Aplikasi Simaudi.
pelaksanaan audit dan penelitian ulang
masih dapat ditingkatkan melalui
pembagian peran Dit Audit KC dan Unit
Vertikal.

B. Program
Program-program terobosan yang dirancang dalam
IS yang bertema peningkatan efisiensi pelayanan
dan efektivitas pengawasan ini adalah sebagai
berikut:
• Pemetaan dan perlakuan pengguna jasa dalam

post clearance control
• Penerapan zona audit oleh instansi vertikal
• Penerapan penelitian ulang aktif oleh instansi

vertikal
• Pengembangan otomasi informasi audit dan

penelitian ulang

46 REFORM BY LOCATION

Program Penguatan Reformasi Kepabeanan stakeholders dan masyarakat, baik dari sisi
dan Cukai merupakan program strategis DJBC kinerja (fasilitasi, pelayanan, pengawasan, dan
yang perlu melibatkan peran serta seluruh unit penerimaan) maupun citra DJBC.
kerja di lingkungan DJBC, baik pusat maupun
unit vertikal, sehingga upaya-upaya perbaikan Program Reform By Location terdiri dari dua
dalam rangka mencapai tujuan reform dapat program yaitu:
berjalan optimal.
1. Program Cascading, merupakan program
Program terobosan unit kerja vertical (Reform turunan untuk mendukung keberhasilan 19
By Location) merupakan bentuk engagement inisiatif strategis, dan
dan ownership dari seluruh unit kerja DJBC
dalam rangka mendukung pelaksanaan 2. Program terobosan inisiatif unit,
Program Penguatan Reformasi Kepabeanan merupakan program yang diinisiasi unit
dan Cukai. Program Reform By Location kerja dalam mendukung penguatan
diharapkan mempunyai dampak signifikan, reformasi dengan menyesuaikan
konkret, dan dapat dirasakan langsung oleh karakteristik/kekhasan masing-masing unit
kerja.

Melalui Surat Sekretaris TPRKC Nomor: S- 47
75/TPRKC/SEKRE/2017, Tim Penguatan
Reformasi melakukan penegasan Program sosialisasi KITE IKM, internalisasi program
Reform By Location yang dilaksanakan oleh reformasi kepabeanan dan cukai kepada
unit vertikal DJBC. Kantor Wilayah dan KPU seluruh Kepala KPPBC/PSO dan pejabat
DJBC memonitor dan mengevaluasi Program struktural, sosialisasi PRKC kepada pengguna
Reform By Location serta melaporkan hasil jasa.
evaluasi tersebut kepada Direktur Jenderal
melalui Sekretaris TPRKC pada minggu ke-3 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, telah
setiap bulan. melakukan sidak titik rawan integritas
sebanyak 6 kali dalam tahun 2017, sharing
Melalui surat tersebut juga disampaikan session dengan Dinas Perdagangan dan Dinas
adanya penyesuaian unit kerja dan program Koperasi UMKM Kota Surabaya, sosialisasi
terobosan pada Program Reform By Location KITE IKM kepada Asosiasi Persepatuan
terkait adanya perubahan dan penambahan Industri dan sentra indsutri koperasi INTAKO.
kantor wilayah DJBC sesuai PMK Nomor
188/PMK.01/2016. Kanwil DJBC Jawa Barat, telah menyusun
Program Reform By Location sudah peta area rawan integritas di lingkungan
dilaksanakan oleh unit vertikal DJBC, sampai Kanwil DJBC Jabar, rutin berkoordinasi
dengan akhir tahun 2017 beberapa dengan Kanwil DJP Jawa Barat I, II, dan III.
diantaranya: Sharing session dengan KADIN Provinsi Jabar,
KADIN Kota Bandung, Disperindag Provinsi
Kantor Wilayah DJBC Sulbagsel, telah Jabar, API Provinsi Jabar. Komitmen
melaksanakan spot check titik rawan pemberantasan BKC ilegal bersama
integritas pada KPPBC yang berada di Disperindag dan para Satuan Pamong Praja
pengawasannya, membuat profiling pegawai Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon,
Kanwil dan KPPBC/PSO, melakukan Indramayu, Majalengka, Kuningan.
koordinasi dengan KPP Madya Makassar Melakukan operasi pasar BKC HT sebanyak 8
terkait pungutan PPN atas re-impor udang, kali, atensi terhadap kegiatan transaksional
berkoordinasi dengan Kanwil DJP apakah perusahaan penerima fasilitas KB
importir dan eksportir menyampaikan SPT tekstil/garment.
Tahunan, berkoordinasi dengan Dinas
Perindustrian Provinsi Sulses dan Dinas Kanwil DJBC Sumatera Utara, telah
Koperasi dan IKM untuk melakukan melaksanakan peningkatan integritas melalui
internalisasi kepada keluarga pegawai,
bekerja sama dengan Disperindag Sumatera
Utara mengadakan pelatihan kemampuan
UKM yang berorientasi ekspor.

48

PENGHARGAAN BUNG HATTA ANTI-CORRUPTION AWARD 2017
KEPADA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI - JAKARTA

Sekretariat TPRKC - Perkumpulan Bung Hatta Anti- “INI ADALAH
Corruption Award (BHACA) memberikan penghargaan KOMITMEN BERSAMA
BHACA Award 2017 kepada Bupati Bantaeng Sulawesi SELURUH JAJARAN BEA CUKAI UNTUK
Selatan Nurdin Abdullah dan Dirjen Bea Cukai Heru LEBIH MENINGKATKAN SEMANGAT DAN
Pambudi dalam Acara Malam Anugerah di Jakarta, pada DAYA JUANG MERAIH CITA-CITA
Kamis 14 Desember 2017. UNTUK BEA CUKAI MAKIN BAIK”
Heru Pambudi dianggap berhasil memimpin reformasi
kepabeanan dan cukai dengan menghasilkan pelayanan HERU PAMBUDI
yang lebih cepat, lebih bagus, serta lebih transparan. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
Menurut dewan juri BHACA 2017, penghargaan itu
diberikan kepada pribadi-pribadi yang terus berusaha
menumbuhkembangkan tata kelola pemerintahan yang
baik, bersih dan bertanggungjawab, serta mampu menjadi
inspirator atas upaya pemberantasan korupsi di
lingkungannya masing-masing.

Sumber : http://news.liputan6.com